pendaftaran, verifikasi perubahan data, penangguhan terhadap hak akses dan pencabutan status pengguna terdaftar. Mahkamah Agung berhak untuk menolak pendaftaran pengguna terdaftar yang tidak dapat diverifikasi. Mahkamah Agung berwenang menindak segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna terdaftar
administrasi nampaknya tidak puas apabila produk hukumnya tanpa dikawal oleh sanksi pidana. Kebijakan penggunaan sanksi pidana pada undang-undang administrasi menarik untuk dikaji, hal ini mengingat dengan adanya ketentuan pidana dalam undang-undang administrasi ini berarti rambu-rambu penggunaan hukum pidana
Administrasi Negara terbagi atas dua bagian, yakni : Pertama, Hukum Administrasi Negara menjadi sebab maka negara berfungsi atau bereaksi; Kedua, Hukum Administrasi Negara mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintah. Sir W.Ivor Jenning mengemukakan bahwa Hukum Administrasi Negara