Ketentuan
Found 7 free book(s)PENGUMUMAN NOMOR : 3768/B/GT.01.00/2021 TENTANG …
cdn.tendik.idG. Ketentuan Lain-Lain 1. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan. 2. Seluruh pelamar wajib melakukan proses pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan 3. Seleksi Kompetensi dilaksanakan dengan ketentuan: a. Seleksi Kompetensi I Seleksi Kompetensi I diperuntukkan bagi Tenaga Honorer eks Kategori
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
jdih.kemenkeu.go.idketentuan mengenai kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal lOB ayat (5), Pasal 13 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 92A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah
TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA …
peraturan.bpk.go.idKETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. 2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang
KOMPILASI HUKUM ISLAM HUKUM PERKAWINAN …
etheses.uin-malang.ac.idKETENTUAN UMUM Pasal 1 Yang dimaksud dengan : a. Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;
PENYUSUNAN - Kemenparekraf
chse.kemenparekraf.go.idmerujuk pada standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. 6 PENERTIBAN DAN PENGAWASAN DALAM PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN Secara berkala atau jika dibutuhkan, aparat pengamanan melakukan penertiban dan pengawasan penerapan protokol kesehatan di tempat dan
JAMINAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG …
jdih.kemenkeu.go.idketentuan Pasal 15 ayat (3 ) dan Pasal 19 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 20 13 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 20 16 tentang Perubahan ...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 …
luk.staff.ugm.ac.id(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 20 Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia . . .