Search results with tag "Lingkungan hidup"
SALINAN - pelayanan.jakarta.go.id
pelayanan.jakarta.go.idAnalisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; dan b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Penyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, dicabut dan dinyatakan tidah berlaku. Pasal 11
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN …
jdih.menlhk.co.idKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209); 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia ...
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN STUDI AMDAL …
pusdataru.jatengprov.go.id5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup; 7.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT …
www.dpr.go.id10. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 11. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan
SOP PERIZINAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP …
www.bkpm.go.idSOP PERIZINAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI Dasar hukum: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 97/Menhut-II/2014 tanggal 24 Desember 2014 No Jenis Perizinan Dasar Hukum SOP Persyaratan SLA (hari) A. Bidang pemanfaatan hasil hutan kayu/bukan kayu hutan pada hutan produksi/hutan lindung 1. Izin …
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN …
ppkl.menlhk.go.idMENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL (atau ...
sippa.ciptakarya.pu.go.idLingkungan – AMDAL dikombinasikan dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan – RKL dan Rencana Pemantapan Lingkungan – RKL) ... pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dapat dicapai. Untuk lebih jelasnya, pendekatan studi AMDAL ini disajikan pada Gambar 8.1. berikut dibawah ini :
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN …
jdih.menlhk.co.idMENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf o dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ...
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA …
hukor.kemkes.go.ida. Meningkatkan kualitas media lingkungan dan mengendalikan risiko kesehatan; b. Meningkatkan lingkungan rumah sakit yang dapat memberikan jaminan perlindungan kesehatan, keamanandan keselamatan bagi manusia dan lingkungan hidup; dan c. Mendukung terwujudnya manajemen pengelolaan kualitas kesehatan lingkungan yang baik di rumah sakit.
FINAL ISI, 25 Januari 2012 - menlh.go.id
www.menlh.go.id1 KERJASAMA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN I. PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) di Indonesia.
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP ... - …
enviromeditech.comperaturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia nomor : p.56/menlhk-setjen/2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan …
PELAKSANAAN PROPER - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
www.menlh.go.id2 Lingkungan Hidup. Secara umum peringkat kinerja PROPER dibedakan menjadi 5 warna dengan pengertian sebagai berikut : a. Emas, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten
2020-2021 Investment Window into Indonesia (IWI) - Deloitte
www2.deloitte.comPengelolaan Lingkungan Hidup) RPJMN National Mid-term Development Plan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) RPL Environmental Monitoring Plan (Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup) SBSN Indonesian State Islamic Security (Surat Berharga Syariah Negara) SEZ Special Economic Zone SEMA Circular of the Supreme Court (Surat …
ANCANGAN - Menlhk
jdih.menlhk.co.idMENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu diatur mengenai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak
2.1 Konsep Pariwisata - UNUD
sinta.unud.ac.idbudaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan, memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat. ... Kementerian Pariwisata (2015) telah menetapkan …
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP …
web.ipb.ac.id5. Menteri adalah Menteri yang ditugaskan mengelola lingkungan hidup; Pasal 2 Baku Tingkat Kebisingan, metoda pengukuran, perhitungan dan evaluasi tingkat kebisingan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini. Pasal 3 Menteri menetapkan baku tingkat kebisingan untuk usaha atau kegiatan di luar
Lampiran BAB II STRUKTUR ORGANISASI …
litbang.menlhk.go.id1 lampiran bab ii struktur organisasi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan ditjen planologi kehutanan dan tata lingkungan ditjen konservasi
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
jdih.esdm.go.id3. Persyaratan Lingkungan Surat pernyataandari pimpinan perusahaan yang ditandatangani di atas materai untuk mematuhi ketentuanperaturan perundang - undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 4. Persyaratan Finansial a. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi; dan b. Bukti pelunasan nilai kompensasi data informasi ...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT …
pelayanan.jakarta.go.idpemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan di bidang pemerintahan lain yang terkait. Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 2 (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: a. sampah rumah tangga; b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan c. sampah spesifik.
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …
pelatihanlingkungan.comberita negara republik indonesia no.1815,2014 kemen lh. baku mutu air limbah. pencabutan peraturan menteri lingkungan hidup republik indonesia
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN …
ssw.surabaya.go.idSURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) Kami yang bertanda tangan di bawah ini: (diisi sesuai KTP) Nama : .....
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA IZIN …
www.menlh.go.id- 2 - 2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang
Similar queries
Lingkungan Hidup, Menteri, Lingkungan Hidup dan, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP, Rencana, Hidup, SOP PERIZINAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP, SOP PERIZINAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, Perizinan, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN, Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan, Pengelolaan, MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN, Investment Window into Indonesia, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pariwisata, Kementerian Pariwisata, Sampah