Search results with tag "Direktur"
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG …
www.ssas.co.idSurat Edaran Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman mengenai perlakuan perpajakan atas imbalan yang diterima oleh pembeli sehubungan dengan kondisi tertentu dalam transaksi jual beli. 2. Tujuan Surat Edaran Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG …
www.ssas.co.id21. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak (SE-39/2015); 22. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-48/PJ/2015 tentang Kegiatan Pemetaan Lokasi
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI NOTA …
www.dgip.go.idDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL NOTA DINAS Nomor : HKI.4-TI.04.01-02 Yth. : Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual Dari : Direktur Merek dan Indikasi Geografis Hal : Surat Edaran bagi Pemohon Permohonan Pendaftaran Merek dengan Fasilitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tanggal : 26 Januari 2021
PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
bersamahadapikorona.kemdikbud.go.idKeputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah, Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagaamaan Islam. ZONA KUNING, ORANYE, MERAH MENGISI DAFTAR PERIKSA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …
jdih.dephub.go.id16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Pasal 2 Tatanan Kebandarudaraan Nasional memuat: a. peran, fungsi, penggunaan, hierarki, dan klasifikasi Bandar Udara Umum; dan b. rencana induk nasional Bandar Udara. Pasal 3 (1) Tatanan Kebandarudaraan Nasional berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
PERATURAN MENTERï PERHUBUNGAN REPUBLÏK …
jdih.dephub.go.id30. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. BAB II PENYELENGGARA KEGIATAN DI PELABUHAN LAUT YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAYANI ANGKUTAN LAUT Bagian Kesatu Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan Pasal 2 (1) Kegiatan pemerintahan di pelabuhan paling sedikit meliputi fungsi: a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan
PERATURAN MENTERI KESEHATAN Nomor : …
web.ipb.ac.idDirektur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan. BAB II SYARAT-SYARAT Pasal 2 (1) Kualitas Air harus memenuhi syarat kesehatan yang meliputi persyaratan mikrobiologi, Fisika, kimia, …
Nomor 23 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan - ESDM
jdih.esdm.go.id11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. BAB II TINGKAT MUTU PELAYANAN Pasal 2 Tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang disediakan oleh
-2 - Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ...
flazztax.comSurat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-60/PJ/2013 Tanggal: 24 Desember 2013 SURAT PERNYATAAN MENGHENDAKI MENJALANKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN TERPISAH SURAT PERNYATAAN MENGHENDAKI MENJALANKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN TERPISAH Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : 1) NIK : 2) Alamat …
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …
peraturan.bpk.go.idDirektur Jenderal adalah direktur jenderal pada Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. 13. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ... Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -10- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Lampiran XIX - Direktorat Jenderal Pajak
www.pajak.go.id- 2 - Lampiran XIX Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-60/PJ/2013 Tanggal : 24 Desember 2013 SURAT PERNYATAAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …
jdih.kemenkeu.go.id(2) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan: a. tempat tinggal orang pribadi, tempat kedudukan Badan, atau tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Wajib Pajak m,emiliki lebih dari satu tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha; b.
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
ditpsd.kemdikbud.go.idBerdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan RPP dimana RPP hanya terdiri dari 3 komponen yang meliputi: tujuan pembelajaran, langkah-langkah ... Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Ir. Harris Iskandar, Ph.D.
DASAR-DASAR PERPAJAKAN - UNIVERSITAS ISLAM MALANG
fe.unisma.ac.idMenteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak . PENGGOLONGAN PAJAK • Dapat tidaknya beban pajak dipindahkan 1. Pajak Langsung (beban pajak tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain, misal: PPh) 2. Pajak tidak Langsung (beban pajak dapat dipindahkan kepada pihak
PENGUMUMAN NOMOR : 3768/B/GT.01.00/2021 TENTANG …
cdn.tendik.idberdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Pengadaan Guru PPPK Tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021. c. Bagi penyandang disabilitas, 1) Melampirkan: a) Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit
TENTANG PERUBAHAN PENGUMUMAN NOMOR …
cdn.tendik.idMempertimbangkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2796/B/GT.00.06/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Seleksi PPPK Guru Tahun 2021, dengan ini disampaikan Perubahan Pengumuman Nomor 3768/B/GT.01.00/2021 tentang …
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN ...
www.pajak.go.id10. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (PPh Pasal 29), paling lama 12 …
jdih.kemnaker.go.id
jdih.kemnaker.go.iddirektur jenderal peraturan perundang-undangan kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, ttd. widodo ekatjahjana berita negara republik indonesia tahun 2016 nomor 375 nan sesuai dengan aslinya ro hukum, sh 19600324 198903 1 001
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …
repository.beacukai.go.idkementerian keuangan republik indonesia direktorat jenderal bea dan cukai peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor per- 18 /bc/2012 tentang