LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI …
Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman. (2) Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Batasan Pemberian Pinjaman Dana Pasal 6
Download LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI …
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Documents from same domain
TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI …
www.ojk.go.idotoritas jasa keuangan republik indonesia salinan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 12 /pojk.01/2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan
SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN …
www.ojk.go.id2-- BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang
PERATURAN MENTERI KEUANGAN - ojk.go.id
www.ojk.go.idmenteri keuangan republik indonesia salinan peraturan menteri keuangan nomor : 153 /pmk.010/2010 tentang kepemilikan saham dan permodalan perusahaan efek
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI …
www.ojk.go.idotoritas jasa keuangan republik indonesia salinan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 30/pojk.05/2014 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan …
PERATURAN BANK INDONESIA - Portal OJK
www.ojk.go.id- 5 - b. Bank … g. batas maksimum transaksi debet rekening sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat ditetapkan Bank lebih besar dari
PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN …
www.ojk.go.idperaturan otoritas jasa keuangan nomor 30 /pojk.04/2017 tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka dengan rahmat tuhan yang maha esa
SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR …
www.ojk.go.id- 3 - 13. Pembiayaan … 6. Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, yang selanjutnya disebut Pembiayaan Mudharabah, adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha
INOVASI KEUANGAN DIGITAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN …
www.ojk.go.idotoritas jasa keuangan republik indonesia salinan peraturan otoritas jasa keuangan republik indonesia nomor 13 /pojk.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan dengan rahmat tuhan yang maha esa dewan komisioner otoritas jasa keuangan, menimbang : a. bahwa seiring kemajuan teknologi, inovasi keuangan
SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN …
www.ojk.go.idOtoritas Jasa Keuangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. Pasal II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. - 8 - Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Mufli Asmawidjaja Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ...
SALINAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI …
www.ojk.go.idTATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perlu menetapkan Peraturan Otoritas …
Related documents
Tuntutan Elaun Kerana Bertukar Atau Perpindah Rumah
docs.jpa.gov.myPinjaman Perumahan Kerajaan ( SPPK ) dan Keluar I Masuk Kuarters. Dalam Pemprosesan Permohonan Tuntutan kerana Bertukar I Berpindah Rumah Pegawai, rujukan hendaklah dibuat seperti berikut . 2. 3. Bertukar / Berpindah Rumah Dalam Negeri ( Luar Stesen a. Dokumen Sokongan . i. Surat Arahan Pertukaran atau Penempatan. ii. Resit teksi/tol/hotel dan ...
2 Prestasi DaN PrOsPeK eKONOmi GLOBaL
mof.gov.my3.1%). Industri perumahan berkembang dengan perlahan disebabkan oleh kenaikan harga hartanah dan syarat kredit yang lebih ketat. Keadaan ini mengurangkan jualan perumahan sebanyak 9.7% (Januari – Jun 2015: 18.4%). Pengurangan jualan perumahan ini juga ditunjukkan oleh penurunan pengeluaran permit pembinaan sebanyak 2.1%
1 PERSIAPAN INPUT KEGIATAN TAHUN 2021 - jabarprov.go.id
bappeda.jabarprov.go.iddengan Dinas Perumahan dan Permukiman UPDATE DATA KOMPONEN. 11 Mekanisme Pengusulan Komponen Belanja TA 2021. Penggunaan Kodering pada RKA-SKPD TA 2021. PENJELASAN KODE REKENING 1 ... Pemberian Pinjaman Daerah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU STRUKTUR APBD STRUKTUR APBD. PP 12/2019 PMDN 13/2006 …
Perkembangan Ekonomi pada Tahun 2009
www.bnm.gov.mybaik tidak meningkatkan pemberian pinjaman kepada sektor swasta dalam ekonomi-ekonomi maju, mencerminkan terutamanya kedudukan institusi kewangan yang masih lemah. Di Amerika Syarikat (AS), KDNK benar menguncup dengan ketara pada kadar tahunan sebanyak 6.4% pada suku pertama 2009. Ini merupakan penguncupan paling buruk dalam tempoh 29 tahun.
ANALISA INVESTASI DAN STUDI KELAYAKAN PROYEK ... - UMS
eprints.ums.ac.id1.Definisi Perumahan Ada macam-macam pengertian mengenai rumah dan perumahan.menurut (O.Obrient J.J)1984 perumahan ialah tanah kosong atau sebidang tanah yang kemudian dikembangkan, dan digunakan untuk tempat kediaman, seperti family house, rumah susun, apartemen. Berdasarkan undang-undang no 4 tahun 1992 mengenai
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA …
www.jamalwiwoho.comTempatTinggal: Jl. Fajar Indah VII Blok D-204 Perumahan “Josroyo Indah” Jaten –Karanganyar 57771 0271-6820665 HP. 08122609788 E-mail: [email protected]
Buku Panduan Catatan Rekod Perkhidmatan
jknkedah.moh.gov.my7.6.5 tuntutan perpindahan ke rumah sendiri melalui pinjaman perumahan 7.6.6 kemudahan tuntutan alat komunikasi 7.6.7 elaun pakaian panas 7.6.8 baju kot 7.6.9 elaun gangguan 7.6.10 tambang mengunjungi wilayah asal 7.6.11 penanggungan kerja 7.6.12 berhenti bayaran elaun tanggung kerja 7.6.13 kutipan balik bayaran insentif perkhidmatan kritikal ...
Prestasi Ekonomi dan Kerjasama Antarabangsa
mof.gov.myperumahan bertambah baik dalam tempoh tujuh bulan pertama 2012. Penunjuk perumahan seperti unit mula dibina, permit pembinaan, dan jualan rumah baharu mencatat pertumbuhan dua angka sebanyak 25.4%, 26.2%, dan 20% (Januari – Julai 2011: -2.1%; -3.9%; -8.9%). Peningkatan tertinggi yang direkodkan sejak tahun 2010 ini
KODE REKENING BELANJA - peraturan.bpk.go.id
peraturan.bpk.go.idPerumahan Untuk menampung pengeluaran atas pembayaran tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Uang Duka Wafat/Tewas