Example: confidence
KEDUDUKAN KEARIFAN LOKAL DAN PERANAN …
dan kedudukan yang strategis di era otonomi daerah, peraturan perundang-undangan ... Tulisan ini mengemukakan permasalahan yaitu bagaimana peranan masyarakat beserta ... hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi,15 khususnya terkait teori-teori 12 Ibid. 13 Ibid.
Tags:
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Documents from same domain
KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN LANDREFORM DI ERA …
rechtsvinding.bphn.go.idpemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berkaitan dengan program Landreform dan bagaimana contoh implementasinya. A. Landreform dalam Visi Pemerintahan Jokowi- Jusuf Kalla Stagnansi dari Reforma Agraria nampaknya telah menjadi suatu penyakit kronis yang perlu segera ditangani. Baru kemarin di pertengahan tahun 2014,
STUDI PENERAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA DAN …
rechtsvinding.bphn.go.idBerdasarkan survei Corruption Perceptions Index 2013 mengenai tingkat korupsi di suatu Negara yang dilakukan oleh Transparency International (TI), secara global terdapat 6 (enam) Negara yang memiliki tingkat korupsi rendah dari 175 negara yang dilakukan survei, yaitu Denmark, Finlandia, Selandia Baru, Swedia, Norwegia, dan Singapura, sedangkan
RELASI NEGARA DAN AGAMA DI INDONESIA - BPHN
rechtsvinding.bphn.go.idRelasi Negara dan Agama: Pengalaman Indonesia dan Perbandingan Titik konflik yang menonjol di Indonesia di antaranya diwarnai oleh relasi negara dan agama. Konflik ini dapat melibatkan antara otoritas negara versus warga negara, dan konflik antar …
PENGATURAN BARU KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF DALAM …
rechtsvinding.bphn.go.idKedua, UU Cipta Kerja Pasal 157 angka 6 juga menghapus ayat (4), (5) pasal 53 UU AP yang mengatur mekanisme permohonan penetapan fiktif positif melalui PTUN. Maka artinya kedepan keputusan-keputusan yang bersifat fiktif positif tidak perlu lagi diajukan kepada PTUN untuk mendapatkan putusan.
PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI …
rechtsvinding.bphn.go.idmengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. HAM yang diatur dalam perubahan kedua UUD NRI 1945 tidak ada yang bersifat mutlak, termasuk hak asasi yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Pembatasan HAM di Indonesia telah memberikan kejelasan bahwasannya tidak ...
Related documents
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
kominfo.kepriprov.go.idPERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH 4.1. Permasalahan Pembangunan 1. Analisis Lingkungan Strategis Sebelum dirumuskan permasalahan pembangunan daerah, terdapat beberapa faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan tantangan) yang perlu dikemukakan terlebih dahulu untuk dapat dijadikan dasar ...
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS …
kecbogorutara.kotabogor.go.idPERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan
MANAJEMEN OPERASI - UIN SGD
digilib.uinsgd.ac.idpermasalahan dalam manajemen operasi. Semoga buku ini bermanfaat bagi kepentingan umat dan mendapat rida Allah SWT. Amin. Dr. H. A. Rusdiana, M.M. Manajemen Strategik ix BAB 1 ... D. Isu-isu Strategis Kapasitas dan Agregat dalam Proses
JDIH | Kementerian Perhubungan
jdih.dephub.go.id2020-2024 ini diharapkan dalam menyelesaikan sejumlah isu strategis dan sekaligus menjawab perkembangan lingkungan strategis di bidang transportasi darat, sehingga diharapkan dapat membawa level kinerja penyelenggaraan transportasi darat yang lebih baik di masa datang.
Panduan Penyusunan dan Pengajuan Proposal Kegiatan - LIPI
oseanografi.lipi.go.idserta memuat ruang lingkup dan batasan kegiatan penelitian. 2. Perumusan Masalah; perumusan masalah mengandung pokok permasalahan yang akan diselesaikan melalui penelitian, dan bukan berisi identifikasi masalah yang tidak terkait dengan isu penelitian. 3. Hipotesa; Hipotesa disusun berdasarkan rumusan masalah. 4.
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR …
peraturan.bpk.go.idpelaksanaan rencana dan program strategis; dan 9. melaksanakan evaluasi rencana pembangunan jangka panjang/lintas sektor/kawasan. (2) Perencana yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
ETIKA BISNIS DAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL …
e-jurnal.ukrimuniversity.ac.idISU-ISU DALAM ETIKA BISNIS Isu-isu dalam etika bisnis meliputi hal-hal berikut ini. 1. Jika tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham, maka secara etis perusahaan harus juga mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak orang lain. 2. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, suatu istilah umum di mana hak-
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah
repository.unpas.ac.idpenelitian, dan dari masyarakat kecil.Sudah seharusnya lembaga mahasiswa menyelenggarakan event yang lebih berguna, seperti seminar-seminar keilmuan dan isu-isu nasional diperbanyak minimal mengajak mahasiswa diskusi- diskusi di pojokan kampus dan tentunya tidak perlu mengerluarkan banyak biaya.