SOP PERIZINAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP …

SOP PERIZINAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI Dasar hukum: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 97/Menhut-II/2014 tanggal 24 Desember 2014 No Jenis Perizinan Dasar Hukum SOP Persyaratan SLA (hari) A. Bidang pemanfaatan hasil hutan kayu/bukan kayu hutan pada hutan produksi/hutan lindung 1. Izin …

Tags:

  Kementerian, Lingkungan hidup, Lingkungan, Hidup, Kehutanan, Perizinan, Sop perizinan kementerian lingkungan hidup, Sop perizinan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan

Information

Documents from same domain

SALINAN PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN …

www.bkpm.go.id

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL ... unsur pembantu kepala daerah untuk penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota yang ... 4. Izin Usaha pertambangan operasi produksi dan perpanjangannya; 5. Izin Usaha pertambangan operasi produksi

  Operasi, Pembantu

2 - bkpm.go.id

www.bkpm.go.id

- 7 - 37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura; 38. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 dan

  Kegunaan, Peraturan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 …

www.bkpm.go.id

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian. 4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan

  Reagan, Indonesia, Undang, Republik, Nomor, Undang undang republik indonesia nomor

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - BKPM

www.bkpm.go.id

republik indonesia peraturan presiden republik indonesia nomor 44 tahun 2016 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal menimbang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, a. bahwa untuk melaksanakan pasal 12 ayat (4) dan pasal

  Indonesia, Tahun, Republik, Republik indonesia

Related documents

SOSIALISASI PP 22 / 2021 PENGELOLAN LIMBAH NON B3

iknow-subs.pelindo.co.id

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN . PENGELOLAAN LIMBAH Non-B3. RuangLingkup Pengelolaan LimbahnonB3 ... Terbit Perizinan Berusah a olehMenteri, Gubernur, atau Bupati/Walikotasesuaikewenangan ... SOP 5. Dapat dilakukan rekayasa teknologi PENIMBUNAN FasilitasPenimbunan: 1. PenimbusanAkhir

  Kementerian, Lingkungan, Hidup, Kementerian lingkungan hidup, Perizinan

Related search queries