Menteri Lingkungan Hidup Dan
Found 7 free book(s)PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN …
jdih.menlhk.go.idMENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN …
jdih.menlhk.co.idMENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf o dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ...
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN …
ppkl.menlhk.go.idMENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN …
www.mongabay.co.idMENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa perizinan sektor lingkungan hidup dan kehutanan merupakan instrumen kebijakan untuk pengendalian dan pengawasan dalam menjamin akses pemanfaatan hutan yang dapat merefleksikan keadilan, tata kelola hutan yang
SALINAN - pelayanan.jakarta.go.id
pelayanan.jakarta.go.idAnalisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; dan b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Penyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, dicabut dan dinyatakan tidah berlaku. Pasal 11
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP …
web.ipb.ac.id5. Menteri adalah Menteri yang ditugaskan mengelola lingkungan hidup; Pasal 2 Baku Tingkat Kebisingan, metoda pengukuran, perhitungan dan evaluasi tingkat kebisingan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini. Pasal 3 Menteri menetapkan baku tingkat kebisingan untuk usaha atau kegiatan di luar
MENTERI LINCKUNCAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK …
ditppu.menlhk.go.idMENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 34 ayat (3), dan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, perlu ditetapkan Baku Mutu Emisi