Transcription of PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
{{id}} {{{paragraph}}}
Example: biology
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH dengan BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR dengan RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA , Menimbang : a. bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, menyejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing INDONESIA dalam persaingan global; b.
dengan Badan Usaha Pelaksana, adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung. 9. Seleksi adalah metode pengadaan Badan Usaha dalam rangka penyiapan KPBU dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya peserta melalui pengumuman secara luas atau undangan. 10.
Tags:
Indonesia, Republik, Peraturan, Presiden, Peraturan presiden republik indonesia, Dengan
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Please notify us if you found a problem with this document:
Documents from same domain
JAMINAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG …
jdih.kemenkeu.go.idterjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. 24. Kecurangan (fraud) adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja, untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program Jaminan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …
jdih.kemenkeu.go.idmilik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap, serta kantor perwakilan ...
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK =NDONESIA …
jdih.kemenkeu.go.idMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa ketentuan mengenai kawasan berikat telah diatur clalam Peraturan Menteri Keuangan Non1or 147/PMK.04/2011 tentang awasan Berikat sebagaimana telah beberapa kaii diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan N01nor 120/PMK.04/2013 tentang Perujahan Ketiga atas
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …
jdih.kemenkeu.go.idBiaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal. 16 KETERIDENTIFIKASIAN 17 11. Aset tak berwujud dapat diidentifikasi apabila: 18 a. Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau 19 dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas; atau 20 b.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …
jdih.kemenkeu.go.id11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 12. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
jdih.kemenkeu.go.idmenterikeuangan republik indonesia salin an peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 141/pmk.03/2015 tent ang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1)
ZZZ MGLK NHPHQNHX JR LG
jdih.kemenkeu.go.idTahun 2016 Tahun 2015 a. Modal Saham 150.000 150.000 b. Agio Saham 110.000 110.000 c. Laba Ditahan 475.000 425.000 3. Penghasilan bruto sebesar Rp20.000.000.000,00. ZZZ MGLK NHPHQNHX JR LG. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -2-4. Biaya pmJaman (biaya bunga dan biaya terkait lainnya) sebesar Rp228.000.000.000,00 terdiri dari: ...
RAH - Kementerian Keuangan Republik Indonesia
jdih.kemenkeu.go.idSurat Jaminan yang selanjutnya disebut Jami an adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga. keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan. asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai de.pgan ketentuan peraturan ...
SALINAN - jdih.kemenkeu.go.id
jdih.kemenkeu.go.idberfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai serta pengaturan mengenai pajak karbon dan kebijakan berupa program pengungkapan sukarela Wajib Pajak ...
BAB 1 Klasifikasi Anggaran
jdih.kemenkeu.go.idKlasifikasi anggaran belanja berdasarkan organisasi menurut K/L disebut Bagian Anggaran (BA). BA dilihat dari apa yang dikelola dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis. Pertama, Bagian Anggaran K/L yang selanjutnya disebut BA-KL adalah kelompok anggaran yang dikuasakan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran.
Related documents
ASUHAN KEPERAWATAN PADA TN. H DENGAN HIPERTENSI …
eprints.ums.ac.idf. Kolaborasi dengan tim dokter dalam pemberian terapi analgetik 2. Gangguan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan dengan intake yang tidak adekuat ( Doengoes, 2003 ) Tujuan ; Kebutuhan nutrisi pasien dapat terpenuhi, peningkatan nafsu makan, mukosa bibir lembab tidak terjadi penurunan berat badan.
ARTIKEL ILMIAH HUBUNGAN PENDIDIKAN DAN USIA IBU …
eprints.ums.ac.iddengan Desa Purworejo Kelurahan Ngadirejo Lor Kecamatan Ngadireso, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Purworejo, Sebelah Barat berbatasan dengan Keluran Wonoboyo, Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Purwosari Kecamatan Wonogiri terdiri dari 9 Desa dengan luas wilayah 82,92 km² yang terbagi dalam 9 RW dan 29 RT, jumlah penduduk 77.131 …
SRTINRN - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
jdih.setkab.go.idberkaitan dengan bidang teknis jabatan. 12. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahLtan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
www.ojk.go.idSyariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula : a.
Audit, Pertanggungjawaban Pemerintah dan Auditor Sektor …
pustaka.ut.ac.iddengan rencana yang sudah dirancang, dan apakah rancangan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dalam mencapai tujuan. Dengan kata lain, Audit Mutu disebut juga sebagai suatu alat manajemen yang digunakan untuk mengevaluasi, mengonfirmasi atau memverifikasi aktivitas yang berhubungan
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN …
jdih.surabaya.go.iddengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas - 8 - pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas ...
MEMAHAMI ASAL USUL BIDANG SAINS SOSIAL DAN …
irep.iium.edu.mytepat dengan yang sebenar-benarnya diharapkan. Daripada pecahan kedua bidang ilmu Falsafah inilah, bidang Sains Sosial mula muncul dan berkembang. (Hunt & Colander, 2002). Evolusi bidang Sains Sosial daripada bidang Falsafah dapat dilihat di Peranchis. Ahli-ahli falsafah dan cerdik pandai di sana telah berkerjasama
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL …
jdih.esdm.go.idDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, meningkatkan efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan serta mendorong pengembangan pengusahaan, perlu ...
McDonald's USA Nutrition Facts for Popular Menu Items
nutrition.mcdonalds.comPremium Crispy Chicken Ranch BLT Sandwich 7.6 oz (215 g) 540 210 23 35 4.5 23 0 55 19 1160 49 56 19 3 13 11 27 4 6 15 20 Southern Style Crispy Chicken