Search results with tag "Menteri lingkungan hidup dan"
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN …
jdih.menlhk.co.idMENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf o dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ...
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN …
ppkl.menlhk.go.idMENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN …
jdih.menlhk.go.idMENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN …
jdih.menlhk.co.idLimbah B3, penetapan Limbah sebagai Limbah B3, dan Penetapan Limbah B3 sebagai Produk Samping. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 16. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang membidangi urusan pengelolaan Limbah B3 dan Limbah nonB3.
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN …
www.mongabay.co.idMENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa perizinan sektor lingkungan hidup dan kehutanan merupakan instrumen kebijakan untuk pengendalian dan pengawasan dalam menjamin akses pemanfaatan hutan yang dapat merefleksikan keadilan, tata kelola hutan yang
MENTERI LINCKUNCAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK …
ditppu.menlhk.go.idMENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 34 ayat (3), dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, perlu ditetapkan Baku Mutu Emisi