PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA …

NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN TARIF PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL DI PELABUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang ...

  2016, Tarif

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …

KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi …

  Menteri, Peraturan, Kraton, Peraturan menteri perhubungan, Perhubungan

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …

KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 330, Pasal 339, dan Pasal 343 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Keamanan …

  Indonesia, Menteri, Republik, Nasional, Perhubungan, Menteri perhubungan republik, Menteri perhubungan republik indonesia

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 29, Pasal 36, Pasal 67, Pasal 86, Pasal 93, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 153, dan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah ...

  Republik, Perhubungan, Perhubungan republik

PERATURAN MENTERï PERHUBUNGAN REPUBLÏK INDONESIA …

Nomor 135 Tahun 2014; 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah

  2015, Tahun, Tahun 2015

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …

yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 3. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi

  Menteri, Republik, Perhubungan, Kedatangan, Menteri perhubungan republik

JDIH | Kementerian Perhubungan

Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang perhubungan darat yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

  Menteri, Perhubungan, Menteri perhubungan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 205 dan Pasal 207 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan …

  2017, Tahun, Peraturan, Tahun 2017

JDIH | Kementerian Perhubungan

Created Date: 7/2/2009 10:26:59 AM

PERATURAN MENTERï PERHUBUNGAN REPUBLÏK …

pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. 5 13. Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan ruang kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan, rencana ...

  Peraturan, Menter, Peraturan menter, Perhubungan, Pelayaran, Republ, 239 perhubungan republ, 207 k

JDIH | Kementerian Perhubungan

Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang perhubungan darat yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

  Menteri, Perhubungan, Menteri perhubungan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal …

  Indonesia, Republik, Republik indonesia, Peraturan, Peraturan pemerintah republik indonesia, Pemerintah