Search results with tag "Pemegang"
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 …
peraturan.go.idpemegang hak; c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Pasal 10 (1) Permohonan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atau pembaharuannya diajukan selambat-lembatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Usaha tersebut. (2) Perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Usaha dicatat dalam buku tanah pada Kantor ...
RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM …
www.ojk.go.idPemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3), dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan: a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh ...
2 - ESDM
jdih.esdm.go.id(2) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi melakukan Penambangan dengan metode Penambangan bawah tanah, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib menunjuk KTBT untuk mendapatkan pengesahan dari KaIT. (3) KTBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada KTT.
BAB II LANDASAN TEORI A. Pengertian Profitabilitas
repository.uma.ac.iddan berhak untuk ikut hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). UNIVERSITAS MEDAN AREA. b. Saham Atas Nama, Kebalikan dari saham atas unjuk, pada saham atas nama pemegang saham tertulis jelas namanya di dalam kertas saham dan cara peralihannya pun juga harus melalui prosedur tertentu.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
peraturan.bpk.go.idpemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. (6) Dalam . . .
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN ...
www.ojk.go.id4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS: a. bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan b.
SALINAN PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN …
www.ojk.go.idpemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang - 4 - tidak pasti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. 6. Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, ...
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS …
sinta.unud.ac.idterdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris (pasal 1 ayat (2) UUPT). Ketiga komponen inilah yang menjadi penggerak suatu perseroan, sehingga konsep organisasi yang teratur tersebut dapat direalisasikan. b. Kekayaan tersendiri. Perseroan memiliki kekayaan tersendiri berupa modal dasar yang terdiri dari seluruh nilai
I sx. PAD^ - paninsyariah.com
paninsyariah.comRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHLINAN Y PT BANK PANlN SYARIAH Nornor: 4.- 03-06-2013 (tiga Juni dua ribu tiga betas). ... ernpat puluh lima rnenit) Waktu Indonesia ---- I j
News Release - eterindo.com
eterindo.comNews Release RUPSLB PT ETERINDO WAHANATAMA Tbk Menyetujui Pengangkatan Presiden Direktur Baru Jakarta, 14 Maret 2017 – PT Eterindo Wahanatama Tbk (“Perseroan”) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Beranda | Covid19.go.id
covid19.go.idKeputusan Rapat Kabinet Terbatas tanggal 21 Januari 2021; dan ... Kewajiban karantina dikecualikan kepada WNA pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi/kenegaraan pejabat ... penyelenggara transportasi umum bersama-sama menyelenggarakan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 …
peraturan.bpk.go.idRapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4 - memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Pasal 2 (1) Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS PDAM MODUL-A
ppid.lumajangkab.go.idRUPS : Rapat Umum Pemegang Saham SDM : Sumber Daya Manusia Simple Cluster Sample : Contoh kluster sederhana SKCP : Survei Kebutuhan Calon Pelanggan SKN : Survei Kebutuhan Nyata SKP : Survei Kepuasan Pelanggan SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPK : Survei Kepuasan Pengurus dan Karyawan ...
BAB II LANDASAN TEORI A. Teori Sinyal (Signaling Theory
eprints.stainkudus.ac.idpemegang saham, sehingga dividen memberi sinyal prospek perusahaan di masa depan. Penurunan dividen merupakan sinyal yang diharapkan. Manajer yang percaya teori sinyal akan sadar keputusan dividen dapat mengirimkan pesan kepada investor. 4. Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston Teori sinyal adalah teori yang mengatakan bahwa investor menganggap ...
PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
www.ojk.go.idYang dimaksud dengan “pemegang saham pengendali” adalah ... umum, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, dan bank ... Pengaturan rapat antara lain mengatur tentang agenda rapat, persyaratan kuorum, pengambilan keputusan, dan hak anggota dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam ...
TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN …
www.ojk.go.idRapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka. ...
BAB 1 PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Food and …
eprints.ums.ac.idkesejahteraan pemegang saham, namun juga mampu mengakomodasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Selain itu perusahaan juga harus mampu memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks akan kebutuhannya. Terlebih dengan kondisi perekonomian Indonesia yang tiada henti dilanda
LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI …
www.ojk.go.id7) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir; 2. bagi badan hukum, dilampiri dengan:
PANDUAN PENGGUNA PERMOHONAN JAWATAN …
spa9.spa.gov.mypanduan pengguna permohonan jawatan bertaraf diploma bagi pemegang sijil matrikulasi daripada kementerian pelajaran malaysia sistem pendaftaran pekerjaan dalam perkhidmatan awam am persekutuan (spa9) spp bil.3/2016 kelayakan sijil matrikulasi kementerian pendidikan malaysia bagi tujuan
PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG …
www.bi.go.idPemegang Kartu adalah pengguna yang sah dari APMK. 8. Prinsipal … -5- 8. Prinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi APMK yang kerjasama ...
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 ...
jdih.esdm.go.idpemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Kaiya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, dan Izin
Form | Direct Credit Instruction Form | AIA Malaysia
www.aia.com.mypemilik polisi/pemegang serah hak di borang ini, mestilah sama dengan tandatangan dalam polisi asal/borang penyerahan hak. 2. Photocopy of policy owner’s bank passbook if it is a savings account or bank statement if it is a current account (with account details such
dsn.co.id
dsn.co.idSELASA 26 APRIL 2016 INVESIORDALY D SNG ROUP PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk ("Perseroan") PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM Dalam rangka memenuhi pasal 11 ayat (2) Angaran Dasar Perseroan,