UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 …
Perpustakaan Nasional Pasal 21 (1) Perpustakaan Nasional merupakan LPND yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan dan berkedudukan di ibukota negara. (2) Perpustakaan Nasional bertugas: a. menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan; b.melaksanakan pembinaan, …
Tags:
Perpustakaan, Nasional, Nasional perpustakaan
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Please notify us if you found a problem with this document:
Documents from same domain
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 …
www.luk.staff.ugm.ac.idh. tokoh masyarakat 3 (tiga) orang; i. Departemen Kesehatan 2 (dua) orang; dan j. Departemen Pendidikan Nasional 2 (dua) orang. (2) Tata cara pemilihan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia. (3) Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …
www.luk.staff.ugm.ac.idpelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 3. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan
Indonesia, Pelaksanaan, Republik, Peraturan, Peraturan pemerintah republik indonesia, Pemerintah
KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA DAN PEDOMAN …
www.luk.staff.ugm.ac.idMelalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Etika Kedokteran III Tahun 2001, dilakukan revisi terhadap pasal-pasal dan penjelasan KODEKI ... Mengingat : 1. Anggaran Dasar IDI Bab III pasal 5, 6 dan 7 2. Ketetapan Muktamar IDI No. 10/Muk. 101 XXIV/10/2000 3. SK PB IDI No.001/PB/A.4/00 tanggal 20 November ... pendidikan serta penelitian ...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
www.luk.staff.ugm.ac.idpelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 6. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. 7.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG …
www.luk.staff.ugm.ac.idPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 16 …
www.luk.staff.ugm.ac.idberdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan. Pasal 6 Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan. Pasal 7
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ...
www.luk.staff.ugm.ac.idkehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Pasal 32 (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
www.luk.staff.ugm.ac.id(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.**) (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.** ) Pasal 20 (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*) (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat …
Indonesia, Republik, Republik indonesia, Rakyat, Dewan perwakilan rakyat, Dewan, Perwakilan
SALINAN PERATURAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
www.luk.staff.ugm.ac.id8. Pegawai negeri sipil, selanjutnya disebut PNS, adalah PNS di lingkungan Departemen. 9. Pegawai negeri sipil dipekerjakan, selanjutnya disebut PNS dpk, adalah PNS yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induk dan pembinaan kenaikan pangkatnya dilakukan oleh pejabat
Related documents
PEDOMAN AKREDITASI PERPUSTAKAAN
press.perpusnas.go.idnasional perpustakaan (Pasal 21 ayat 2, UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan). Ketentuan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan bahwa Perpustakaan Nasional sebagai institusi pengelola koleksi “karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam” hendaknya dilaksanakan secara
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH
press.perpusnas.go.idPerpustakaan Nasional sebagai institusi pembina semua jenis perpustakaan berkewajiban untuk mewujudkan pedoman penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah. Buku Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah ini memuat uraian tentang organisasi perpustakaan, sumber daya manusia, koleksi, sarana dan prasarana, serta cara bagaimana …
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan
library.uns.ac.idKEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan …
PERPUSTAKAAN DIGITAL - UM
digilib.um.ac.idKreditnya. Perpustakaan Nasional RI, 2003. d. Perpustakaan sekolah: petunjuk untuk membina, memakai dan memelihara perpustakaan sekolah oleh Perpustakaan Nasional RI tahun 1992. e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007. Tentang Perpustakaan. Tugas utama perpustakaan adalah mengumpulkan informasi, mengolah, …
Implementasi - perpustakaan.bsn.go.id
perpustakaan.bsn.go.idNasional, 2018. xviii., 218 hal. 26 cm ISBN : 978-602-9394-22-1 1. Persyaratan Umum Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi 2. SNI ISO/IEC 17025:2017 Edisi Pertama, Cetakan Pertama (2018) Penerbit: Badan Standardisasi Nasional Gedung 1 BPPT Lt. 11 Jl. M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat 10340.
perpustakaan.bsn.go - Badan Standardisasi Nasional
perpustakaan.bsn.go.idKepala Badan Standardisasi Nasional . https://perpustakaan.bsn.go.id Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya, M.Sc . KATA PENGANTAR . Isu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah menjadi pembahasan yang hangat di dunia internasional. Menurut Hital R. Meswani (2008) pada National
PROGRAM KERJA TATA USAHA - web SMAN 1 …
smansagununghalu.webs.com1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor. 25 tahun 2000 tentang Program Pengembangan Pendidikan Nasional tahun 2000-2004 3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002, Tanggal 19 April 2001 tentang Penyusunan Standar Peningkatan Mutu Pendidikan 4.
Programs, Kerja, Nasional, Usaha, Tata, Program kerja tata usaha