PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: quiz answers

KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA DAN PEDOMAN …

KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA DAN PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN INDONESIA (MKEK) IKATAN DOKTER INDONESIA Jl. Dr. Samratulangi No. 29 Telp. 3150679 3900277; Fax 3900473 Jakarta 10350 Fakultas KEDOKTERAN USU : Kode Etik KEDOKTERAN , 2004 USU Repository 2006 ii DAFTAR ISI Halaman v SAMBUTAN KETUA UMUM PB IDI vi SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA vii MUKADIMAH xi KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA 1 KEWAJIBAN UMUM 3 PENJELASAN KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA 6 PEDOMAN PELAKSANAAN KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA 9 MUKADIMAH

Melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Etika Kedokteran III Tahun 2001, dilakukan revisi terhadap pasal-pasal dan penjelasan KODEKI ... Mengingat : 1. Anggaran Dasar IDI Bab III pasal 5, 6 dan 7 2. Ketetapan Muktamar IDI No. 10/Muk. 101 XXIV/10/2000 3. SK PB IDI No.001/PB/A.4/00 tanggal 20 November ... pendidikan serta penelitian ...

Fullscreen Download

Tags:

  Pendidikan, Nasional, Anggaran

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA DAN PEDOMAN …

Documents from same domain

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …

www.luk.staff.ugm.ac.id

pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 3. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan

  Indonesia, Pelaksanaan, Republik, Peraturan, Peraturan pemerintah republik indonesia, Pemerintah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 …

www.luk.staff.ugm.ac.id

h. tokoh masyarakat 3 (tiga) orang; i. Departemen Kesehatan 2 (dua) orang; dan j. Departemen Pendidikan Nasional 2 (dua) orang. (2) Tata cara pemilihan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia. (3) Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.

  Tokoh

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 …

www.luk.staff.ugm.ac.id

Perpustakaan Nasional Pasal 21 (1) Perpustakaan Nasional merupakan LPND yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan dan berkedudukan di ibukota negara. (2) Perpustakaan Nasional bertugas: a. menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan; b.melaksanakan pembinaan, …

  Perpustakaan, Nasional, Nasional perpustakaan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

www.luk.staff.ugm.ac.id

pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 6. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. 7.

  Pelayanan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG …

www.luk.staff.ugm.ac.id

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal

  Presiden

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 16 …

www.luk.staff.ugm.ac.id

berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan. Pasal 6 Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan. Pasal 7

  Undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ...

www.luk.staff.ugm.ac.id

kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Pasal 32 (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh

  Rumah, Rumah tangga, Tangga

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

www.luk.staff.ugm.ac.id

(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.**) (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.** ) Pasal 20 (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*) (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat …

  Indonesia, Republik, Republik indonesia, Rakyat, Dewan perwakilan rakyat, Dewan, Perwakilan

SALINAN PERATURAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

www.luk.staff.ugm.ac.id

8. Pegawai negeri sipil, selanjutnya disebut PNS, adalah PNS di lingkungan Departemen. 9. Pegawai negeri sipil dipekerjakan, selanjutnya disebut PNS dpk, adalah PNS yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induk dan pembinaan kenaikan pangkatnya dilakukan oleh pejabat

  Negeri, Pegawai, Pegawai negeri sipil, Sipil

Related documents

APBN 2021: Percepatan Pemulihan Ekonomi dan …

www.kemenkeu.go.id

jaminan kesehatan nasional (JKN); serta (4) penguatan pencegahan, deteksi, dan respon penyakit, serta sistem kesehatan terintegrasi. b. Anggaran Pendidikan sebesar Rp550,0 triliun atau 20 persen terhadap belanja negara, yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM, kemampuan adaptasi teknologi, dan peningkatan

  2012, Ekonomi, Pendidikan, Nasional, Anggaran, Nabp, Percepatan pemulihan ekonomi dan, Percepatan, Pemulihan, Apbn 2021, Anggaran pendidikan

LAPORAN KINERJA TAHUN 2020 - ESDM

www.esdm.go.id

Utama yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Capaian kinerja Ditjen Minerba Tahun 2020 dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020, yaitu: 1. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara, sebesar 92,52 (105,2% dari target sebesar 87,93). 2.

  2200, Tahun, Pelaksanaan, Nasional, Laporan, Kinerja, Anggaran, Laporan kinerja tahun 2020, Pelaksanaan anggaran

SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN …

jdih.kemdikbud.go.id

Pendidikan Karakter perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

  Pendidikan, Nasional, Pendidikan nasional

SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, …

penggerak-simpkb.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); 10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156); 11.

  Pendidikan, Nasional, Pendidikan nasional

BAB II LANDASAN TEORI A. Mutu Pendidikan 1.

repository.radenintan.ac.id

A. Mutu Pendidikan . 1. Pengertian Mutu Pendidikan . Mutu pendidikan terdiri dari kata mutu dan pendidikan. Mutu . dalam. bahasa . arab “ artinya baik” 1, dalam bahasa Inggris “ quality. artinya . mutu, kualitas” 2. Dalam kamus Besar . Bahasa Indonesia “Mutu adalah (ukuran ), baik buruk suatu benda; taraf atau derajat (kepandaian,

  Pendidikan, Retio, Mutu, Landasan teori a, Landasan, Mutu pendidikan

PEDOMAN PELAKSANAAN - TNP2K

tnp2k.go.id

pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten/ kota 01 Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan pada 2018 menemukan 30,8% mengalami stunting. Walaupun prevalensi stunting menurun dari angka 37,2% pada tahun 2013, namun angka stunting tetap tinggi

  Pelaksanaan

STRATEGI NASIONAL LITERASI KEUANGAN INDONESIA …

www.ojk.go.id

Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) sebagai bagian dari the Trilogy of Policy Instrument dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat ( market confidence ) dan kesetaraan konsumen dan industri jasa keuangan ( level playing

  Nasional

PEMBELAJARAN MATA KULIAH DARING ( PENGANTAR …

simdos.unud.ac.id

l-KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNTVERSITAS UDAYANA Alamat: Kampus Unudnukit Jimbaran, Bali- 80362 rerp (036r) TH*,'#11 , fr\,lli;Fax (036r) 701e07 Badung, 8 Novernber 2017: 6l8Eruwt + .r.zgtDLtzor7: Satu (1) berkas: Laporan Akhir Perryeleuggar:aaflHibah Sistem Pembelqiaran Daring (SPADA) Indonesia Tahun 2017 …

  Pendidikan

Related search queries

APBN 2021: Percepatan Pemulihan Ekonomi dan, Nasional, Anggaran Pendidikan, LAPORAN KINERJA TAHUN 2020, Pelaksanaan Anggaran, PENDIDIKAN, Pendidikan Nasional, Nasional Pendidikan, LANDASAN TEORI A. Mutu Pendidikan, Pelaksanaan