Transcription of Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
{{id}} {{{paragraph}}}
Example: tourism industry
Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Sosialisasi Jabatan FungsionalAnalisKebijakanPUSAT PEMBINAAN Analis KEBIJAKANLEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA2020 PEDULIINOVATIFINTEGRITASPROFESIONALOUTLI NE2 Seluk Beluk JFAKA dministrasiTataKelolaPengusulandan PenilaianAngkaKredit JFAKPEDULIINOVATIFINTEGRITASPROFESIONALP rosesPengangkatanJFAK Hsl PenyetaraanJA dan JP 3 JUMLAH TOTAL Analis Kebijakan PER 11 JUNI 2020 SEBANYAK 682 HASIL PENYETARAANK emenPANRB: 84 KemenDikbud: 1254646 PEDULIINOVATIFINTEGRITASPROFESIONALLATAR BELAKANG PEMBENTUKAN JFAKM yanmar, , , , , , , , , , , , 1000102030405060708090100200020032005200 720092011201320152017 REGULATORY QUALITY The quality of policiesPercentile rank countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank)PEDULIINOVATIFINTEGRITASPROFESIONAL WGI (2017):1)Voice and Accountability:2)Political Stability and Absence of Violence;3)Government Effectiveness;4)Regulatory Quality;5)Rule of Law;6)Control of Corruption8 PERAN Jabatan FUNGSIONALANALIS KEBIJAKANDALAM PEMBUATAN KEBIJAKANP engambilkeputusanmembutuhkaninformasiyan g berkualitasuntukmembuatkebijakan(menyusu n, mengevaluasi, merevisi, mempertahankanataumembatalkan) Kebijakanberkualitasharusdidasarkanpadab ukti(evidence based policy)Informasiilmiah, objektif, AnalisKebijakanberperanmenyediakaninform asiyang dibutuhkanpembuatkebijakan(decision maker) utkmembuatkebijakanPEDULIINOVATIFINTEGRI TASPROFESIONALP rosesKebijakan(Dunn,2004)penetapan agenda kebijakanformulasikebijakanadopsikebijak animplementasikebijaka
Negara Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 11 Aparatur Sipil Negara Pasal 44 UU No. 5/2014 ... Peraturan Per UU-an Perencana Prof. Dr. Eko Prasojo, ... * Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. B/2334/M.PANRB/6/2016
Tags:
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Please notify us if you found a problem with this document:
Related search queries
Peraturan, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per, PERATURAN MENTERI, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor PER, PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor, Negara, Aparatur