Search results with tag "Daerah"
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
www.luk.staff.ugm.ac.idpemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.** ) (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**) (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
peraturan.bpk.go.idPemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah. (3) Pinjaman Daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. (4) Lain-lain Pendapatan bertujuan memberi peluang kepada Daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat …
MAKALAH - sumselprov.go.id
jdih.sumselprov.go.idPemberlakuan otonomi daerah beserta akibatnya memang amat perlu dicermati. Tidak saja memindahkan potensi korupsi dari Jakarta ke daerah, otonomi daerah juga memunculkan raja-raja kecil yang mempersubur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di samping itu, dengan adanya otonomi daerah, arogansi DPRD semakin tidak terkendali
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
peraturan.go.id6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. 8.
SALINAN - peraturan.bpk.go.id
peraturan.bpk.go.idPemerintah Daerah adalah kepala d.aerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan'pemerintahan di t'icla.r$ Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan trarismigrasi. ' Pasal 2 BUM Desa terdiri atas: a ...
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT …
sda.pu.go.idsesuai asas otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi kewenangan pengelolaan sumber daya air kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; c. bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan ...
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan …
www.bpk.go.idDHendianto-BiroHukum BPK-RI/10/16/2006 3 4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar
lamp b - senarai kod negeri daerah - anm.gov.my
www.anm.gov.myLampiran B 3 Kod Negeri Kod Daerah Nama Negeri/ Daerah 10 -- SELANGOR 01 Gombak 02 Klang 03 Kuala Langat 04 Kuala Selangor 05 Petaling 06 Sabak Bernam
BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang
eprints.umpo.ac.idmengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.2 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Desa ... asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
DASAR EKONOMI BARU: KESAN SOSIOEKONOMI DI …
eprints.usm.myDASAR EKONOMI BARU: KESAN SOSIOEKONOMI DI DAERAH MANJUNG, PERAK (1970-1990) ABSTRAK Kajian ini memberi tumpuan pada persoalan sejauh manakah Dasar Ekonomi Baru (DEB), yang telah diimplementasi dari 1970 hingga 1990 memberi kesan kepada sosioekonomi penduduk daerah Manjung. Kajian meliputi tempoh selama 20 tahun
UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - …
www.bpk.go.idDHendianto-BiroHukum BPK-RI/5/26/2008 3 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
4 PKPU NO 11 TAHUN 2012 tanda tangan - …
jdih.kpu.go.id-2- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Peraturan.go.id
peraturan.go.id2017, No.305 -5- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD. Pasal 3 (1) Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam
SEJARAH PERKEMBANGAN OTONOMI DAERAH DI …
core.ac.ukSejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia, Sani Safitri 81 dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 setelah tuntunan reformasi dikomandangkan. Kehadiran Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tidak terlepas dari perkembangan situasi yang terjadi pada masa itu, dimana rezim otoriter orde baru lengser dan semua
Permendagri No 21 Thn 2011 ttg PERUBAHAN KEDUA ATAS ...
bapenda.jabarprov.go.idrakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau
PERENCANAAN KEBUTUHAN DALAM PENGADAAN …
sultra.bpk.go.idPERENCANAAN KEBUTUHAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADA PEMERINTAH DAERAH lintasdiklat.id I. PENDAHULUAN Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan suatu hal/kunci yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan di suatu daerah. Tanpa pengadaan,
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA …
sultra.bpk.go.idPengaturan terkini yang terkait langsung dengan pengaturan BUMD adalah UU 23/2014 dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP No. 54/2017), untuk pengelolaan BUMD dalam bentuk perseroan terbatas, juga tidak boleh bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Landasan Teori 1. a. Definisi ...
repository.um-palembang.ac.idPemerintah Daerah, yang meliputi anggaran dan realisasi Pemerintah ... pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. 2) Neraca Neraca menggambarkan posiss keuangan satu etika pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan …
Otonomi Daerah di Indonesia - clair.or.jp
www.clair.or.jpはじめに 当協会では、7 つの海外事務所を通じて諸外国の地方自治制度や個別施策の調査・研究 を行い、その成果を各種刊行物により日本の各地方公共団体や各地方自治関係者に紹 …
VOLUME 4 Pengembangan Pengelolaan …
ciptakarya.pu.go.id6 PENGEMB AHAN Latar Belakang Dasar Hukum Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan • UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; • UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI …
www.gmf-aeroasia.co.id6 Pasal 9 Bagi daerah yang Upah Minimumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a masih berada di bawah nilai KHL, besarnya Upah Minimum yang
22 - UTHM Institutional Repository
eprints.uthm.edu.myMasni Salleh et al. / 229 Tempatan Daerah Batu Pahat 2002-2020, Rancangan Struktur Negeri Johor 2020 dan lain-lain laporan untuk tujuan analisis.
ASUHAN KEPERAWATAN PADA An. R DENGAN GANGGUAN …
eprints.ums.ac.idRUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI SURAKARTA (Anggit Trias Budiasih, 2013, 61 halaman) ABSTRAK Latar Belakang : cerebral palsy pada anak sering dijumpai di rumah sakit umum dengan penyebab terbanyak akibat kurangnya pengetahuan orang tua tentang cerebral palsy dan penatalaksanaannya.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …
www.menlh.go.id2 d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah,
No. Siri Kod Negeri / Kod Daerah / No. Daftar …
spbk.jkm.gov.myborang permohonan bantuan kewangan jabatan kebajikan masyarakat (diisi oleh pemohon) i. maklumat asas 1. negeri ..... 4. parlimen .....
UNTUK KEGUNAAN PEJABAT No. Siri Kod Negeri / …
spbk.jkm.gov.myborang permohonan bantuan kewangan jabatan kebajikan masyarakat kategori permohonan (baru) 1. negeri 4. parlimen 2. daerah/jajahan 5. dun
POLIS DIRAJA MALAYSIA IBU PEJABAT POLIS …
www.wccpenang.orgBALAI POLIS DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN NO BALAI POLIS TEL 1 Bukit Tambun (O) 04-588 7204 2 Nibong Tebal (O) 04-593 1404 3 …
Email-ids of Departments, Boards and Corporations
csharyana.gov.in42 Renewable energy Department hareda@chd.nic.in 43 Revenue and Disaster Mgmt Department revenue@hry.nic.in Land Records landrecords@hry.nic.in Divisional Commissioners Dy. Commi
4690-4712 27.12 - hareda.gov.in
hareda.gov.in3 The Company or the body should have valid GST registration certificate. The system shall strictly meet out the minimum technical specifications
Similar queries
DAERAH, Otonomi, Pemerintah dan, Daerah dan, Pemerintah Daerah, Dalam, Pada, Otonomi Daerah, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DASAR EKONOMI BARU: KESAN SOSIOEKONOMI DI, DASAR EKONOMI BARU: KESAN SOSIOEKONOMI DI DAERAH MANJUNG, PERAK, Dasar Ekonomi Baru, Kesan, Sosioekonomi, Peraturan, Penyertaan modal, Sejarah, PERENCANAAN KEBUTUHAN DALAM PENGADAAN, PERENCANAAN KEBUTUHAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADA PEMERINTAH DAERAH, Pengadaan, PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA, Terkini, Pemerintah, Kepada, Struktur, Analisis, No. Siri Kod Negeri / Kod Daerah / No. Daftar, Negeri, Hareda