KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP …
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR : KEP-48/MENLH/11/1996 TENTANG BAKU TINGKAT KEBISINGAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup agar dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, setiap usaha atau kegiatan perlu
Download KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP …
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Documents from same domain
daya dukung tanah.ppt - web.ipb.ac.id
web.ipb.ac.idDefinisi Daya dukung yang diizinkan (allowable bearing cap.) tekanan maksimum yang dapat diaplikasikan ke tanah dimana 2 kondisi diatas dipenuhi. Daya dukung batas (ultimate bearing cap.)
SIL211 MEKANIKA TANAH, 3(2-3) DESIGN AND DETAILING OF ...
web.ipb.ac.idsil211 mekanika tanah, 3(2-3) design and detailing of retaining walls dr. ir. erizal, magr. departemen teknik sipil dan lingkungan fakultas teknologi pertanian
Struktur dan Ekspresi Gen - IPB University
web.ipb.ac.idHome -- Reproduksi Sel -- Hereditas -- Struktur Gen -- Regulasi Ekspresi Gen –Teknologi DNA -- Genom Manusia Sifat bahan genetik Bahan genetik mempunyai beberapa sifat atau fungsi: dapat menggandakan diri (replikasi), sebagai penyimpan informasi, dapat mengekspresikan informasi yang dikandungnya, dapat bervariasi melalui mutasi.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
web.ipb.ac.id(1) Pengelolaan kualitas air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya. (2) Pengendalian pencemaran air …
PERATURAN MENTERI KESEHATAN Nomor : …
web.ipb.ac.id(1) Kualitas Air harus memenuhi syarat kesehatan yang meliputi persyaratan mikrobiologi, Fisika, kimia, dan radioaktif. (2) Pengawasan kualitas air sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum …
Standar Nasional Indonesia - IPB University
web.ipb.ac.idSNI 19-0232-2005 ii Prakata Standar Nasional Indonesia Nilai Ambang Batas (NAB) zat kimia di udara tempat kerja ini dirumuskan untuk merevisi SNI 19-0232-1987, tentang Nilai Ambang Batas bahan kimia di udara tempat kerja, agar diperolehnya keseragaman dan rujukan secara nasional mengenai nilai ambang batas zat kimia di udara tempat kerja yang disesuaikan dengan
Related documents
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN …
jdih.kemdikbud.go.id7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara …
SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN …
jdih.kemdikbud.go.idNegara Republik Indonesia Nomor 4864); 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK …
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
jdih.kemenkeu.go.id(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755}; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI, DAN PAJAK ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud …
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …
jdih.menpan.go.idperaturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang jabatan fungsional penyuluh hukum dan angka kreditnya dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia, menimbang : a.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
jdih.mkri.idnegara, menteri atau pejabat setingkat menteri, kepala daerah, dan/atau pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah meninggal dunia. (5) Bendera Negara sebagai tanda berkabung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikibarkan setengah tiang. (6) Apabila Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia, pengibaran
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …
jdihn.go.idMENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun dan dilaksanakan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 …
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA …
luk.staff.ugm.ac.idUNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN ( P r e a m b u l e ) ... Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. (3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah. BAB VI