Search results with tag "Badan usaha"
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN …
nik.depkop.go.id2. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 3. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
MENTER! KEUANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN …
jdih.kemenkeu.go.idBadan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan; ZZZ MGLK NHPHQNHX JR LG-4 - 2. badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan basil dari restrukturisasi yang ...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERKERETAAPIAN …
www.dpr.go.id10. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian. 11. Fasilitas penunjang kereta api adalah segala sesuatu yang melengkapi penyelenggaraan angkutan kereta api yang dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi pengguna jasa kereta api. 12.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
peraturan.bpk.go.id20. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran. 21.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 …
kaltim.bpk.go.idBadan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 …
peraturan.bpk.go.ida. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 26
SALINAN - JDIH - Sekretariat Kabinet RI
jdih.setkab.go.idPelaku Usaha Peredaran Benih yang selanjutnya disebut Pengedar Benih adalah perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang tidak melakukan Produksi Benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. 42. Kawasan Penggembalaan Umum adalah lahan negara atau yang ...