Search results with tag "Terbatas"
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN …
www.ojk.go.idPerusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi. 12. Direksi: a. bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas; atau b.
Yth. NOMOR 39 /SEOJK.03/2016 TENTANG
www.ojk.go.id1) bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas; 2) bagi Bank berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Umum Daerah adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah;
SALINAN PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN …
www.ojk.go.id40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama. 30. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI …
www.ojk.go.ida. perseroan terbatas; atau b. koperasi. Pasal 3 (1) Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dapat didirikan dan dimiliki oleh: a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; dan/atau b. warga negara asing dan/atau badan hukum asing.
Paham JKN : Jaminan Kesehatan Nasional
library.fes.dePT Perseroan Terbatas RI Republik Indonesia SJSN Sistem Jaminan Sosial Nasional Taspen Tabungan dan Asuransi Pensiun UU BPJS Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan ... menjadi dasar hukum penyelenggaraan program JKN dan tata kelola BPJS Kesehatan. Hingga akhir Februari 2014, dasar hukum penyelenggaraan program JKN ...
REGLEMEN ACARA PERDATA - Mahkamah Agung
kepaniteraan.mahkamahagung.go.idUndang-undang Hukum Perdata (KUHPerd.) dengan mengingat pembedaan-pembedaan yang diadakan di dalamnya, dapat dilakukan juga di tempat ... Hal yang sama akan dilakukan terhadap perseroan terbatas, baik yang masih berjalan maupun yang sudah bubar, jika tidak ada kantor bersamanya, tidak ada pengurus atau pelaksana pembubaran ...
Aset Kripto - Bappebti
bappebti.go.idkepada masyarakat dan kepastian hukum kepada para pelaku usaha perlu adanya pengaturan perdagangan Aset Kripto. 5 1. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun ... • Perseroan Terbatas • Memiliki sarana dan prasarana (aman, handal dan dapat dipertanggungjawabkan) • Rekomendasi dari Lembaga Kliring • Sistem yg ...
PROSPEKTUS RINGKAS - Tokopedia
assets.tokopedia.netdisetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Emiten. PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia ...
www.telkom.co.id27 Maret 1884 dan diumumkan dalam Berita Negara Hindia Belanda No. 52 tanggal 3 April 1884. Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, status Perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas milik negara (“Persero”). Entitas induk …
Fungsi dan Peranan BUMN adalah sebagai berikut - DPR
berkas.dpr.go.ida. Badan Usaha Perseroan (Persero) Badan usaha perseroan (persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Maksud dan Tujuan Badan Usaha Perseroan (Persero)
HUKUM PERSEROAN TERBATAS DAN …
law.uii.ac.idArticle 36 through Article 56 Indonesian Commercial Code(Hereinafter referred to as “KUHD”). In addition, PT is regulated in Article 1233 to Article 1356 and Article 1618 to Article 1652 of the Indonesian Civil Code(Hereinafter referred to as “Kuhperdata”). New Orde, Indonesian Government issued Law Number 1 of
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT …
www.dpr.go.idperseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 …
peraturan.bpk.go.idoleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. (2) Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS. (3) Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …
hukor.kemkes.go.ida. badan hukum yang bersifat nirlaba; dan b. badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba. BAB II
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …
jdih.kemenkeu.go.id6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ a tau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun,