Perizinan

Materi Sosialisasi BKPM & Pemerintah Daerah OSS-RBA ...

perizinan berusaha termasuk melayani Kabupaten/Kota. Verifikasi usulan Perizinan Berusaha. Sistem OSS menyediakan proses verifikasi perizinan dan notifikasi Perizinan Berusaha untuk masing-masing Provinsi/ Kabupaten/Kota sesuai kewenangan. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

  Perizinan

SOP PERIZINAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP …

SOP PERIZINAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI Dasar hukum: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 97/Menhut-II/2014 tanggal 24 Desember 2014 No Jenis Perizinan Dasar Hukum SOP Persyaratan SLA (hari) A. Bidang pemanfaatan hasil hutan kayu/bukan kayu hutan pada hutan produksi/hutan lindung 1. Izin Usaha Pemanfaatan

  Kementerian, Lingkungan, Hidup, Kehutanan, Perizinan, Sop perizinan kementerian lingkungan hidup, Sop perizinan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …

2. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submissionyang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pemilik dan pengelola Rumah Sakit melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 3.

  Indonesia, Menteri, Kesehatan, Republik, Menteri kesehatan republik indonesia, Perizinan

ANCANGAN - Menlhk

4. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi 5. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan

  Perizinan

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN - Kementerian …

Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MenLHK-

  Peraturan, Kehutanan, Perizinan

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN …

daftar perizinan/perusahaan konsesi kehutanan yang dilakukan pencabutan no nomor sk nama perusahaan/pemegang izin luas area (ha) provinsi 1 859/kpts-vi/99 pt. aceh inti timber 80.804,00 aceh 2 863/kpts-vi/99 pt. lamuri timber 44.400,00 aceh 3 585/menhut-ii/2011 pt. barumun raya padang langkat 14.800,00 sumut 4 863/kpts-vi/99 pt.

  Perizinan

DATA DAN FAKTA SAWIT INDONESIA : LUAS, SEBARAN ... - …

Legalitas dan Perizinan Masih adanya pelaku usaha yg belum memenuhi kewajibannya (pemb kbn masyarakat min 20%) Gangguan Usaha dan Konflik Pengelolaan perkebunan belum sepenuhnya mengacu prinsip yg sustainable Masih adanya gangguan terhadap Lingkungan dan Kebakaran lahan Tuntutan negara konsumen khususnya Uni Eropa Negative Campaign

  Perizinan

Standar Operasional Prosedur - jatimprov.go.id

Perizinan Penelitian Berkas Rapat Koordinasi Pemohon Konsep IUP Permohonan Pengembalian Berkas Permohonan Memberi Konsep SKT Penerbitan SKT SKT Tdk Diterima 1 1 2 3 3b 4 3a b. Bagan Alir 5 6 Mengambil Izin 7 . 4. - Apabila permohonan tidak lengkap, berkas permohonan

  Perizinan

PERIZINAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

PERIZINAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK Disampaikan pada Webinar Perizinan Usaha Ketenagalistrikan pasca Pemberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jakarta, 24 Maret 2021. 01 Kebijakan di Subsektor Ketenagalistrikan 3 02 Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 7

  Tenaga, Usaha, Penyediaan, Listrik, Perizinan usaha penyediaan tenaga listrik, Perizinan

Checklist Persyaratan Izin Klinik (Utama dan Pratama)

Bidang Kesehatan Checklist Persyaratan Izin Klinik (Utama dan Pratama) Data Pemohon Nama Pemohon: (Nama Perusahaan bila merupakan badan hukum) Alamat Pemohon: (Alamat Perusahaan bila merupakan badan hukum) No. Telp/HP: Alamat Email : No Persyaratan