Ketentuan Umum
Found 9 free book(s)UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT …
www.dpr.go.idKETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang: a.
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
landspatial.bappenas.go.idKetentuan umum meliputi ruang lingkup pedoman, acuan normatif, istilah dan definisi, kedudukan pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam rencana tata ruang wilayah, tujuan penyelenggaraan RTH, fungsi dan manfaat RTH, dan tipologi RTH. Ketentuan teknis merupakan pedoman rinci, meliputi: a). penyediaan RTH
KOMPILASI HUKUM ISLAM HUKUM PERKAWINAN …
etheses.uin-malang.ac.idKETENTUAN UMUM Pasal 1 Yang dimaksud dengan : a. Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;
PDOMAN UMUM BANTUAN PANGAN NONTUNAI 2019 …
kemensos.go.idApr 26, 2016 · PDOMAN UMUM BANTUAN PANGAN NONTUNAI 2019 PDOMAN UMUM BANTUAN PANGAN NONTUNAI 2019 Untuk tahun 2019 ini, pedoman umum telah memasukkan mekanisme khusus untuk wilayah yang memiliki ... Ketentuan mengenai komoditas lainnya ditentukan lebih lanjut berdasarkan kebijakan pemerintah. 3.
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT …
jdih.pu.go.idBeberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang ...
BAB II KAJIAN TEORI A. Pengertian Pemilihan Umum
repository.unpas.ac.ideksplisit ketentuan tentang pilkadasung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkada. Dalam pasal ayat (1) disebutkan : “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum,
SUATU KAJIAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA ...
ejournal.uwks.ac.idmasalah dengan menerapkan ketentuan hukum yang dibentuk secara teratur. Pengadilan dapat dibagi ke dalam dua kategori yaitu pengadilan permanen dan pengadilan ad hoc atau pengadilan khusus. Pengadilan Mangku, Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional ....
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT …
jdih.pu.go.idKetentuan pada SDP Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020, dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah),
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI TENAGA KERJA DAN …
toolsfortransformation.netMenteri Pekerjaan Umum berwenang memberikan sanksi administrasi terhadap pihak-pihak yang tersebut pasal 2 dalam hal tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimak-sudkan dalam Buku Pedoman. Pasal 4 Hal-hal yang menyangkut pembinaan dalam penerapan Keputusan Bersama ini …