UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 DENGAN …

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERDJA DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa setiap tenaga kerdja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannja dalam melakukan pekerdjaan untuk kesedjahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional; b.

  Undang, Nomor, Undang undang nomor

SALINAN - jdih.kemnaker.go.id

NOMOR 35 TAHUN 2O2I TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 …

  Tahun

jdih.kemnaker.go.id

Created Date: 4/22/2015 7:52:41 AM

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG CIPTA …

memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja; b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja . 184 Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia yang seluas-luasnya di …

  Capit

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan e. diutamakan yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan. 3.

  Menteri, Perdagangan

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 ... b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan …

  Keselamatan, Sosial

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK …

Underwater Breathing Apparatus /SCUBA), Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA), dan emergency breathing apparatus. 5. Alat pelindung tangan 5.1 Fungsi Pelindung tangan (sarung tangan) adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari pajanan api, suhu panas, suhu dingin,

  Breathing, Apparatus, Underwater, Breathing apparatus, Underwater breathing apparatus

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN PERATURAN …

di bidang keuangan negara untuk menerima setoran penerimaan negara. 15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam kegiatan pelaksanaan usahanya. 16. Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil

  Reagan, Pendaftaran

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); jdih.kemkes.go.id - 2 - 4. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang113 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

  2015, Tahun, Tentang, Tahun 2015, Tahun 2015 tentang

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK …

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

  2015, Tahun, Tentang, Tahun 2015, Tahun 2015 tentang

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …

NOMOR 91 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN TRANSFUSI DARAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (3), Pasal

  2015, Indonesia, Tahun, Menteri, Kesehatan, Republik, Tentang, Tahun 2015 tentang, Menteri kesehatan republik indonesia

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak, untuk mendukung …

  2015, Indonesia, Tahun, Republik, Peraturan, Tentang, Presiden, Peraturan presiden republik indonesia, Tahun 2015 tentang

20151123 KBLI 2015 Merge - BKPM

KBLI 2015 diterbitkan dalam bentuk Perka BPS No. 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Perka tersebut merupakan perka pengganti dari Perka BPS No. 57 tentang KBLI Tahun 2009. Dengan diterbitkannya Perka BPS No. 95 Tentang KBLI Tahun 2015, secara bertahap KBLI 2009, KBLI 2005 dan KBLI versi sebelumnya, harus

  2015, Tahun, Tentang, Tahun 2015, Tahun 2015 tentang, Kbli 2015, Kbli

UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1989 …

2015 UNDANG‐UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1989 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang‐undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan adalah usaha sadar …

  2015, Tahun, Tentang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN …

NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk …

  Yang, Indonesia, Tahun, Undang, Martha, Republik, Tentang, Undang undang republik indonesia, Maha, Dengan, Dengan rahmat tuhan yang maha