Search results with tag "Perizinan"
Materi Sosialisasi BKPM & Pemerintah Daerah OSS-RBA ...
web.dpmptsp.jatengprov.go.idperizinan berusaha termasuk melayani Kabupaten/Kota. Verifikasi usulan Perizinan Berusaha. Sistem OSS menyediakan proses verifikasi perizinan dan notifikasi Perizinan Berusaha untuk masing-masing Provinsi/ Kabupaten/Kota sesuai kewenangan. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
SOP PERIZINAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP …
www.bkpm.go.idSOP PERIZINAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI Dasar hukum: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 97/Menhut-II/2014 tanggal 24 Desember 2014 No Jenis Perizinan Dasar Hukum SOP Persyaratan SLA (hari) A. Bidang pemanfaatan hasil hutan kayu/bukan kayu hutan pada hutan produksi/hutan lindung 1. Izin …
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN - Kementerian …
ksdae.menlhk.go.idWewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MenLHK-
ANCANGAN - Menlhk
jdih.menlhk.co.id4. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi 5. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …
hukor.kemkes.go.id2. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submissionyang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pemilik dan pengelola Rumah Sakit melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 3.
SOSIALISASI PP 22 / 2021 PENGELOLAN LIMBAH NON B3
iknow-subs.pelindo.co.idKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN . PENGELOLAAN LIMBAH Non-B3. RuangLingkup Pengelolaan LimbahnonB3 ... Terbit Perizinan Berusah a olehMenteri, Gubernur, atau Bupati/Walikotasesuaikewenangan ... SOP 5. Dapat dilakukan rekayasa teknologi PENIMBUNAN FasilitasPenimbunan: 1. PenimbusanAkhir
Standar Operasional Prosedur - jatimprov.go.id
esdm.jatimprov.go.idPerizinan Penelitian Berkas Rapat Koordinasi Pemohon Konsep IUP Permohonan Pengembalian Berkas Permohonan Memberi Konsep SKT Penerbitan SKT SKT Tdk Diterima 1 1 2 3 3b 4 3a b. Bagan Alir 5 6 Mengambil Izin 7 . 4. - Apabila permohonan tidak lengkap, berkas permohonan
RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (RUPTL)
gatrik.esdm.go.idIzin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Kepmen ESDM No. 634-12/20/600.3/2011 tanggal 30 September 2011) wajib menyusun RUPTL dengan ... Peran Pemerintah dalam mempersingkat proses perizinan akan sangat membantu PLN maupun pengembang listrik swasta merealisasikan program
DATA DAN FAKTA SAWIT INDONESIA : LUAS, SEBARAN ... - …
auriga.or.idLegalitas dan Perizinan Masih adanya pelaku usaha yg belum memenuhi kewajibannya (pemb kbn masyarakat min 20%) Gangguan Usaha dan Konflik Pengelolaan perkebunan belum sepenuhnya mengacu prinsip yg sustainable Masih adanya gangguan terhadap Lingkungan dan Kebakaran lahan Tuntutan negara konsumen khususnya Uni Eropa Negative Campaign
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN …
www.mongabay.co.iddaftar perizinan/perusahaan konsesi kehutanan yang dilakukan pencabutan no nomor sk nama perusahaan/pemegang izin luas area (ha) provinsi 1 859/kpts-vi/99 pt. aceh inti timber 80.804,00 aceh 2 863/kpts-vi/99 pt. lamuri timber 44.400,00 aceh 3 585/menhut-ii/2011 pt. barumun raya padang langkat 14.800,00 sumut 4 863/kpts-vi/99 pt.
PERIZINAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK - ESDM
gatrik.esdm.go.id03 Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik –KBLI dan Non KBLI 20 04 Aplikasi Perizinan ESDM - Sektor Ketenagalistrikan 26 05 Penutup 29 DAFTAR ISI. 3 KEBIJAKAN DI SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN. 4 DASAR HUKUM 1. Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2012 jo.
Similar queries
Perizinan, SOP PERIZINAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP, SOP PERIZINAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, Lingkungan Hidup, Peraturan, Kehutanan, MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP, RENCANA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK RUPTL, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Listrik, PERIZINAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK, KBLI