PERATURAN MENTERï PERHUBUNGAN REPUBLÏK …

pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. 5 13. Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan ruang kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan, rencana ...

  Peraturan, Menter, Peraturan menter, Perhubungan, Pelayaran, Republ, 239 perhubungan republ, 207 k

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 205 dan Pasal 207 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan …

  2017, Tahun, Peraturan, Tahun 2017

PERATURAN MENTERï PERHUBUNGAN REPUBLÏK INDONESIA …

Nomor 135 Tahun 2014; 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah

  2015, Tahun, Tahun 2015

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …

KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi …

  Menteri, Peraturan, Kraton, Peraturan menteri perhubungan, Perhubungan

JDIH | Kementerian Perhubungan

Created Date: 7/2/2009 10:26:59 AM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …

yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 3. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi

  Menteri, Republik, Perhubungan, Kedatangan, Menteri perhubungan republik

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA …

NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN TARIF PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL DI PELABUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang ...

  2016, Tarif

JDIH | Kementerian Perhubungan

Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang perhubungan darat yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

  Menteri, Perhubungan, Menteri perhubungan

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 104 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan …

  Indonesia, Menteri, Republik, Perhubungan, Menteri perhubungan republik, Menteri perhubungan republik indonesia

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 29, Pasal 36, Pasal 67, Pasal 86, Pasal 93, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 153, dan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah ...

  Republik, Perhubungan, Perhubungan republik

BAB I PENDAHULUAN A. - Unand

Data dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), pada 2016 terjadi 19 accident dan 26 serious incident. Hal ini meningkat dari tahun 2015 yang tercatat adanya 11 accident dan 17 serious incident pesawat udara.5 Dalam dunia penerbangan pemenuhan terhadap safety standard (standar keselamatan)

  Nasional, Keselamatan, Komite, Komite nasional keselamatan transportasi, Transportasi

KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

i . This final report was produced by the Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), 3rd Floor Ministry of Transportation, Jalan Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta 10110, Indonesia.

  Komite nasional keselamatan transportasi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN …

Penyesuaian SKB 4 Menteri tetap mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan, evaluasi capaian belajar serta kesiapan di segala aspek pendidikan baik di pemerintah ataupun di pamerintah daerah 15 Juli– 7 Agustus 2020 24 Maret – 15 Juli 2020 Implementasi SKB 4 Menteri Penyesuaian SKB 4 Menteri • Belajar darti rumah • Ujian Nasional ditiadakan

  Nasional, Keselamatan

PEDOMAN - Kementerian PUPR

Pedoman ini dipersiapkan oleh Komite Teknis 91-01 Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil pada Subkomite Teknis 91-01-S2 Rekayasa Jalan dan Jembatan melalui Gugus Kerja Litbang Sistem dan Teknik Lalu Lintas Pusat Litbang Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

  Komite

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …

medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medik, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan. (4) Pembentukan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal . 16

  Komite