PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA …
NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN TARIF PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL DI PELABUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang ...
Download PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA …
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Documents from same domain
PERATURAN MENTERï PERHUBUNGAN REPUBLÏK INDONESIA …
jdih.dephub.go.idNomor 135 Tahun 2014; 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …
jdih.dephub.go.idKANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi …
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
jdih.dephub.go.idPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 205 dan Pasal 207 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan …
JDIH | Kementerian Perhubungan
jdih.dephub.go.idCreated Date: 7/2/2009 10:26:59 AM
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …
jdih.dephub.go.idKEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 330, Pasal 339, dan Pasal 343 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Keamanan …
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …
jdih.dephub.go.idyang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 3. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi
PERATURAN MENTERï PERHUBUNGAN REPUBLÏK …
jdih.dephub.go.idpelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. 5 13. Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan ruang kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan, rencana ...
JDIH | Kementerian Perhubungan
jdih.dephub.go.idJenderal Perhubungan Darat 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang perhubungan darat yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …
jdih.dephub.go.idMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 104 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan …
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …
jdih.dephub.go.idMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 29, Pasal 36, Pasal 67, Pasal 86, Pasal 93, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 153, dan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah ...
Related documents
Tarif-Lohnentwicklung 1990 bis 2016. Tarifliche ...
www.tarifregister.nrw.deNordrhein-Westfalen hat die Tarif-Lohnentwicklung von 1990 bis 2016 in 50 unter-schiedlichen Wirtschaftszweigen ausgewertet und Daten für jeden Wirtschaftszweig zusammengestellt. Für die vorliegende Auswertung wurden die Tabellengrundentgelte (Stand: 31.12.) aus den Jahren 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 und 2016 ohne sonstige Vergü-
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAMPUNAN …
jdih.kemenkeu.go.idDesember 2016; dan c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. (3) Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN
jdih.kemenkeu.go.idPajak 2016 dan seterusnya wajib disampaikan sebagai lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak berikutnya. (4) Ikhtisar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
WINDOWS SERVER 2016 INSTALLATION ET …
www.cbouba.frWindows Server 2016 et basé sur l’aspect graphique de Windows 10, la configuration des Rôles et fonctionnalités sont similaire à Windows server 2012 R2, mais dispose d’améliorations supplémentaires. Nouveau tarif : Windows Server 2016 est maintenant tarifié selon le nombre de cœurs et non du nombre de processeurs.
Closing the loop: new circular economy package
www.europarl.europa.euData source: Eurostat (env_wasgen), 2016. Figure 2 – Waste generation in EU-28 by sector (2 012) Water treatment 1% Wholesale of waste and scrap 1% Agriculture, forestry and fishing 2% Energy supply 4% Services 5% Waste treatment 7% Households 8% Manufacturing 11% Mining and quarrying 29% Construction 33% Data source: Eurostat (env_wasgen), 2016.
Annex 1 Schedule of Tariff Commitments Malaysia 2020 and ...
www.tariff-finder.govt.nzDescription 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 and subsequent years Annex 1 Schedule of Tariff Commitments Malaysia HS Code 2012 900 - - - Other 0% 0% 0% 0% 0% 0 ...