PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: bachelor of science

RUBRIK PEDOMAN OPERASIONAL(PO) BEBAN KERJA DOSEN

Direktorat SumberDayaDirektorat Jenderal PendidikanTinggiKementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, danTeknologiRUBRIK PEDOMAN OPERASIONAL(PO) BEBAN KERJA DOSENTAHUN 2021 Direktorat SumberDayaDirektorat Jenderal PendidikanTinggiKementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Penilaian, OtonomiKewenangan, dan Penjaminan BEBAN KERJA Penekanan dan PerubahanPO BKDB ahan Presentasi:3 LANDASAN Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan DOSEN ; Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi; Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2009 tentang DOSEN ; menteri pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional DOSEN dan Angka Kreditnya; menteri P

5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 6.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. …

Fullscreen Download

Tags:

  Reagan, Menteri, Peraturan, Nomor, Peraturan menteri, Aparatur, Pendayagunaan, Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of RUBRIK PEDOMAN OPERASIONAL(PO) BEBAN KERJA DOSEN

Documents from same domain

Panduan Magang

lldikti5.kemdikbud.go.id

(penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan magang (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan magang dengan menggunakan laporan magang yang dibuat oleh mahasiswa.

  Panduan, Pelaksanaan, Penilaian

KLASTERISASI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2020

lldikti5.kemdikbud.go.id

Universitas Airlangga 3,299 Institut Teknologi Bandung 3,275 Institut Teknologi Sepuluh Nopember 3,218 Universitas Hasanuddin 3,161 Universitas Brawijaya 3,161 Universitas Diponegoro 3,111 Universitas Padjadjaran 3,007 Universitas Sebelas Maret 2,930 Universitas Negeri Yogyakarta 2,908 Universitas Andalas 2,860 Universitas Sumatera Utara 2,792

  Universita, Universitas airlangga, Airlangga

Related documents

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL ... - …

dpmptsp.jabarprov.go.id

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan SOP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 5 Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal diundangkan. . ...

  Reagan, Menteri, Peraturan, Nomor, Peraturan menteri, Aparatur, Pendayagunaan, Peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor per

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016-2021

www.bandungkab.go.id

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang

  Reagan, Menteri, Peraturan, Nomor, Aparatur, Pendayagunaan, Peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara, Nomor per

Petun juk Penyusunan Indikator Kinerja Utama

jdih.menpan.go.id

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PEW 20 I M.PAN 1111 2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATURNEGARA Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reforrnasi birokrasi di seluruh KementerianlLembagalPemerintah Daerah …

  Reagan, Menteri, Peraturan, Nomor, Aparatur, Pendayagunaan, Menteri negara pendayagunaan, Peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor

Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

bkpsdm.palangkaraya.go.id

Negara Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 11 Aparatur Sipil Negara Pasal 44 UU No. 5/2014 ... Peraturan Per UU-an Perencana Prof. Dr. Eko Prasojo, ... * Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. B/2334/M.PANRB/6/2016

  Reagan, Menteri, Peraturan, Nomor, Aparatur, Pendayagunaan, Menteri pendayagunaan aparatur negara, Peraturan per

SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN …

kebudayaan.kemdikbud.go.id

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3.

  Reagan, Menteri, Peraturan, Nomor, Peraturan menteri, Aparatur

Related search queries

Peraturan, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per, PERATURAN MENTERI, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor PER, PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN, Negara, Nomor, Aparatur, Peraturan Per, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara