b 4I - ambon.go.id

1 Menimbang : ,',?55*u'oPERATURAN PEMERINTAH republik INDONESIANOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANGPERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOGDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN republik indonesia ,bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO3 tentang Badan Usaha Milik Negara danPeraturan Pemerintah Nomor 4s rahun 2005 tentangPendirian, Pengurusan, pengawasan, dan pembubaranBadan Usaha Milik Negara, perlu mengatur kembaliPerusahaan Umum (Perum) BULOG sebagaimana diaturdalam peraturan Pemerintah republik indonesia Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pendirian perusahaan Umum (perum)BULOG sebagaimana telah diubah dengan peraturanPemerintah Nomor 61 Tahun 20o3 tentang perubahan atasPeraturan Pemerintah republik indonesia Nomor 7 Tahun2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (perum)BULOG;bahwa untuk menunjang kebijakan program pemerintah dibidang Logistik Pangan dan pembangunan nasionar, perlumelakukan pengembangan usaha dengan menambahtugas dan kegiatan usaha perusahaan Umum (PERUM)BULOG.

2 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b serta untuk meraksanakanPasal 4I ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO3tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkanPeraturan Pemerintah tentang perusahaan Umum (perum)BULOG;Pasal 5 ayat (2) undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun; : Undang -UndangPRES I DENREPUBLIK indonesia -2-und-ang-undang Nomor 19 rahun 2003 tentang Badanls-aha Milik Negara (Lembaran Negara republik IndonesiaTahun 2003 Nomor zo, Tambahan Lembaran NegaraNomor a297); peraturan Pemerintah Nomor 4s rahun 2oo5 tentangPendirian, Pengurusan, pengawasan dan pembubaranBadan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 200s Nomor 117, Tambahan LembaranNegara republik Nomor a556).

3 MEMUTUSKAN:MCNCTAPKAN : peraturan PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM(PERUM) IKETENTUAN UMUMP asal 1 Dalam peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:1' Perusahaan umum (perum) BULOG, yang selanjutnyadisebut Perusahaan, adarah Badan usaha-tvtilik Negarasebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomoi 19 Tahun 2oo3 tentang Badan usaha Milik , yangseluruh modalnya dimiliki negara berupa - kekayaainegara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham,yang menyelenggarakan usaha logistik pangan sertausaha lainnya yang dapat menunjang tercapainyamaksud dan tujuan Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksidalam upaya mencapai maksud dan tujuan Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh DewanPengawas untuk menilai perusahaan dengan caramembandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengankeadaan yang seharusnya dilakukan, dalam bidlngke,angan dan/atau dalam bidang teknis operasional4.

4 Pembubaran adalah pengakhiran perusahaan yangditetapkan dengan peraturan BLIK indonesia -3-Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawabatas kepengurusan Perusahaan untuk t<epeniingan dantujuan Perusahaan serta mewakili perusahaan baik didalam maupun di luar Pengawas adalah organ perusahaan yang bertugasmelakukan Pengawasan dan memberikan nasihat kepadaDireksi dalam menjalankan kegiatan Pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah,adalah Presiden republik indonesia yang memegangkekuasaan pemerintahan negara republik indonesia !an!dibantu oleh Wakil presiden dan menteri sebagaimanidimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menladikewenangan daerah adalah menteri yang ditunjuk dan/ atau diberikuasa untuk mewakili pemerintah silaku pemilik modalpada Perusahaan dengan memperhatikan Teknis adalah menteri yang mempunyaikewenangan mengatur kebijakan sektoi IIPENDIRIAN PERUSAHAANB agian KesatuDasar Hukum pendirianpasal 2P_erusahaan yang didirikan dengan peraturan pemerinta_hNomor 7 Tahun 2003 tentang pendirian perusahaan

5 Umum(Perum) BIJLpG sebagaimana telah diubah dengan peraturanPemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang pendirianf:ly:"n1"" lmum (p1um) BULoc, ditanjutkan berdirinyaberdasarkan peraturan pemerintah E P u JrTo= t,',?Sf; * . r, o-4-Bagian KeduaPenugasanPasal 3(1) Dengan peraturan pemerintah ini, pemerintahmelanjutkan penugasan kepada perusahaan untukmelaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangkaketahanan pangan nasional berupar -a. pengamanan harga pangan pokok beras ditingkatprodusen dan konsumen;b. pengelolaan cadangan pangan pokok berasPemerintah;c. penyediaan dan pendistribusian pangan pokok beraskepada golongan masyarakat tertentu; a"od.

6 Pelaksanaan impor beras dalam rangka pelaksanaantugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurrrf b,dan huruf c sesuai dengan ketentuan melanjutkan penugasan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dengan peraturan pemerintah ini,Pemerintah memberikan penugasan kepada pemsahaanuntuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalamrangka ketahanan pangan nasional berupara. pengembangan industri berbasis beras, termasukproduksi padi/gabah serta pengolahan gabah danberas; danb. pengembangan pergudangan rangka ketahanan pangan nasional, pemerintahdapat memberikan penugasan khusus kepadaPerusahaan untuk melakukan:a. pengamanan harga pangan lainnya;b. pengelolaan cadangan pangan pemerintah untukpangan lainnya;c.

7 Penyediaan dan pendistribusian pangan lainnya;d. pelaksanaan impor pangan rainnya dalam rangkapelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;(21(3)e. pengembangan(41#iDFRESIDENREPLI B LIK indonesia -5-e. pengembangan industri berbasis pangan lainnya; danf. pengembangan pergudangan pangan dapat melakukan penugasan yang diberikanoleh Pemerintah Daerah untuk - melakuka'n hal_halsebagaimana dimaksud pada ayat (i), ayat (2), dan ayat(3), kecuali penugasan untuk melaks". , sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dilaksanakan oleh perusahaan berdasari<an penunjukanlangsung dari Pemerintah Daerah, """r"i denganketentuan peraturan melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ay"t 1+;,a.))

8 Apabila penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat(l), aya! (2), ayat (3), dan ayat (4) menurut kajiansecara linansial tidak menguntungkan, pemerintahdan/atau Pemerintah Daerah harus memberikankompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkantermasuk margin yang diharapkan sesuai dengantingkat kewajaran dengan penugisan yang diberikai;b. Perusahaan dapat bekerja sama dengan pihak lain;c. Perusahaan dapat menggunakan darla internalperusahaan, APBN/APBD, pinjaman, dan/ataupendanaan lainnya sesuai dengan ketentuanperaturan melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksudpa{a aylt (1), ayat (2), ayat (3), dan "Vut t+), perusahaanberkewajiban melaporkan pelaksanaan penugasan danmempertanggungjawabkan kepada pemerintah dan/atauPemerintah Daerah yang memberikan lebih lanjut mengenai penugasan pemerintahdiatur dalam peraturan 4 Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3, Perusahaan berwenan!}

9 Penuh dan wajibmengelola dan mengusahakan aset perusahaan,termasuk menarik manfaat atas aset yang bersangkutan.(s)(6)(71(8)(r)(2) Dalam .PRESIDENREPUBLII( indonesia -6-(2) Dalam hal Perusahaan melaksanakan penugasansebagaimana dimal<sud dalam pasal 3 menggunakanbarang milik negara, penggunaan dan pemanfaatanbarang milik negara dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan 5 Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3, Direksi menetapkan tarii pelayanan barang,jasa, fasilitas, sarana, dan prasarana milik IIIANGGARAN DASAR PERUSAHAANB agian KesatuNama, Tempat Kedudukan, dan Jangka WaktuPasal 6 Perusahaan ini bernama perusahaan Umum (perum)))

10 BULOG atau disingkat perum berkedudukan dan berkantor pusat dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun dl luar wilayah NegaraRepublik indonesia sebagaimana ditetapkan oieh Direksidengan persetujuan Dewan 7 Perusahaan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidakterbatas.(1)(21(3)Bagianq,D(1)t2tPR ESIDENREPUBLIK indonesia -7 -Bagian KeduaMaksud, Ttrjuan, serta Kegiatan Usahapasal 8 Perusahaan memiliki maksud dan tujuan untuk turutmelaksanakan dan menunjang kebijakan dan programPemerintah dan Pemerintah Daerah di bidang it<onomidan pembangunan nasional pada umumnya tirutama dibidang logistik pangan serta optimalisasi pemanfaatansumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barangdan jasa berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaanyang ,alam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), perusahaan melakukan kegiatanusaha utama:a.)