TATA CARA PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA …

1 Seksi Informasi Hukum Ditama Binbangkum tata CARA PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA SEWA DAN PINJAM PAKAI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN I. PENDAHULUAN Pada tahun 2003 dan 2004, pemerintah telah menetapkan paket undang-undang keuangan NEGARA . Undang-undang keuangan NEGARA terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NEGARA , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NEGARA , dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan NEGARA . Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dinyatakan bahwa pemerintah menyusun laporan keuangan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja NEGARA (APBN).

2 Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah antara lain berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK). LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LAK menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Dalam penyusunan Laporan Keuangan, seluruh akun yang tersaji dalam Neraca dalam satu kesatuan Laporan Keuangan berdampak pada hasil akhir berupa Opini terhadap Laporan Keuangan.

3 Salah satu akun dalam Neraca yang berdampak cukup Seksi Informasi Hukum Ditama Binbangkum signifikan terhadap sebuah Opini terhadap Laporan Keuangan adalah akun Aset Tetap, dalam hal ini BARANG MILIK NEGARA (BMN). Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NEGARA menyatakan bahwa ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan BARANG MILIK NEGARA /daerah diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BARANG MILIK NEGARA /Daerah (BMN/D) pada tanggal 24 April 2014, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BARANG MILIK NEGARA /Daerah.

4 Pengelolaan BMN merupakan hal yang penting untuk terus ditingkatkan efektivitas dan akuntabilitasnya. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 2014, pengelolaan BMN/D meliputi: a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran; b. Pengadaan; c. Penggunaan; d. PEMANFAATAN ; e. pengamanan dan pemeliharaan; f. Penilaian; g. Pemindahtanganan; h. Pemusnahan; i. Penghapusan; j. Penatausahaan; dan k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Salah satu jenis pengelolaan BMN yaitu PEMANFAATAN . PEMANFAATAN adalah pendayagunaan BMN/D yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi BARANG MILIK NEGARA /Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan1.

5 Bentuk PEMANFAATAN BMN/D terdiri dari sewa, pinjam pakai, kerja sama PEMANFAATAN , Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna, dan kerja sama PEMANFAATAN infrastruktur2. Pada tulisan hukum ini, akan dibahas mengenai pengelolaan BMN berupa sewa dan pinjam pakai. Tulisan hukum mengenai PEMANFAATAN BMN berupa sewa dan pinjam pakai dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NEGARA ; 2. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BARANG MILIK NEGARA /Daerah; 1 Pasal 1 angka 10 PP Nomor 27 Tahun 2014. 2 Pasal 27 PP Nomor 27 Tahun 2014. Seksi Informasi Hukum Ditama Binbangkum 3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78 tentang tata Cara Pelaksanaan PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA ; 4.

6 PMK Nomor 57 tentang tata Cara Pelaksanaan Sewa BARANG MILIK NEGARA ; dan 5. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 616 tentang Modul PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA . II. PERMASALAHAN Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini yaitu: 1. Apa yang dimaksud dengan PEMANFAATAN BMN berupa sewa dan pinjam pakai? 2. Bagaimana tata cara PEMANFAATAN BMN berupa sewa dan pinjam pakai? III. PEMBAHASAN 1. Jenis PEMANFAATAN BMN Pada dasarnya, BMN diadakan untuk digunakan dalam rangka melaksanakan atau menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing Kementerian/Lembaga. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna BARANG bagi Kementerian NEGARA /Lembaga yang dipimpinnya3.

7 Namun pada suatu waktu, dimungkinkan terjadi kondisi bahwa BMN yang dikuasai Kementerian/Lembaga tersebut kurang produktif dan belum termanfaatkan atau kurang optimal pemanfaatannya, bahkan terdapat beberapa BMN yang sama sekali tidak termanfaatkan atau tidak produktif dan terindikasi sebagai aset idle. Atas kondisi tersebut, tentunya hanya menambahkan beban bagi NEGARA terkait beban yang ditimbulkan antara lain berupa biaya pemeliharaan dan pengamanan serta biaya-biaya lain4. Pasal 49 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa BMN/D berupa tanah dan bangunan MILIK NEGARA /daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/gubernur/bupati/ walikota untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan NEGARA /daerah.

8 Dalam hal tidak ada pengguna BARANG lain yang membutuhkan tanah dan bangunan tersebut, Pengelola BARANG dan Pengguna BARANG dengan persetujuan Pengelola 3 BAB I: PENDAHULUAN, KMK Nomor 616 4 Ibid. Seksi Informasi Hukum Ditama Binbangkum BARANG dapat melakukan tindakan optimalisasi BMN untuk mendukung fungsi budgeter antara lain melalui PEMANFAATAN BMN yang merupakan pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga dengan tidak mengubah status kepemilikan5. Pengelola BARANG adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN/D6. Pengguna BARANG adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMN/D7.

9 Penjelasan Pasal 49 ayat (6) UU Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pengelolaan BMN/D meliputi perencanaan kebutuhan, tata cara penggunaan, PEMANFAATAN , pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan. Pengaturan tentang PEMANFAATAN BMN dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 diatur pada Pasal 26 Pasal 41. Jenis PEMANFAATAN BMN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 terdiri dari: a. Sewa Sewa adalah PEMANFAATAN BMN/D oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai8. b. Pinjam Pakai Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan BARANG antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang9.

10 C. Kerja Sama PEMANFAATAN Kerja Sama PEMANFAATAN adalah pendayagunaan BMN/D oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan NEGARA bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya10. d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Bangun Guna Serah adalah PEMANFAATAN BMN/D berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta 5 Ibid. 6 Pasal 1 angka 3 PP Nomor 27 Tahun 2014. 7 Pasal 1 angka 4 PP Nomor 27 Tahun 2014.