Example: tourism industry

SURAT KETERANGAN BEBAS - Direktorat Jenderal Pajak

Seri PPh SURAT KETERANGAN . BEBAS . PPh Pasal 21/Pasal 22 Selain Impor, PPh Pasal 22 Impor/PPh Pasal 23. Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan fasilitas dibebaskan dari PPh Pasal 21/Pasal 22 selain impor, PPh Pasal 22 impor/PPh Pasal 23. Disusun Bulan September 2019. Prosedur Wajib Pajak mengajukan permohonan SURAT KETERANGAN BEBAS ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar Persyaratan dan Dokumen Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun Pajak terakhir sebelum tahun diajukan permohonan Jangka Waktu Permohonan SURAT KETERANGAN BEBAS Penghitungan PPh yang diperkirakan akan terutang untuk tahun Pajak diajukannya permohonan, yang paling sedikit memuat Paling lama 5 (lima) hari kerja 1.

Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar Prosedur Peraturan Terkait Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Oleh Pihak Lain s.t.d.d. Peraturan Direktur Jenderal

Tags:

  Pajak, Jenderal pajak, Jenderal

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of SURAT KETERANGAN BEBAS - Direktorat Jenderal Pajak

1 Seri PPh SURAT KETERANGAN . BEBAS . PPh Pasal 21/Pasal 22 Selain Impor, PPh Pasal 22 Impor/PPh Pasal 23. Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan fasilitas dibebaskan dari PPh Pasal 21/Pasal 22 selain impor, PPh Pasal 22 impor/PPh Pasal 23. Disusun Bulan September 2019. Prosedur Wajib Pajak mengajukan permohonan SURAT KETERANGAN BEBAS ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar Persyaratan dan Dokumen Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun Pajak terakhir sebelum tahun diajukan permohonan Jangka Waktu Permohonan SURAT KETERANGAN BEBAS Penghitungan PPh yang diperkirakan akan terutang untuk tahun Pajak diajukannya permohonan, yang paling sedikit memuat Paling lama 5 (lima) hari kerja 1.

2 Peredaran usaha dan luar usaha tahun berjalan serta perkiraan peredaran usaha dan luar usaha dalam satu tahun Pajak 5. HARI. sejak permohonan diterima secara lengkap 2. Biaya fiskal tahun berjalan dan perkiraan biaya fiskal dalam satu tahun Pajak , kecuali bagi Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto 3. Perkiraan PPh yang akan terutang dalam satu tahun Pajak Peraturan Terkait 4. PPh yang telah dipotong/dipungut dan/atau dibayar sendiri dalam tahun berjalan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 5. Perkiraan PPh yang akan dipotong/dipungut PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan/atau dibayar sendiri dalam tahun Permohonan Pembebasan dari Pemotongan berjalan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Oleh Pihak Lain Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2014.


Related search queries