Example: stock market

SOSIALISASI PP 22 / 2021 PENGELOLAN LIMBAH NON B3

SOSIALISASI PP 22 / 2021. PENGELOLAN LIMBAH NON B3. Ir. Edy PURWANTO M BAKRI MAS. KASUBDIT PERTAMBANGAN ENERGI MINYAK DAN GAS. DIREKTORAT PENILAIAN KINERJA PLB3 DAN PLNB3 DITJEND PSLB3. kementerian lingkungan hidup DAN KEHUTANAN. DITJEN PSLB3 KLHK. PENGELOLAAN LIMBAH Non-B3. a. pengurangan LIMBAH nonB3;. b. penyimpanan LIMBAH nonB3;. c. pemanfaatan LIMBAH nonB3;. d. penimbunan LIMBAH nonB3;. Ruang Lingkup Pengelolaan e. perpindahan lintas batas LIMBAH nonB3;. LIMBAH nonB3 f. penanggulangan Pencemaran (Pasal 450 470) lingkungan hidup dan/atau Kerusakan lingkungan hidup dan Pemulihan Fungsi lingkungan hidup ; dan g. pelaporan. Pengelolaan LIMBAH nonB3. Pengelolaan LIMBAH nonB3 dilakukan terhadap : termuat dalam daftar LIMBAH nonB3 yang Sesuai persyaratan teknis LIMBAH nonB3 TERDAFTAR tercantum dalam Lampiran XIV Pengelolaan LIMBAH nonB3.

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN . PENGELOLAAN LIMBAH Non-B3. RuangLingkup Pengelolaan LimbahnonB3 ... Terbit Perizinan Berusah a olehMenteri, Gubernur, atau Bupati/Walikotasesuaikewenangan ... SOP 5. Dapat dilakukan rekayasa teknologi PENIMBUNAN FasilitasPenimbunan: 1. PenimbusanAkhir

Tags:

  Kementerian, Lingkungan, Hidup, Kementerian lingkungan hidup, Perizinan

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of SOSIALISASI PP 22 / 2021 PENGELOLAN LIMBAH NON B3

1 SOSIALISASI PP 22 / 2021. PENGELOLAN LIMBAH NON B3. Ir. Edy PURWANTO M BAKRI MAS. KASUBDIT PERTAMBANGAN ENERGI MINYAK DAN GAS. DIREKTORAT PENILAIAN KINERJA PLB3 DAN PLNB3 DITJEND PSLB3. kementerian lingkungan hidup DAN KEHUTANAN. DITJEN PSLB3 KLHK. PENGELOLAAN LIMBAH Non-B3. a. pengurangan LIMBAH nonB3;. b. penyimpanan LIMBAH nonB3;. c. pemanfaatan LIMBAH nonB3;. d. penimbunan LIMBAH nonB3;. Ruang Lingkup Pengelolaan e. perpindahan lintas batas LIMBAH nonB3;. LIMBAH nonB3 f. penanggulangan Pencemaran (Pasal 450 470) lingkungan hidup dan/atau Kerusakan lingkungan hidup dan Pemulihan Fungsi lingkungan hidup ; dan g. pelaporan. Pengelolaan LIMBAH nonB3. Pengelolaan LIMBAH nonB3 dilakukan terhadap : termuat dalam daftar LIMBAH nonB3 yang Sesuai persyaratan teknis LIMBAH nonB3 TERDAFTAR tercantum dalam Lampiran XIV Pengelolaan LIMBAH nonB3.

2 LIMBAH B3 yang dikecualikan dari LIMBAH B3 Sesuai yang tertuang dalam LIMBAH nonB3 KHUSUS berdasarkan penetapan pengecualian dari penetapan pengecualian LIMBAH B30. Pengelolaan LIMBAH B3 dari sumber spesifik Rincian pengelolaan LIMBAH nonB3. Dalam hal pelaksanaan yang termuat dalam Persetujuan Usaha dan/atau Kegiatan menghasilkan LIMBAH nonB3 lingkungan : baru yang tidak termuat a. identitas LIMBAH nonB3;. dalam Persetujuan b. bentuk LIMBAH nonB3;. lingkungan , penghasil LIMBAH nonB3 melakukan c. sumber LIMBAH nonB3;. perubahan Persetujuan d. jumlah LIMBAH nonB3 yang dihasilkan setiap bulan; dan lingkungan e. jenis pengelolaan LIMBAH nonB3. Pengelolaan 1. pengurangan LIMBAH nonB3; DILARANG melakukan LIMBAH 2.

3 Penyimpanan LIMBAH nonB3; a. Dumping (pembuangan). nonB3 3. pemanfaatan LIMBAH nonB3; LIMBAH nonB3 tanpa Persetujuan MELIPUTI : 4. penimbunan LIMBAH nonB3; dari Pemerintah Pusat;. terhadap 5. perpindahan lintas batas LIMBAH LIMBAH b. pembakaran secara terbuka nonB3; (open burning);. nonB3 6. Penanggulangan Pencemaran c. pencampuran LIMBAH nonB3. terdaftar lingkungan hidup dan/atau dengan LIMBAH B3; dan Kerusakan lingkungan hidup d. melakukan penimbunan LIMBAH dan pemulihan fungsi nonB3 di fasilitas tempat lingkungan hidup ; dan pemrosesan akhir. 7. pelaporan. Setiap Orang yang menghasilkan LIMBAH nonB3, yang melakukan Pencemaran lingkungan hidup dan/atau Perusakan lingkungan hidup wajib melaksanakan: Penanggulangan Pencemaran lingkungan hidup dan/atau Kerusakan lingkungan hidup ; dan pemulihan fungsi lingkungan hidup .

4 PENGELOLAAN LIMBAH NON B3. PENGHASIL. Pengajuan PL Pengajuan Uji AMDAL atau UKL-UPL, kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan penerbitan perizinan Berusaha sesuai Terbit perizinan Berusaha sektor oleh Menteri, Gubernur, atau (Salah satunya menguji Rincian Bupati/Walikota sesuai kewenangan Pengelolaan LIMBAH nonB3: penerbitan perizinan Berusaha 1. Pengurangan LIMBAH nonB3 sesuai sektor (Lihat RPP NSPK). 2. Penyimpanan LIMBAH nonB3. OSS 3. Pemanfaatan LIMBAH nonB3. 4. Penimbunan LIMBAH nonB3. Terbit Persetujuan lingkungan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan penerbitan perizinan Berusaha sesuai sektor (Lihat RPP NSPK). Penghasil LIMBAH B3. Kode Jenis LIMBAH Sumber LIMBAH nonB3.)

5 LIMBAH nonB3. N101 Slag Besi/Baja Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja (Steel Slag). Daftar N102 Slag nikel (slag Proses peleburan bijih nikel, yang menggunakan LIMBAH nickel) teknologi selain teknologi induction furnace atau kupola. nonB3 N103 Mill scale Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja (Lampiran XIV) dengan menggunakan teknologi selain teknologi induction furnace/kupola N104 Debu EAF Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi electric arc furnace (EAF). N105 PS ball Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi selain teknologi induction furnace atau kupola. N106 Fly ash Proses pembakaran batubara pada fasilitas pembangkitan listrik tenaga uap PLTU, atau dari kegiatan lain yang menggunakan teknologi selain stoker Boiler N107 Bottom ash Proses pembakaran batubara pada fasilitas PLTU, atau dari kegiatan lain yang menggunakan teknologi selain stoker Boiler N108 Spent bleaching Proses industri oleochemical dan/atau pengolahan earth minyak hewani atau nabati yang menghasilkan SBE hasil ekstraksi dengan kandungan minyak di bawah 3 %.

6 N109 Pasir foundry (sand Proses casting logam dengan penggunaan pelarut foundry) dengan titik nyala diatas 600C. KETENTUAN PERALIHAN. izin lingkungan , izin Perlindungan dan penilaian Amdal, atau pemeriksaan Pengelolaan lingkungan hidup , Surat Formulir UKL-UPL dan pengajuan izin Keputusan Kelayakan lingkungan hidup , Perlindungan dan Pengelolaan rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen lingkungan hidup yang sedang lingkungan hidup yang telah mendapat dalam proses, dilanjutkan sampai persetujuan sebelum berlakunya dengan terbitnya Persetujuan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan lingkungan ;. tetap berlaku dan menjadi persyaratan serta termuat dalam perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;. SANGSI PASCA PP 22 TAHUN 2021.

7 SANGSI YANG TELAH DIPUTUSKAN DAN SEDANG BERJALAN. PASCA PP 22 TAHUN 2021 TETAP BERLAKU DAN HARUS DI PATUHI. TAPI APABILA LIMBAHNYA MASUK DAFTAR LB3 TERDAFTAR. PENGELOLAANNYA TIDAK LAGI DENGAN PRINSIP PLB3. Rancangan permen lh tentang Pengelolaan LIMBAH nonB3. DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3. kementerian lingkungan hidup DAN KEHUTANAN. 2021. Amanat 1. persyaratan fasilitas Penyimpanan LIMBAH nonB3;. Pengelolaan 2. tata cara Pemanfaatan LIMBAH nonB3;. LIMBAH non B3 3. tata cara Penimbunan LIMBAH nonB3;. 4. penanggulangan Pencemaran lingkungan yang diatur dalam hidup dan/atau Kerusakan lingkungan hidup Permen dan pemulihan fungsi lingkungan hidup . (Pasal 470 PP 21/2021). Pengelolaan LIMBAH B3 dan Pengelolaan LIMBAH nonB3.

8 LIMBAH . Setiap Orang yang menghasilkan LIMBAH wajib melakukan pengelolaan LIMBAH yang dihasilkannya. LIMBAH B3. pada daftar Lampiran IX. Pengelolaan LIMBAH B3 Pengelolaan LIMBAH Memerlukan nonB3. Persetujuan Teknis Tidak memerlukan Pertek terintegrasi Persetujuan Teknis LIMBAH nonB3 pada LIMBAH nonB3 dari dengan Standar pengelolaan Lampiran XIV Pengecualian Persetujuan tercantum dalam (9 Jenis LIMBAH ) yang LIMBAH B3. lingkungan Persetujuan semula LIMBAH B3 per Pelaku Usaha lingkungan /SK Spesifik Khusus) (Uji Karakteristik). Pengecualian Menteri PENGECUALIAN LIMBAH B3. Pengecualian LIMBAH B3 adalah LIMBAH LIMBAH dari daftar LIMBAH sumber spesifik yang tercantum didalam Lampiran IX PP 22/2021 pada Tabel 3 dan 4, dapat dikecualikan dari pengelolaan LIMBAH B3 setelah tim ahli mengevaluasi Kerangka Acuan dan/ atau Uji Karakteristik LIMBAH B3 yang diajukan oleh penghasil LIMBAH B3.

9 Dan merekomendasikan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai LIMBAH Non B3. PENETAPAN LIMBAH B3 SEBAGAI. PRODUK SAMPING. Produk Samping adalah produk sekunder yang dihasilkan dari suatu proses industri yang terintegrasi dengan proses yang menghasilkan produk utama bersifat pasti, dapat digunakan secara langsung tanpa proses lebih lanjut dan memenuhi syarat dan/atau standar produk. Alur Permohonan Penetapan Status LIMBAH Rekomendasi Validasi Tim Ahli 1 Pengecualian Kelengkapan Evaluasi Tim Ahli SK Menteri LIMBAH B3 sebagai dokumen LIMBAH B3 Penanganan sebagai produk samping Tanpa uji karakteristik Produk, : Siklus tertutup Dikemas dengan mencantumkan SNI terpenuhi kode produk samping Validasi Teregistrasi di K/L terkait Permohonan Kelengkapan Pengecualian dokumen PROSEDUR 1 Persetujuan LIMBAH B3.

10 2 Pengecualian LIMBAH dari Pengelolaan Evaluasi Tim Ahli KA Pemohon melakukan Tabel 3 dan 4 LIMBAH B3 (umum) LIMBAH B3 uji karakteristik (PP 22/2021) Permohonan berupa Tahap 1 KERANGKA ACUAN (KA) (berdasarkan KA). a. Tujuan pengecualian Kerangka Acuan (KA) proses produksi Tahap 2. Keterangan: a. Sertifikat hasil uji 1. Validasi oleh c. Rencana Sampling (metode dan karakteristik lab yang digunakan b. Dokumen Sistem Kontrol Sekretariat Tim Ahli pengelolaan sebagai LIMBAH B3 Mutu dan Jaminan Mutu LIMBAH non B3 c. Dokumentasi Sampling 2. Persetujuan KA oleh PROSEDUR 2. Dirjen PSLB3. Evaluasi Tim Ahli Rekomendasi Tim Ahli LIMBAH B3. SK Menteri Dikelola sebagai LIMBAH Non B3. sesuai rencana yang disampaikan PENJELASAN LIMBAH nonB3.)


Related search queries