KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN …

1 KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN. REPUBLIK INDONESIA. NOMOR : TENTANG. PENCABUTAN IZIN KONSESI KAWASAN HUTAN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa perizinan sektor LINGKUNGAN HIDUP dan kehutanan merupakan instrumen kebijakan untuk pengendalian dan pengawasan dalam menjamin akses pemanfaatan hutan yang dapat merefleksikan keadilan, tata kelola hutan yang diselenggarakan secara bertanggung jawab;. b. bahwa dalam rangka optimalisasi produktivitas kawasan hutan untuk penyiapan lapangan kerja dalam rangka mendorong produktivitas untuk pertumbuhan Indonesia, diperlukan pengendalian perizinan dan penertiban izin konsesi.

2 C. bahwa pengendalian dan penertiban perizinan konsesi merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management). dan pengendalian deforestasi yang sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian FoLU Net Sink 2030;. -2- d. bahwa terhadap perizinan yang telah dilakukan evaluasi cukup mendesak untuk dicabut, bagi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan lebih lanjut untuk kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan aspek kelestarian LINGKUNGAN HIDUP ;. e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP dan Kehutanan tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan.

3 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;. 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. tentang Cipta Kerja;. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LINGKUNGAN HIDUP sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;. 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

4 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11. Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko;. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan LINGKUNGAN HIDUP ;. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;. -3- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

5 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28. Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;. 11. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Organisasi Kementerian LINGKUNGAN HIDUP dan Kehutanan;. 12. Peraturan MENTERI LINGKUNGAN HIDUP dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor LINGKUNGAN HIDUP dan Kehutanan.

6 13. Peraturan MENTERI LINGKUNGAN HIDUP dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;. 14. Peraturan MENTERI LINGKUNGAN HIDUP dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;. 15. Peraturan MENTERI LINGKUNGAN HIDUP dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LINGKUNGAN HIDUP dan Kehutanan.

7 Memperhatikan : Arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Intern Kabinet Secara Terbatas tentang Pengendalian Penertiban Perizinan Pertambangan, Kehutanan dan Pertanahan pada tanggal 15 Nopember 2021;. -4- MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN. KEHUTANAN TENTANG PENCABUTAN IZIN KONSESI. KAWASAN HUTAN. KESATU : Izin konsesi kawasan hutan yang menjadi obyek kegiatan evaluasi, penertiban dan pencabutan meliputi: a. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau sebelumnya disebut HPH/IUPHHK-HA, merupakan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami.

8 B. PBPH atau sebelumnya disebut HTI/IUPHHK-HT, merupakan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pemanfaatan kayu tanaman budi daya;. c. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau sebelumnya disebut Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan (antara lain pertambangan, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, kelistrikan);. d. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, merupakan perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan/atau Hutan Produksi menjadi bukan kawasan hutan serta tukar menukar kawasan hutan; dan e.

9 Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA)/Ekowisata atau sebelumnya disebut Hak/Izin Pengusahaan Pariwisata Alam merupakan pemanfaatan berupa izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam pada Kawasan Konservasi KEDUA : KEPUTUSAN MENTERI Kehutanan dan KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP dan Kehutanan yang dicabut selama periode September 2015 s/d Juni 2021 sebanyak 42 unit -5- perizinan/perusahaan seluas ,93 Ha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I KEPUTUSAN ini.

10 KETIGA : KEPUTUSAN MENTERI Kehutanan dan KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP dan Kehutanan yang dicabut terhitung mulai tanggal 6 Januari 2022 sebagaimana ditetapkan dengan KEPUTUSAN ini sebanyak 192 unit perizinan/perusahaan seluas ,36 Ha, sebagaimana tercantum dalam lampiran II KEPUTUSAN ini. KEEMPAT : Memerintahkan kepada: a. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata LINGKUNGAN ; dan c. Direktur Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, untuk: a. atas nama MENTERI menerbitkan KEPUTUSAN tentang Pencabutan Izin Setiap Perusahaan Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA.