PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: dental hygienist

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 tahun 2015 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA , Menimbang : a. bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, menyejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing INDONESIA dalam persaingan global; b. bahwa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi, untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat; c. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan sosial, diperlukan pengaturan guna melindungi dan menjaga kepentingan konsumen, masyarakat, dan badan usaha secara berkeadilan; d.

NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak, untuk mendukung …

Fullscreen Download

Tags:

  2015, Indonesia, Tahun, Republik, Peraturan, Presiden, Peraturan presiden republik indonesia, Tahun 2015

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Documents from same domain

ZZZ MGLK NHPHQNHX JR LG

jdih.kemenkeu.go.id

Tahun 2016 Tahun 2015 a. Modal Saham 150.000 150.000 b. Agio Saham 110.000 110.000 c. Laba Ditahan 475.000 425.000 3. Penghasilan bruto sebesar Rp20.000.000.000,00. ZZZ MGLK NHPHQNHX JR LG. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -2-4. Biaya pmJaman (biaya bunga dan biaya terkait lainnya) sebesar Rp228.000.000.000,00 terdiri dari: ...

  2015, Tahun, Tahun 2015

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

jdih.kemenkeu.go.id

menterikeuangan republik indonesia salin an peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 141/pmk.03/2015 tent ang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1)

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …

jdih.kemenkeu.go.id

milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap, serta kantor perwakilan ...

  Milik

RAH - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

jdih.kemenkeu.go.id

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jami an adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga. keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan. asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai de.pgan ketentuan peraturan ...

  Sutra

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK =NDONESIA …

jdih.kemenkeu.go.id

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa ketentuan mengenai kawasan berikat telah diatur clalam Peraturan Menteri Keuangan Non1or 147/PMK.04/2011 tentang awasan Berikat sebagaimana telah beberapa kaii diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan N01nor 120/PMK.04/2013 tentang Perujahan Ketiga atas

  Menteri, Republik

SALINAN - jdih.kemenkeu.go.id

jdih.kemenkeu.go.id

berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai serta pengaturan mengenai pajak karbon dan kebijakan berupa program pengungkapan sukarela Wajib Pajak ...

  Anggaran

BAB 1 Klasifikasi Anggaran

jdih.kemenkeu.go.id

Klasifikasi anggaran belanja berdasarkan organisasi menurut K/L disebut Bagian Anggaran (BA). BA dilihat dari apa yang dikelola dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis. Pertama, Bagian Anggaran K/L yang selanjutnya disebut BA-KL adalah kelompok anggaran yang dikuasakan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran.

  Klasifikasi, Anggaran, Bab 1 klasifikasi anggaran

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …

jdih.kemenkeu.go.id

Biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal. 16 KETERIDENTIFIKASIAN 17 11. Aset tak berwujud dapat diidentifikasi apabila: 18 a. Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau 19 dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas; atau 20 b.

  Caesar, Perolehan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …

jdih.kemenkeu.go.id

11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 12. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi

  Nada, Alokasi dana, Alokasi, Khusus

JAMINAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG …

jdih.kemenkeu.go.id

terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. 24. Kecurangan (fraud) adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja, untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program Jaminan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan

  Arid, Rumah, Dari rumah

Related documents

PERATURAN MENTERï PERHUBUNGAN REPUBLÏK INDONESIA …

jdih.dephub.go.id

Nomor 135 Tahun 2014; 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah

  2015, Tahun, Tahun 2015

SALINAN - peraturan.bpk.go.id

peraturan.bpk.go.id

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), diubah …

  2015, Tahun, Tahun 2015

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 11 TAHUN 2015

docs.jpa.gov.my

1 jpa.saraan 223/5/4-3 jld.3 (6) no. siri : kerajaan malaysia . pekeliling perkhidmatan bilangan 11 tahun 2015 . kadar kelayakan kemudahan cuti rehat tahunan

  2015, Tahun, Cuti, Tahun 2015

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2015

docs.jpa.gov.my

1 jpa.saraan(s) 81/3/7 jld.2 ( 1 ) no. siri: kerajaan malaysia pekeliling perkhidmatan bilangan 2 tahun 2015 penambahbaikan kaedah pemberian

  2015, Pekeliling, Tahun, Tahun 2015

ZZZ MGLK NHPHQNHX JR LG

jdih.kemenkeu.go.id

Tahun 2016 Tahun 2015 a. Modal Saham 150.000 150.000 b. Agio Saham 110.000 110.000 c. Laba Ditahan 475.000 425.000 3. Penghasilan bruto sebesar Rp20.000.000.000,00. ZZZ MGLK NHPHQNHX JR LG. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -2-4. Biaya pmJaman (biaya bunga dan biaya terkait lainnya) sebesar Rp228.000.000.000,00 terdiri dari: ...

  2015, Tahun, Tahun 2015

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan

library.uns.ac.id

NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara …

  2015, Tahun, Tahun 2015

Explaining Preferences from Behavior: A Cognitive ...

scholar.harvard.edu

Explaining Preferences from Behavior: A Cognitive Dissonance Approach Avidit Acharya, Stanford University Matthew Blackwell, Harvard University Maya Sen, Harvard University

  Cognitive, Cognitive dissonance, Dissonance

Related search queries

Tahun, TAHUN 2015, Cuti, Pekeliling, Cognitive Dissonance