Example: tourism industry
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN …
Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifkasi Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria
Tags:
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Documents from same domain
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN …
notifkos.pom.go.idBADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG CEMARAN DALAM KOSMETIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, Menimbang : a. bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat …
PERATURAN MENTERI KESEHATAN.REPUBLIK INDONESIA …
notifkos.pom.go.idBABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan,
Related documents
AKREDITASI PERGURUAN TINGGI - BAN-PT
www.banpt.or.idKriteria 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama Kriteria 3 Mahasiswa . Kriteria dan Prosedur Akreditasi Perguruan Tinggi versi 3.0 6 Kriteria 4 Sumber Daya Manusia Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana Kriteria 6 Pendidikan ...
Diagnosis dan tata laksana difteri Diagnosis Difteri
spesialis1.ika.fk.unair.ac.idf) Miokarditis dan/atau kelumpuhan motorik 1 s/d 6 minggu setelah onset g) Meninggal. Kasus konfirmasi laboratorium difteri Didapatkan hasil kultur atau PCR C. diphtheria positif dan tes Elek positif. Tata Laksana Semua kasus yang memenuhi kriteria di atas harus diperlakukan sebagai difteri sampai terbukti bukan.
KEWAJIBAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN TATA KELOLA …
www.ojk.go.idkewajiban keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan bagi emiten atau perusahaan publik yang memenuhi kriteria emiten dengan aset skala kecil dan emiten dengan aset skala menengah dengan rahmat tuhan yang maha esa dewan komisioner otoritas jasa keuangan, menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendanaan pasar
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK ... - kemkes.go.id
hukor.kemkes.go.idperubahan panduan tata kelola sepsis di masa mendatang. D. Sasaran 1. Semua tenaga medis yang terlibat dalam penanganan kasus sepsis, termasuk dokter spesialis, dokter umum, bidan dan perawat. ... Intensive Care Medicinedan SCCM merumuskan kriteria baru diagnosis sepsis yang didasarkan pada perubahan definisi sepsis yang
TATA CARA EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH …
bappeda.ntbprov.go.idPengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD . ... kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YAN DASAR (6) NON YAN DASAR (18) S P M N S P K 1. PENDIDIKAN 2. KESEHATAN 3. PU DAN PR
TATA CARA PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA …
jdih.bpk.go.idSelain kriteria tersebut, Pemanfaatan BMN dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip bahwa Pemanfaatan BMN dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah16. Mengenai tata cara Pemanfaatan BMN berupa sewa dan pinjam pakai diuraikan sebagai berikut: a.