POSTUR APBN INDONESIA

1 POSTUR APBN INDONESIA . kementerian KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA . DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN. POSTUR APBN INDONESIA ISBN 978-602-17675-4-2. Hak Cipta @ 2014 . Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, kementerian Keuangan Penanggungjawab: Askolani Editor: Purwiyanto Kunta Nugraha Pengarah: Para Kasubdit di lingkungan Direktorat Penyusunan APBN. Tim Penulis: Yonathan Setianto Hadi , Wisynu Wardhana, Arie Yanwar Kapriadi, Rachman Aptri Sapari, Ahmad Nawawi, Wurjanto Nopijantoro, Agung Lestanto , Lisno Setiawan, I Made Sanjaya, Aries Setiadi, Waskito Prayogi, Melissa Candra Puspitasari Disain Cover: Kandha Aditya Sandjoyo Hak Cipta dilindungi undang-undang Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin DAFTAR ISI. Daftar Isi ii Daftar Tabel v Daftar Gambar vii Daftar Grafik viii Sambutan Menteri Keuangan ix Kata Pengantar Direktur Jenderal Anggaran x Kata Pengantar Tim Penyusun xi Bab 1 PENGANTAR 1.

2 A. Pengertian POSTUR APBN 1. b. Format dan Struktur APBN 2. c. Komponen POSTUR APBN 9. Bab 2 TAHAPAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG. MEMPENGARUHI PENYUSUNAN. POSTUR APBN 34. a. POSTUR APBN Dan Siklus APBN 34. b. Faktor Penentu POSTUR APBN 49. iii Bab 3 PERHITUNGAN PENDAPATAN NEGARA 63. a. Perhitungan Penerimaan Perpajakan 63. b. Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak 77. c. Perhitungan Penerimaan Hibah 90. Bab 4 PERHITUNGAN BELANJA NEGARA 94. a. Perhitungan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis (Klasifikasi Ekonomi) 96. b. Perhitungan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 125. Bab 5 PERHITUNGAN PEMBIAYAAN ANGGARAN 137. a. Perhitungan Pembiayaan Dalam Negeri 138. b. Perhitungan Pembiayaan Luar Negeri 149. Bab 6 KETERKAITAN ANTAR KOMPONEN. APBN: RUANG FISKAL DAN POTENSI. INEFISIENSI 154. a. Belanja Wajib Amanat Konstitusi 156. b. Keterkaitan Alamiah 166. iv c. Ruang Fiskal Dalam POSTUR APBN 169. d. Konsekuensi Perencanaan Pendapatan Negara yang tidak akurat dan Risiko Inefisiensi Belanja Negara 174.

3 E. Pelaksanaan Anggaran dan Risiko Inefisiensi Belanja Negara 179. f. Mencermati Realisasi APBN: Implikasi Akurasi Penerimaan Negara Terhadap Dana Yang Ditransfer ke Daerah 180. Lampiran : Formula Belanja Pemerintah Pusat 185. Daftar Pustaka v DAFTAR TABEL. Tabel Perkembangan Format dan Komponen Pendapatan Negara 14. Tabel Perkembangan Format dan Komponen Belanja Negara 23. Tabel Perkembangan Klasifikasi Belanja Negara Menurut Sektor dan Fungsi, 1969-1994 24. Tabel Perkembangan Klasifikasi Belanja Negara Menurut Sektor dan Fungsi, 1995-2015 26. Tabel POSTUR APBN 2012 48. Tabel Dampak Perubahan Asumsi Terhadap POSTUR APBN 55. Tabel Penerimaan Perpajakan, 2005-2015 92. Tabel Penerimaan Negara Bukan Pajak, 2005-2015 93. Tabel Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Jenis dan Bagian Anggaran Pengelola 95. Tabel Komponen Belanja Pegawai 97. Tabel Belanja Pemerintah Pusat, 2005-2015 136. Tabel Pembiayaan Anggaran, 2005-2015 152.

4 Tabel Jenis dan Besaran Pendapatan Negara yang Dibagihasilkan ke Daerah 158. Tabel Formulasi Besaran Pendapatan Negara Terhadap Alokasi Transfer Ke Daerah 158. Tabel Skema Transmisi Keterkaitan Perubahan Asumsi Ekonomi Makro dan Paramater dengan Anggaran pendidikan 162. vi Tabel Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2013 181. Tabel Tabel Perhitungan Dau, Dana Otsus, Anggaran pendidikan APBN 2013 182. vii DAFTAR GAMBAR. Gambar Perubahan Format POSTUR APBN 7. Gambar Siklus POSTUR APBN: Tahun Berjalan 2014 37. Gambar Hubungan Antara Faktor-Faktor Penentu APBN dengan POSTUR APBN 49. Gambar Kesinambungan Fiskal 61. Gambar Komponen Belanja Barang 100. Gambar Komponen Belanja Modal 103. Gambar Alur Alokasi DAU 159. Gambar Alur Alokasi Dana Desa 165. Gambar Matriks Hubungan Antar Akun di dalam POSTUR APBN 168. Gambar Implikasi Peningkatan PPh Migas Terhadap Ruang Fiskal 164. Gambar Implikasi Peningkatan PNBP Royalti Batubara Terhadap Ruang Fiskal 174.

5 Viii DAFTAR GRAFIK. Grafik Perkembangan Defisit APBN 8. ix SAMBUTAN. Menteri Keuangan Republik INDONESIA Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menunaikan bakti kepada negara yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keuangan negara, khususnya di bidang penganggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). merupakan cermin arah dan kebijakan Pemerintah dalam melaksanakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. APBN disusun melalui beberapa tahapan-tahapan, mulai dari resource envelope, pagu indikatif, sampai dengan penetapan APBN. Inti dari tahapan-tahapan tersebut terangkum dalam suatu format yang disebut POSTUR APBN. Pada hakikatnya, keseluruhan kerangka APBN. menggambarkan kinerja kebijakan fiskal, kondisi keuangan, kesinambungan fiskal serta akuntabilitas Pemerintah. Setiap dinamika dari satu komponen APBN akan mempengaruhi komponen-komponen lainnya, baik dalam satu periode tahun anggaran maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

6 X Buku ini diharapkan dapat memberikan potret atas POSTUR APBN, khususnya mengenai komponen-komponen APBN. dan keterkaitannya satu sama lain. Untuk itu saya menyambut baik upaya Direktorat Jenderal Anggaran untuk menyusun buku POSTUR APBN INDONESIA sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan penyusunan APBN. yang transparan, akuntabel, dan berkesinambungan yang menjadi harapan dari seluruh rakyat INDONESIA . Akhirnya, semoga keberadaan buku ini dapat memperkaya khasanah pengetahuan pembaca, serta meningkatkan kepedulian publik untuk lebih memahami kerangka APBN. Jakarta, 15 Oktober 2014 . Muhamad Chatib Basri xi KATA PENGANTAR. Direktur Jenderal Anggaran Salah satu fungsi anggaran adalah sebagai instrument kebijakan ekonomi. Anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Untuk mewujudkannya, setiap alokasi anggaran diharapkan memberikan sumbangsih positif atas pertumbuhan ekonomi dan kesinambungan fiskal.

7 Sesuai dengan bergulirnya reformasi di bidang Keuangan Negara, telah dilakukan perubahan format POSTUR APBN. dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, memberikan gambaran yang objektif dan proporsional mengenai kegiatan Pemerintah, dan menjaga konsistensi dengan standar akuntansi sektor publik. Selain itu, dinamika amanat konstitusi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara turut mewarnai perubahan wajah APBN. Penyusunan buku POSTUR APBN menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Anggaran berupaya untuk mewujudkan proses penyusunan APBN yang dilakukan dengan xii transparan, akuntabel dan prinsip prudent (kehati-hatian). Oleh karena itu, proses penyusunan POSTUR APBN dan pola perhitungan, serta dampak fiskalnya dapat diketahui masyarakat luas melalui buku ini. Akhirnya kami berharap bahwa keberadaan buku ini bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pengetahuan mengenai praktek penyusunan POSTUR APBN.

8 Di INDONESIA . Untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan mendukung penerbitan buku ini. Jakarta, 15 Oktober 2014 . Askolani xiii KATA PENGANTAR. Tim Penyusun POSTUR APBN INDONESIA merupakan salah satu upaya para pegawai Direktorat Penyusunan dengan melaksanakan sharing knowlegde sehingga tercapai transparansi APBN. khususnya proses penyusunan POSTUR APBN. Buku ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penghargaan dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Askolani selaku Direktur Jenderal Anggaran yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan tugas-tugas kita sebagai bagian dari pengelola anggaran negara. Terima kasih juga atas arahan dari Direktur dan Para Kasubdit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran, dan bagi seluruh rekan-rekan Direktorat Penyusunan APBN yang telah membantu dan mendukung ketersediaan data-data dan informasi, serta rekan-rekan Sekretariat DJA yang mendukung atas pencetakan buku ini.

9 Akhirnya buku ini tidak pernah akan terwujud tanpa partisipasi dari segenap pegawai Direktorat Penyusunan xiv APBN yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku POSTUR APBN INDONESIA , kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Kritik dan saran tetap kami harapkan sebagai upaya perbaikan dan penyempuranaan buku ini serta upaya peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Anggaran secara berkelanjutan, khususnya Direktorat Penyusunan APBN. Jakarta, 15 Oktober 2014 . Tim Penyusun xv BAB I. PENGANTAR. POSTUR APBN INDONESIA Pengantar BAB 1. PENGANTAR. PENGERTIAN POSTUR APBN. Apabila kita berbicara mengenai politik anggaran, kebijakan fiskal, atau kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kita tidak dapat melepaskan diri dari pembicaraan mengenai POSTUR APBN. Istilah POSTUR APBN sudah jamak digunakan dalam diskusi, tetapi belum banyak yang mengetahui mengenai apa itu POSTUR APBN, apa komponennya, dan bagaimana siklus penyusunannya.

10 Atas dasar pemikiran tersebut, buku ini disusun untuk memberikan informasi mengenai konsep dasar POSTUR APBN, komponen-komponen dalam POSTUR APBN dan pentingnya menjaga akurasi penyusunan POSTUR APBN. Dalam kamus besar bahasa INDONESIA (KBBI), POSTUR memiliki arti bentuk tubuh atau perawakan . Kata POSTUR merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu posture. Akar kata asli posture berasal dari bahasa latin, yakni positus , yang berarti menempatkan atau menaruh . Sementara itu, budget atau anggaran dalam kamus besar Bahasa INDONESIA diartikan sebagai taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang . Kata budget yang digunakan dalam bahasa Inggris merupakan kata serapan dari istilah bahasa Perancis yaitu bouge atau bougette yang berarti tas kecil di pinggang yang terbuat dari kulit. Dalam bahasa Inggris, kata budget tersebut berkembang artinya menjadi tempat surat yang terbuat dari kulit, khususnya tas tersebut dipergunakan oleh Menteri Keuangan untuk menyimpan surat-surat anggaran.