c.
- 5 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya
Download c.
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Related documents
KABUPATEN BANYUWANGI SALINAN
jdih.banyuwangikab.go.id10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banywuangi;
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN …
silemkerma.ristekdikti.go.idmenteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 139 tahun 2014 tentang
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR …
www.aidsindonesia.or.id1 peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa, menteri dalam negeri,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA …
www.foodstation.co.idwww.hukumonline.com ayat (2) huruf l diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 4 Untuk pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI …
www.gmf-aeroasia.co.idmenteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor per.08/men/vii/2010
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …
www.imigrasi.go.idperaturan pemerintah republik indonesia nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian