JDIH | Kementerian Perhubungan
PEDOMAN TEKNIS KRITERIA PENETAPAN KELAS TERMINAL PENUMPANG TIPE A DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, a. b. c. bahwa dalam rangka mengatur, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe A, diperlukan penetapan klasifikasi kelas …
Tags:
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Please notify us if you found a problem with this document:
Documents from same domain
PERATURAN MENTERï PERHUBUNGAN REPUBLÏK INDONESIA …
jdih.dephub.go.idNomor 135 Tahun 2014; 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …
jdih.dephub.go.idKANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi …
Menteri, Peraturan, Kraton, Peraturan menteri perhubungan, Perhubungan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
jdih.dephub.go.idPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 205 dan Pasal 207 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan …
JDIH | Kementerian Perhubungan
jdih.dephub.go.idCreated Date: 7/2/2009 10:26:59 AM
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …
jdih.dephub.go.idKEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 330, Pasal 339, dan Pasal 343 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Keamanan …
Indonesia, Menteri, Republik, Nasional, Perhubungan, Menteri perhubungan republik, Menteri perhubungan republik indonesia
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …
jdih.dephub.go.idyang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. 3. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi
Menteri, Republik, Perhubungan, Kedatangan, Menteri perhubungan republik
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA …
jdih.dephub.go.idNOMOR TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN TARIF PELAYANAN JASA BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL DI PELABUHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang ...
PERATURAN MENTERï PERHUBUNGAN REPUBLÏK …
jdih.dephub.go.idpelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. 5 13. Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan ruang kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan, rencana ...
Peraturan, Menter, Peraturan menter, Perhubungan, Pelayaran, Republ, 239 perhubungan republ, 207 k
JDIH | Kementerian Perhubungan
jdih.dephub.go.idJenderal Perhubungan Darat 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang perhubungan darat yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK …
jdih.dephub.go.idMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 104 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan …
Indonesia, Menteri, Republik, Perhubungan, Menteri perhubungan republik, Menteri perhubungan republik indonesia
Related documents
DOKUMEN UNTUK PENGISIAN LED PT 9 KRITERIA Oleh …
repository.uinjkt.ac.idperguruan tinggi pada tiap kriteria 68. Bukti tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1)
SENARAI KEMUDAHAN DAN KEISTIMEWAAN BAGI ORANG …
www.jkm.gov.myKriteria kemasukan kesemua TSH adalah mengambil kira klasifikasi mengikut umur, jantina, kategori ketidakupayaan, kebolehan dilatih, serta kesesuaian dan kemudahan yang terdapat di TSH. Kriteria -kriteria kemasukan setiap TSH adalah seperti berikut: BIL INSTITUSI PENEMPATAN 1 TSH Tuanku Ampuan Najihah, Seremban,
P E N G U M U M A N NOMOR : PENGUMUMAN / 00017 / KP …
e-cpns.kemlu.go.id2021 dan kriteria pelamar yang dapat mengisi masing-masing formasi tersebut sebagai berikut. a. Formasi Khusus Putra/putri lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian” /Cumlaude adalah formasi untuk pelamar dengan kriteria: 1) telah menyelesaikan jenjang pendidikan Sarjana (S-1) yang mendapatkan
10 Kriteria Rumah Sehat Menurut Kemenkes, Pastikan ...
digilib.isi.ac.idKriteria rumah sehat menurut Kemenkes - Rumah123.com Tanggal 12 November diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional setiap tahunnya. Sejarah Hari Kesehatan Nasional berawal dari wabah penyakit malaria yang berjangkit di Indonesia
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN …
ciptakarya.pu.go.idnorma, standar, prosedur, dan kriteria. Pasal 7 (1) Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas: a. penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik daerah dan unit pelaksana teknis
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR …
binamarga.pu.go.idsesuai Kriteria Perencanaan Teknis Jalan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Pemilihan kecepatan rencana diupayakan mendekati batas paling tinggi dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, ekonomi, dan lingkungan.
ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA - Universitas Diponegoro
eprints.undip.ac.idKriteria: F hitung ≤ F tabel = Ho diterima F hitung > F tabel = Ho ditolak, Ha diterima F hitung (5,25) > F tabel (4,74) = Ho ditolak, Ha Diterima Jadi, dapat disimpulkan bahwa Promosi dan Harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen membeli deterjen merek “ATTACK”. Referensi: 1. Algifari. 1997.
Trusted Computer System Evaluation Criteria ['Orange Book']
csrc.nist.govOct 08, 1998 · DoD 5200.28-STD Supersedes CSC-STD-00l-83, dtd l5 Aug 83 Library No. S225,7ll. DEPARTMENT OF DEFENSE STANDARD. DEPARTMENT OF. DEFENSE. TRUSTED COMPUTER. SYSTEM EVALUATION
Sales and Use Taxes: Exemptions and Exclusions
www.cdtfa.ca.govhave occurred since that time. If there is a conflict between the text in this publication and the law, the decision will be based on the law and not this publication.