STRATEGI IMPLEMENTASI NDC - Kementerian Lingkungan …

1 ISTRATEGI IMPLEMENTASI NDC(NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION) iiiiiSTRATEGI IMPLEMENTASI NDC(NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION)Oktober 2017ivStrategi IMPLEMENTASI NDC (Nationally Determined Contribution)Penyusun :1. Dr. Ir. Nur Masripatin, Ir. Emma Rachmawaty, Yulia Suryanti, , Hany Setyawan, , M. Farid, , Nur Iskandar, SPEditor :Dr. Ir. Nur Masripatin, Sampul :Aida NovitaISBN :Hak Cipta dilindungi Undang-UndangDilarang menggunakan isi maupun memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, baik dalam bentuk fotocopy, cetak, microfilm, elektronik maupun bentuk lainnya, kecuali untuk keperluan pendidikan atau non komersil lainnya dengan mencantumkan sumbernya sebagai berikut :Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (2017).

2 Buku STRATEGI IMPLEMENTASI NDC (Nationally Determined Contribution), Kementerian Lingkungan hidup dan oleh :Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan hidup dan KehutananJl. Jenderal Gatot Soebroto, Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 12 Jakarta, 10270 IndonesiaTelp/Fax +62-21-572 0194vI. PENGANTAR Persetujuan Paris (Paris Agreement) yang diadopsi pada COP-21 tahun 2015 merupakan persetujuan internasional berdimensi sangat luas yang entry into force kurang dari satu tahun setelah diadopsinya persetujuan tersebut, jauh lebih cepat dari yang diperkirakan oleh banyak negara pihak (Parties) yang mengadopsi persetujuan dimaksud. Nationally Determined Contribution (NDC) merupakan komitmen setiap negara pihak terhadap Persetujuan Paris.

3 Indonesia telah menyampaikan NDC kepada Sekretariat UNFCCC menjelang COP-22 Marrakech pada tahun 2016, sebagai elaborasi dari NDC dan sekaligus menggantikan INDC yang disampaikan kepada Sekretariat UNFCCC sebelum COP-21 Paris. Dokumen First NDC Indonesia sebagaimana terlampir akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari STRATEGI IMPLEMENTASI IMPLEMENTASI NDC ini dimaksudkan sebagai pemandu langkah sinergi setiap komponen bangsa mulai dari Kementerian /Lembaga, Pemerintah Daerah, Akademisi, Sektor Bisnis, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Masyarakat Umum untuk mencapai komitment nasional dalam menurunkan emisi GRK dan mencapai tujuan pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim seperti yang tertuang dalam dokumen NDC.

4 Kementerian LHK sebagai National Focal Point Perubahan Iklim di Indonesia, akan melakukan segala upaya dalam upaya bersama meraih keberhasilan IMPLEMENTASI NDC ini. Melalui STRATEGI IMPLEMENTASI NDC ini diharapkan sinergi antar sektor dapat diperkuat guna memenuhi komitmen nasional kepada dunia internasional yang sejalan dengan tujuan dan cita-cita nasional. Jakarta, Juli 2017 Menteri Lingkungan hidup dan KehutananDr. Siti Nurbayavivii HalamanKATA PENGANTAR .. vDAFTAR ISI .. viiI. LATAR BELAKANG .. 1II. PARIS AGREEMENT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PARIS AGREEMENT TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE.

5 4 III. KOMITMEN DALAM NDC .. 8IV. PROGRAM IMPLEMENTASI NDC .. 11V. PENDANAAN .. 20 VII. PENUTUP .. 23 DAFTAR ISIviii1I. LATAR BELAKANGI ndonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah menentukan 9 (sembilan) aksi prioritas pembangunan nasional yang dituangkan melalui Nawa Cita. Nawa Cita secara eksplisit juga memberi penekanan pada pentingnya pengendalian perubahan iklim, yaitu pada : (A) Berdaulat Dalam Bidang Politik, pada butir Nawa Cita 1 Membangun wibawa politik luar negeri dan merespon peran Indonesia dalam isu-isu global huruf b. 5) Mengintensifkan kerjasama internasional dalam mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia , dan (B) Berdikari Dalam Bidang Ekonomi, pada butir Nawa Cita 3 Membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional huruf 3.

6 H) Merancang isu perubahan iklim bukan hanya untuk isu Lingkungan semata melainkan juga untuk perekonomian nasional . Bila disimak butir-butir Nawa Cita lainnya, banyak diantaranya sangat relevan dengan elemn-elemen NDC. Presiden Joko Widodo pada Konferensi Para Pihak Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) yang ke 21 di Paris tahun 2015 menyatakan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) 29% di bawah Business As Usual (BAU) pada tahun 2030 dan sampai dengan 41 % dengan bantuan COP21/CMP11 UNFCCC, atau disebut juga Paris Climate Change Conference tahun 2015 menjadi titik kulminasi dari pembahasan yang dimulai sejak COP-17 di Durban tahun 2011 untuk menegosiasikan regime baru dalam penanganan perubahan iklim pasca-2020 yang berlaku bagi Negara Pihak UNFCCC dengan prinsip common but dfferentiated responsibility and respective capability (CBDR-RC).

7 Proses negosiasi di Paris telah diarahkan untuk mencapai kesepakatan yang seimbang menuju peningkatan ambisi penurunan emisi dan penyusunan kesepakatan regime baru dalam penanganan perubahan iklim. Dalam catatan sejarah sebelumnya, penerapan regime pengendalian perubahan iklim global termasuk Kyoto Protokol yang manjalankan prinsip common but differential responsibility and recpective capabilities (CBDR-RC) menuju 2020 belum berhasil mencapai target-target yang telah disepakati oleh Negera Pihak. Selain itu, temuan baru dari IPCC melalui dokumen Assessment Report ke-5 (AR5) membuktikan aksi-aksi mitigasi tidak banyak mengalami kemajuan 2dan saat ini mendorong setiap Negara untuk serius dalam menajalankan program-program bersama-sama dengan anggota masyarakat internasional melalui Konferensi Para Pihak (COP) UNFCCC ke-21 di Paris, telah mengadopsi Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim)

8 , yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Persetujuan dimaksud pada tanggal 22 April 2016 di New York, Amerika Climate Change Conference menghasilkan kesepakatan baru disebut Paris Agreement, atau Persetujuan Paris, yang salah satunya menghasilkan kesepakatan mengenai NDC yang mengatur dan memproyeksikan potensi penurunan emisi GRK dilakukan oleh para Negara Pihak dalam kerangka waktu pasca-2020. Sebagai tindak lanjut pernyataan komitmen Presiden Joko Widodo pada COP-21 adalah diratifikasinya Paris Agreement melalui UU No. 16 Tahun 2016. Pada saat yang hampir bersamaan, Indonesia menyampaikan dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) ke Sekretariat UNFCCC, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dan menggantikan dokumen Intended Nationally Determined Contribution (INDC) yang disampaikan Indonesia sebelum COP-21 Paris.

9 Sebagai bagian dari komitmen pre-2020, Indonesia telah membuat upaya penurunan emisi GRK secara sukarela sejak tahun dengan menuangkan target penurunan emisi GRK sebesar 26% dari BaU di tahun 2020, dan sampai dengan 41% apabila terdapat dukungan internasional. Pembelajaran dari IMPLEMENTASI komitmen tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan target sampai dengan tahun telah diratifikasinya Paris Agreement dan dengan rintisan yang telah cukup panjang dilakukan di Indonesia termasuk kesepakatan antar sektor tentang target kuantitatif masing-masing dalam NDC (yang merupakan gambaran garis besar transisi Indonesia menuju pembangunan masa depan yang rendah emisi dan berketahanan iklim), maka untuk mengimplementasikannya diperlukan dukungan serta komitmen seluruh pihak.

10 Dukungan dan komitmen tersebut secara konsisten dan kontinyu memerlukan tindak lanjut untuk menjaga sumber daya alam dan Lingkungan Indonesia menjadi lebih baik dan berkontribusi dalam mencegah kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 2oC dan menuju dibandingkan dengan era NDC merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ratifikasi Perjanjian Paris, yang disusun berdasarkan prinsip common but differentiated responsibilities and respective capabilities. Penyampaian NDC kepada UNFCCC Secretariat merupakan salah satu IMPLEMENTASI Perjanjian Paris terutama merujuk pada Keputusan 1 paragraf 22. Prinsip clarity-transparency-understanding (CTU) merupakan core principles dan isu strategis yang akan terus dirujuk dalam mengelaborasi First NDC Indonesia ke dalam rencana implementasinya di setiap kategori sektor.