PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: bachelor of science

Search results with tag "Republik"

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 …

www.dpr.go.id

REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak …

  Indonesia, Tahun, Undang, Republik, Republik indonesia, Nomor, Undang republik indonesia, Undang republik indonesia nomor

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN …

peraturan.bpk.go.id

REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129/PMK.05/2020 Menimbang TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (6), …

  Indonesia, Kegunaan, Republik, Republik indonesia, Peraturan, Menter, Keuangan republik indonesia, Peraturan menter

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK

jdih.dephub.go.id

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 104 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan …

  Indonesia, Menteri, Republik, Perhubungan, Menteri perhubungan republik, Menteri perhubungan republik indonesia

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - BKPM

www.bkpm.go.id

republik indonesia peraturan presiden republik indonesia nomor 44 tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal menimbang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, a. bahwa untuk melaksanakan pasal 12 ayat (4) dan pasal

  Indonesia, Tahun, Republik, Republik indonesia

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - DPR

www.dpr.go.id

4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. 5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6.

  Indonesia, Undang, Republik, Republik indonesia, Undang republik indonesia

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK

jdih.dephub.go.id

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 62 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk …

  Indonesia, Menteri, Republik, Perhubungan, Menteri perhubungan republik, Menteri perhubungan republik indonesia

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

hukor.kemkes.go.id

Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451); 7. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2012 tentang 39 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan

  Indonesia, Menteri, Kesehatan, Republik, Kesejahteraan, Menteri kesehatan republik indonesia

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR

peraturan.bpk.go.id

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 …

  Indonesia, Republik, Peraturan, Nomor, Presiden republik indonesia, Presiden, Peraturan presiden republik indonesia, Republik indonesia nomor

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

pelayanan.jakarta.go.id

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 340/MENKES/PER/III/2010 TENTANG KLASIFIKASI RUMAH SAKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor

  Indonesia, Menteri, Kesehatan, Republik, Peraturan, Nomor, Republik indonesia nomor, Menteri kesehatan republik indonesia, Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18

jdih.bpk.go.id

undang - undang republik indonesia nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang :

  1999, Indonesia, Tahun, Undang, Republik, Nomor, Tentang, Jasa, Konstruksi, Undang undang republik indonesia nomor 18, Undang undang republik indonesia nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

www.bkn.go.id

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal …

  Indonesia, Republik, Republik indonesia, Peraturan, Peraturan pemerintah republik indonesia, Pemerintah

UU 19 Tahun 2016 Kop Presiden HVS

web.kominfo.go.id

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Dengan . . . SALINAN

  Indonesia, Undang, Republik, Republik indonesia, Nomor, Undang nomor, Republik indonesia nomor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN …

www.dpr.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk …

  Indonesia, Undang, Republik, Republik indonesia, Nomor, Undang republik indonesia, Undang nomor, Undang undang republik indonesia nomor 28

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERBANKAN …

www.ojk.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional ... 28. Wali Amanat adalah Bank Umum Syariah yang mewakili

  Indonesia, Undang, Republik, Republik indonesia, Nomor, Undang republik indonesia, Undang republik indonesia nomor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 …

kemenperin.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, ... Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. 27. Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00.

  Indonesia, Undang, Republik, Republik indonesia, Nomor, Undang republik indonesia nomor

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK

hukor.kemkes.go.id

PERATURAN MENTERI . KESEHATAN . REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 26 TAHUN 2019 TENTANG . PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan …

  Indonesia, Menteri, Kesehatan, Republik, Peraturan, Nomor, Peraturan menteri, Peraturan menteri kesehatan republik, Republik indonesia nomor, Menteri kesehatan republik indonesia

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

www.ojk.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1. UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 1992 Menimbang : a. bahwa untuk memelihara …

  Indonesia, Undang, Republik, Republik indonesia, Nomor, Undang republik indonesia, Undang nomor, Undang republik indonesia nomor

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK

hukor.kemkes.go.id

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . NOMOR 48 TAHUN 2017 . TENTANG . PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BIDANG KESEHATAN . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 …

  Indonesia, Menteri, Kesehatan, Republik, Peraturan, Nomor, Peraturan menteri kesehatan republik, Menteri kesehatan republik indonesia, Peraturan menteri kesehatan republik indonesia, Peraturan menteri kesehatan nomor

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK

hukor.kemkes.go.id

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 334); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Standar Akreditasi Puskesmas, Klinik

  Indonesia, Menteri, Kesehatan, Republik, Republik indonesia, Peraturan, Nomor, Peraturan menteri kesehatan republik, Peraturan menteri kesehatan nomor

UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

www.dpr.go.id

UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2009 2009 TENTANG KEPEMUDAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak …

  Indonesia, Republik, Republik indonesia, Presiden, Maha, Maha esa presiden republik indonesia

Ligji nr. 8417, datë 22.11.1998 KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË ...

www.parlament.al

1 Ligji nr. 8417, datë 22.11.1998 KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË1 Ne, Populli i Shqipërisë, krenarë dhe të vetëdijshëm për historinë tonë, me përgjegjësi

  Republik, 13 20, 203 s s, 203 shqip, Shqip, 203 ris, Kushtetuta e republik, Kushtetuta

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

penerimaan.polri.go.id

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia); c) Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Pelabuhan. 5) khusus untuk Prodi Kedokteran, Dokter …

  Republik, Perhubungan, Perhubungan republik

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK

jdih.dephub.go.id

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 29, Pasal 36, Pasal 67, Pasal 86, Pasal 93, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 153, dan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah ...

  Republik, Perhubungan, Perhubungan republik

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

www.dpr.go.id

selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; m. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

  Reagan, Indonesia, Undang, Jabatan, Republik, Undang undang republik indonesia

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 …

www.dpr.go.id

Jun 16, 2015 · NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, …

  2004, Indonesia, Tahun, Undang, Republik, Nasional, Nomor, Tentang, Undang undang republik indonesia nomor, Entrata, Tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK

bprs.kemkes.go.id

peraturan menteri kesehatan republik indonesia . nomor 49 tahun 2013. tentang . komite keperawatan. rumah sakit . dengan rahmat tuhan yang maha esa . …

  Indonesia, Menteri, Kesehatan, Republik, Peraturan, Nomor, Peraturan menteri kesehatan republik, Peraturan menteri kesehatan republik indonesia

MENTER! KEUANGAN P,EPUBLIK INDONESIA SALINAN …

peraturan.bpk.go.id

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119/PMK. 02/2020 Menimbang Mengingat TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah …

  Indonesia, Kegunaan, Republik, Peraturan, Menter, Keuangan republik indonesia, Peraturan menter

PERSYARATAN TEKNIS JALUR KERETA API 1.1 Maksud dan …

peraturan.go.id

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM. 60 TAHUN 2012 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS JALUR KERETA API PERSYARATAN TEKNIS JALUR KERETA API 1. UMUM 1.1 Maksud dan Tujuan Maksud Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi penyelenggara prasarana perkeretaapian dalam pembangunan …

  Menteri, Kereta, Republik, Tekin, Persyaratan, Perhubungan, Jural, Menteri perhubungan republik, Persyaratan teknis jalur kereta api, Persyaratan teknis jalur kereta api persyaratan teknis jalur kereta api

MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER-02/MEN/1992 T E N …

toolsfortransformation.net

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER-02/MEN/1992 T E N T A N G TATA CARA PENUNJUKAN KEWAJIBAN DAN WEWENANG AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan ke tentuan pasal 1 ayat (6) dan pasal 5 ayat (2) Undang-undang …

  Indonesia, Menteri, Kesehatan, Republik, Republik indonesia, Peraturan, Nomor, Peraturan menteri

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

hukor.kemkes.go.id

3) Ketepatan pelayanan kedokteran forensik dengan melakukan pemeriksaan luar tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter 4) Kebenaran draft laporan dokumentasi laporan otopsi/keterangan pemeriksaan 5) Kelancaran tugas jaga 6) Kelancaran kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan

  Indonesia, Menteri, Kesehatan, Republik, Foreskin, Menteri kesehatan republik indonesia

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

kanker.kemkes.go.id

peningkatan insiden kanker payudara seperti berikut: RR > 4 risiko sangat tinggi RR 2 – 3,99 risiko tinggi RR 1,25 – 1,99 risiko sedang RR < 0,8 faktor proteksi Usia, jenis kelamin Wanita, peningkatan usia (>50 tahun)

  Indonesia, Menteri, Kesehatan, Republik, Menteri kesehatan republik indonesia, Insiden

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

bppsdmk.kemkes.go.id

Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, di Kementerian Kesehatan maupun Unit-unit Kerja ... 7. Menjadi panduan bagi instansi yang berwenang mengatur batas ... teknis kesehatan masyarakat, yaitu siklus pemecahan masalah, penelitian promosi kesehatan, kebijakan berwawasan kesehatan dan pembiayaan ...

  Indonesia, Panduan, Menteri, Kesehatan, Republik, Rumah, Sakit, Tekin, Rumah sakit, Menteri kesehatan republik indonesia, Teknis kesehatan

MODEL DAN STRATEGI PEMULIHAN BISNIS PENERBANGAN …

distp.ui.ac.id

Setelah terbit Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 yang mengecualikan untuk melayani wilayah yang termasuk PSBB . 7 maupun zona merah maka penerbangan domestik berjadwal akan jauh dari melayani rute gemuk. Alhasil, maskapai berupaya beralih dengan ... Perhubungan Republik ...

  Menteri, Republik, Perhubungan, Menteri perhubungan, Perhubungan republik

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

www.luk.staff.ugm.ac.id

pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 3. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan

  Indonesia, Pelaksanaan, Republik, Peraturan, Peraturan pemerintah republik indonesia, Pemerintah

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR

lkbh.uny.ac.id

1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318); 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang

  Indonesia, Undang, Republik, Nomor, Undang nomor, Republik indonesia nomor

MENTEHIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN

jdih.kemenkeu.go.id

beli yang terjadi secara wajar, clan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui www.jdih.kemenkeu.go.id-4 - perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 13. Penilaian Massal …

  Indonesia, Republik, Bile, Snails, Mentehikeuangan republik indonesia salin an, Mentehikeuangan

- 1 - KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK

kanker.kemkes.go.id

pelayanan kesehatan dalam menyusun standar ... juga belum adanya panduan terapi kanker kolorektal secaraa aplikatif dapat digunakan secara merata ... Evidence yang dimodifikasi untuk keperluan praktis, sehingga peringkat bukti adalah sebagai berikut: 1. IA metaanalisis, uji klinis

  Panduan, Menteri, Kesehatan, Republik, Menteri kesehatan republik, Tripak, Pelayanan, Pelayanan kesehatan

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK

standarpangan.pom.go.id

(3-MCPD). (2) Batas maksimal kandungan 3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Batas Maksimal Cemaran. Pasal 10 (1) Jika BTP Perisa menggunakan bahan penolong golongan Pelarut Pengekstrak dalam proses pembuatan Perisa maka residu Pelarut Pengekstrak harus diinformasikan

  Boat, Republik, Mcdp, Badan, Pengawas, Makanan, Badan pengawas obat dan makanan republik

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

www.ojk.go.id

penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya. 11. Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta. 12.

  Indonesia, Undang, Republik, Undang undang republik indonesia, Penjaminan

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN …

jdih.menlhk.co.id

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

  Indonesia, Menteri, Republik, Republik indonesia, Peraturan, Peraturan menteri, Kehutanan

IMPOR BARANG KIRIMAN - Kementerian Keuangan Republik

klcfiles.kemenkeu.go.id

14.Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan 15.Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi 16.Kementerian Kelautan dan Perikanan 17.Kementerian Budaya dan Pariwisata 18.Kementerian Lingkungan Hidup 19.Kementerian Perindustrian 20.Kementerian Pertahanan

  Republik, Perhubungan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

www.dpr.go.id

atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan

  Indonesia, Adapter, Republik, Republik indonesia

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK

jdih.dephub.go.id

16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Pasal 2 Tatanan Kebandarudaraan Nasional memuat: a. peran, fungsi, penggunaan, hierarki, dan klasifikasi Bandar Udara Umum; dan b. rencana induk nasional Bandar Udara. Pasal 3 (1) Tatanan Kebandarudaraan Nasional berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

  Menteri, Republik, Jenderal, Direktur, Perhubungan, Direktur jenderal, Menteri perhubungan republik

PEDOMAN UMUM PENANGANAN PENGADUAN …

perpus.menpan.go.id

REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NC.MOR : KEP/118/M.PAN/8/2004 TENTANG PEDOMAN UMUM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI INSTANSI PEMERINTAH MENTER! PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Menimbang : a. bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu

  Indonesia, Republik, Republik indonesia, Menter

KODI I PROCEDURËS CIVILE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

powerjustice-al.com

A.Procedura për vendosjen e kujdestarisë 350-357 161 B.Gjykime në lidhje me martesën 358-368 164. 7 Neni Faqe KREU V Pjesëtimi gjyqësor 369-374 166 KREU VI Shpallja e zhdukjes ose e vdekjes së personit 375-381 168 ... Kodi i Procedurës Civile i

  Producers, Republik, Civile, Procedura, I procedur, 203 s civile i republik, 203 s s, 203 shqip, Shqip, 203 ris, 235 s civile i

Similar queries