Mengatasi diskriminasi etnis, agama dan asal muasal ...

1 Mengatasi diskriminasi etnis, agama dan asal muasal : Persoalan dan strategi penting Kesetaraan dan non- diskriminasi di tempat kerja di Asia Timur dan Tenggara: Panduan 1. Tujuan belajar Menetapkan konsep dan standar internasional tentang kesetaraan etnis dan agama serta larangan diskriminasi berdasarkan asal muasal dalam hal pekerjaan dan jabatan. Menjelaskan bentuk-bentuk umum dari diskriminasi berdasarkan etnis, agama dan asal muasal Mengidentifikasi kebijakan dan tindakan praktis untuk Mengatasi diskriminasi berdasarkan etnis, agama , asal muasal serta peran berbagai pemangku kepentingan dalam hal ini. 2. Prinsip Larangan diskriminasi berdasarkan etnis atau kepercayaan agama Semua pekerja berhak atas kesempatan dan perlakuan yang adil di tempat kerja tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, ekstraksi nasional atau agama .

2 Tidak ada orang yang tidak diberi kesempatan kerja, diperlakukan secara berbeda atau diberi keistimewaan di tempat kerja atas dasar etnis atau kepercayaan mereka terhadap agama tertentu. Larangan diskriminasi berdasarkan asal muasal Tidak ada individu yang ditolak pekerjaan atau akses ke kegiatan ekonomi tertentu atau hanya diberi pekerjaan tertentu atas dasar kelas, kategori sosio- pekerjaan, kasta latar belakang keluarga atau asal muasal mereka. Mobilitas sosial! Ada kemungkinan seorang individu pindah dari satu kategori sosial ke kategori yang lain. 3. Standar - 2. Standar internasional yang melarang diskriminasi berdasarkan etnis, agama dan asal muasal ILO. Konvensi no. 111 tahun 1958 tentang diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan). Konvensi no;. 169 tahun 1989 tentang Masyarakat Adat dan Suku Konvensi no.

3 29 tahun 1957 tentang Kerja Paksa Deklarasi Philadelphia 1944. Deklarasi tentang Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja, 1998. PBB. Kovenan Internasional PBB tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 1966. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi Rasial, 1965. Deklarasi dan Program Aksi Durban 4. Standar - 2. Standar Internasional tentang kesetaraan etnis dan agama Konvensi ILO no. 111 tahun 1958 tentang diskriminasi (dalam hal Pekerjaan dan Jabatan). Konvensi ILO melarang segala pembedaan, eksklusi atau keistimewaan yang dibuat berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama , pendapat politik, ekstraksi nasional atau asal muasal , yang berdampak meniadakan atau menghambat kesetaraan kesempatan atau perlakuan dalam hal pekerjaan atau jabatan (Pasal 1). Kovenan Internasional PBB tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966.

4 Kovenan ini mengharuskan Negara Anggota Kovenan untuk menjamin bahwa hak-hak yang dilindungi berdasarkan Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama , pendapat politik atau pendapat lain, nasional atau asal muasal , properti, status kelahiran atau status lain (Pasal 2(2)). 5. Bentuk-bentuk diskriminasi diskriminasi berdasarkan etnis, agama dan asal muasal dalam berbagai tahapan siklus pekerjaan Keterbatasan akses ke pendidikan formal dan latihan kerja diskriminasi akses ke pekerjaan dan jabatan Akses terbatas ke beberapa jenis pekerjaan dan jabatan akibat prasangka, bias serta ketentuan, kebijakan dan praktek yang diskriminatif Konsentrasi di bidang pekerjaan informal, dan pekerjaan harian Kurangnya pengakuan dan bantuan untuk pekerjaan tradisional Kondisi pekerjaan yang tidak adil Perbedaan upah dan tunjangan Konsentrasi dalam pekerjaan kotor, bebahaya dan rendahan dengan jaminan sosial yang buruk Minimnya akses untuk mengembangkan dan mempromosikan profesi Pelecehan di tempat kerja Rendahnya jaminan tenagakerja 6.

5 Kurangnya pengakuan terhadap pekerjaan tradisional Pengakuan dan dukungan terhadap pekerjaan tradisional etnis minoritas dan masyarakat adat Konvensi ILO no. 169 tahun 1989 tentang Masyakarat Adat dan Suku mengakui hak-hak masyarakat adat dan suku untuk mempertahankan adat dan tradisi, pekerjaan dan matapencaharian, latihan kerja dan pemakaian lahan yang mereka tempat secara tradisional Pada prakteknya, matapencaharian tradisional masyarakat adat dan etnis minoritas menghadapi tantangan akibat : Misalnya akses terbatas ke lahan dan sumberdaya Kurangnya pendidikan dan latihan kerja Transmigrasi kelompok etnis ke daerah-daerah yang dihuni secara tradisional oleh masyarakat adat dan kelompok etnis Dampak penambangan, perkebunan dan bentuk-bentuk lain dari eksploitasi sumberdaya alam terhadap matapencaharian tradisional Masyarakat adat dan etnis minoritas asli secara global kurang terwakilkan di kalangan penduduk miskin!

6 7. Pelecehan Pelecehan berdasarkan etnis, agama atau asal muasal Komentar atau perilaku yang tidak diinginkan tentang etnis, kepercayaan agama atau asal muasal seseorang yang melanggar wibawa orang lain dan/atau menciptakan lingkungan kerja yang intimidatif, bermusuhan, merendahkan atau ofensif. Misalnya: Bahasa yang menghina secara rasial, gurauan berbau rasis, perilaku atau sikap mengancam Komentar atau tindakan ofensif terkait status sosial, latar belakang pekerjaan atau pendidikan atau keturunan keluarga seseorang Banyak negara telah menerapkan tanggungjawab hukum bagi para pengusaha untuk memastikan lingkungan kerja yang tidak diskriminatif. 8. diskriminasi atas berbagai alasan diskriminasi kumulatif atas berbagai alasan diskriminasi berdasarkan etnis, agama atau asal muasal biasanya berhubungan dengan diskriminasi berdasarkan beberapa alasan lain.

7 Sebagai contoh: Pekerja pendatang dari kelompok etnis dan agama mungkin didiskriminasikan berdasarkan asal muasal , etnis dan agama mereka. Perempuan dari etnis minoritas biasanya lebih dirugikan di pasar tenaga kerja daripada laki-laki dari etnis minoritas atau perempuan dari kalangan mayoritas. Mereka termasuk paling dirugikan dalam mengakses pendidikan dan pekerjaan, dan lebih rentan terhadap pelecehan (seksual) di tempat kerja. Kadang-kadang agama digunakan untuk menerapkan pembatasan diskriminatif terhadap perempuan. 9. diskriminasi struktural diskriminasi struktural berdasarkan etnis, agama dan asal muasal diskriminasi struktural mengacu pada institusionalisasi diskriminasi dalam pola sosial, struktur organisasi atau peraturan yang menghasilkan praktek dan hasil yang diskriminatif. Sebagai contoh: Hambatan institusional terhadap akses pekerja pendatang dari desa untuk memperoleh pekerjaan formal dan layanan pekerjaan di China, sehingga mereka tergangtung pada jaringan informal dan pekerjaan informal.

8 diskriminasi berbasis kasta di Asia Selatan diskriminasi struktural perlu diatasi sebagai masalah kebijakan publik! 10. Persyaratan kerja yang layak Catatan! Etnis atau agama sebagai persyaratan kerja yang layak Untuk pekerjaan tertentu, agama atau etnis dapat dijadikan persyaratan kerja yang layak. Dalam situasi yang jarang ini, etnis atau agama adalah kriteria rekrutmen yang diperbolehkan. Sebagai contoh: Guru yang memimpin sembahyang di sekolah Muslim harus seorang Muslim. Kasir di sebuah supermarket mungkin diharuskan memegang daging babi di loket keluar. Apabila pelamar kerja Muslim tidak mau melakukannya, ia dapat menolaknya secara sah. Perlu dinilai kasus per kasus. Sebagai contoh: Sekolah Muslim tidak dapat menolak pelamar non-Muslim yang melamar bekerja di kantor atau bagian perawatan sekolah, karena pekerjaan tidak memiliki konten agama .

9 11. Tindakan kebijakan - 1. Tindakan protektif dan afirmatif untuk mempromosikan kesetaraan etnis dan agama di tempat kerja 1. Tindakan protektif: Tindakan untuk melindungi matapencaharian tradisional, budaya dan gaya hidup kelompok etnis dan agama . Subsidi dan bantuan lain bagi pengusaha etnis dalam menghasilkan produk- produk etnis atau agama tradisional. Catatan: Perempuan etnis minoritas perlu diberi hak atas perlindungan dan tunjangan persalinan yang sama seperti perempuan lain 2. Tindakan afirmatif: Tindakan untuk menghapus dampak diskriminasi di masa sekarang/masa lalu dan memperoleh hasil yang adil di pasar tenagakerja bagi semua kelompok agama dan etnis: Bantuan pendidikan khusus untuk pelajar dari etnis minoritas Kuota untuk kelompok etnis minoritas di perusahaan dan dalam proses rekrutmen layanan sipil.

10 12. Tindakan kebijakan - 2. 3. Bantuan yang wajar untuk memenuhi kebutuhan khusus pekerja yang terkait dengan agama atau budaya mereka di tempat kerja: Modifikasi atau penyesuaian praktis terhadap peraturan kerja yang memungkinkan pekerja dengan kebutuhan khusus agama tetap dapat melaksanakan tugas penting. Jam kerja dan cuti: Memberikan cuti berupah bagi pekerja etnis pada hari perayaan tradisional kelompok etnis mereka. Mengatur giliran kerja (shift) agar pekerja Muslim dapat pergi ke Mesjid untuk menuaikan sholat Jumat. Seragam kerja dan peralatan protektif : Merevisi peraturan kesehatan agar laki-laki Muslim dapat menggunakan masker sehingga tidak harus memotong jenggot mereka. 13. Konsultasi dengan masyarakat adat dan suku Konsultasi dengan masyarakat adat dan suku Masyarakat adat berhak memutuskan prioritas pembangunan mereka sendiri yang mempengaruhi kehidupan mereka serta mengontrol pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri Misalnya pemanfaatan dan eksploitasi lahan yang mereka huni Berkonsultasi dengan masyarakat terkait tentang tindakan yang dapat mempengaruhi mereka Menetapkan sarana partisipasi dalam pengambilan keputusan di semua tingkatan Membantu pengembangan lembaga dan inisiatif masyarakat adat dan suku Konvensi ILO no.