jdih.kemnaker.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan; 1. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 Dari Republik

  2015, Tahun, Tentang, Tahun 2015 tentang

SALINAN - jdih.kemnaker.go.id

NOMOR 35 TAHUN 2O2I TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 …

  Tahun

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 ... b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan …

  Keselamatan, Sosial

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN PERATURAN …

di bidang keuangan negara untuk menerima setoran penerimaan negara. 15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam kegiatan pelaksanaan usahanya. 16. Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil

  Reagan, Pendaftaran

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG CIPTA …

memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja; b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja . 184 Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia yang seluas-luasnya di …

  Capit

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan e. diutamakan yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan. 3.

  Menteri, Perdagangan

jdih.kemnaker.go.id

Created Date: 4/22/2015 7:52:41 AM

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK …

Underwater Breathing Apparatus /SCUBA), Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA), dan emergency breathing apparatus. 5. Alat pelindung tangan 5.1 Fungsi Pelindung tangan (sarung tangan) adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari pajanan api, suhu panas, suhu dingin,

  Breathing, Apparatus, Underwater, Breathing apparatus, Underwater breathing apparatus

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan …

  Tahun, Undang, Nomor, Nomor 17 tahun, Undang undang nomor