Search results with tag "Badan usaha milik"
MENTER! KEUANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN …
jdih.kemenkeu.go.idBadan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan; ZZZ MGLK NHPHQNHX JR LG-4 - 2. badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan basil dari restrukturisasi yang ...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …
peraturan.bpk.go.iddaerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 22. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah. 23. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan ...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERKERETAAPIAN …
www.dpr.go.id10. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian. 11. Fasilitas penunjang kereta api adalah segala sesuatu yang melengkapi penyelenggaraan angkutan kereta api yang dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi pengguna jasa kereta api. 12.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
peraturan.bpk.go.id20. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran. 21.
Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi …
repository.untag-sby.ac.idmempertahankan Negara dan menegakkan hukum yang dibuatnya atas nama Negara. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Perekonomian yang maju dan mandiri merupakan tujuan setiap desa. Salah satu cara untuk menggerakkan roda mendirikan Badan Usaha Milik Desa
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …
jdih.kemenkeu.go.id6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ a tau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 …
kaltim.bpk.go.idBadan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
SALINAN - peraturan.bpk.go.id
peraturan.bpk.go.idBadan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebcsar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
SALINAN - JDIH - Sekretariat Kabinet RI
jdih.setkab.go.idBADAN USAHA MILIK DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa; 1. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar …
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA …
www.foodstation.co.idwww.hukumonline.com b. menugaskan Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah. (8) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Badan Usaha Milik
Fungsi dan Peranan BUMN adalah sebagai berikut - DPR
berkas.dpr.go.idBadan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta (besar-kecil, domestik-asing) dan koperasi, merupakan pengejawantahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus kita kembangkan secara bertahap dan ...