Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri
Found 8 free book(s)
SALINAN KEPUTUSAN BERSAMA REPUBLIK INDONESIA …
jdih.kemdikbud.go.idkeputusan bersama menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri agama, menteri kesehatan, dan menteri dalam negeri nomor 03/kb/2021 nomor 384 tahun 2021 nomor hk.01.08/menkes/4242/202l nomor 440-717 tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi coronavirus disease 2019 (covid-19)
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK …
simpuh.kemenag.go.idPERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2007 ... dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang; 2) mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada ... dan difasilitasi oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sedangkan …
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN …
kurikulum.kemdikbud.go.id3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156); 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA KESEHATAN ... - …
infeksiemerging.kemkes.go.id19. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan. BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Pasal 3
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - …
peraturan.bpk.go.idhuruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Presiden. Pasal 11 (1) Bendera Negara dapat dikibarkan dan/atau dipasang pada: a. kendaraan atau mobil dinas; b. pertemuan resmi pemerintah dan/atau organisasi; c. perayaan agama atau adat; d. pertandingan olahraga; dan/atau e. perayaan atau peristiwa lain.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN …
www.dpr.go.idPeraturan Menteri. BAB IV PELAKU USAHA Pasal 23 Pelaku Usaha berhak memperoleh: a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH; b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif. Pasal 24 . . .
UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
www.dpr.go.id(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. Bagian Kedua Pengembangan Kewirausahaan Pasal 27 (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional. (2) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KERANGKA …
www.kopertis7.go.idPeraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR …