Example: bachelor of science
jdih.kemnaker.go.id
direktur jenderal peraturan perundang-undangan kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, ttd. widodo ekatjahjana berita negara republik indonesia tahun 2016 nomor 375 nan sesuai dengan aslinya ro hukum, sh 19600324 198903 1 001
Tags:
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Documents from same domain
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
jdih.kemnaker.go.idtidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan e. diutamakan yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan. 3.
jdih.kemnaker.go.id
jdih.kemnaker.go.idCreated Date: 4/22/2015 7:52:41 AM
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
jdih.kemnaker.go.idKESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 ... b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan …
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK …
jdih.kemnaker.go.idUnderwater Breathing Apparatus /SCUBA), Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA), dan emergency breathing apparatus. 5. Alat pelindung tangan 5.1 Fungsi Pelindung tangan (sarung tangan) adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari pajanan api, suhu panas, suhu dingin,
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 DENGAN …
jdih.kemnaker.go.idUNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERDJA DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa setiap tenaga kerdja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannja dalam melakukan pekerdjaan untuk kesedjahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional; b.
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN PERATURAN …
jdih.kemnaker.go.iddi bidang keuangan negara untuk menerima setoran penerimaan negara. 15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam kegiatan pelaksanaan usahanya. 16. Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil