Search results with tag "Pengelolaan"
RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) DAN …
www.nexi.go.jpdalam melaksanakan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial. Tangguh LNG akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi dan mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif dari kegiatan kami dengan menerapkan sistem pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial,
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
peraturan.bpk.go.id(2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh: a. Bappeda; b. Produsen Data; dan/atau c. Wali Data. (3) Dalam pengelolaan data seb agaimana dimaksud pada ayat (1), daerah dapat membentuk tim pengelolaan data sesuai kebutuhan daerah.
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL (atau ...
sippa.ciptakarya.pu.go.idLingkungan – AMDAL dikombinasikan dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan – RKL dan Rencana Pemantapan Lingkungan – RKL) ... pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dapat dicapai. Untuk lebih jelasnya, pendekatan studi AMDAL ini disajikan pada Gambar 8.1. berikut dibawah ini :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
web.ipb.ac.id4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; Mengingat : a.
ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus di Desa ...
eprints.ums.ac.idANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura ... desa, terutama pendidikan dan kemiskinan serta pengembangan ekonomi desa. Sisi alokasi desa sebesar 40% (empat puluh Persen) digunakan untuk pembiayaan kelembagaan desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan organisasi lainnya didesa yang ...
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
www.bkn.go.idTENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TATA NASKAH KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. Pasal 1 Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil adalah sebagairnana tersebut dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian Pengelolaan Data
repository.dinamika.ac.idBAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian Pengelolaan Data Data berasal dari kata “Datum” yang berarti fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan yang dapat digambarkan dengan simbol, angka, huruf dan sebagainya. Pengertian data menurut Vercellis (2009:6) adalah ata merupakan d
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA ...
hukor.kemkes.go.idPengembangan karir perawat dalam konteks penghargaan dapat berupa penghargaan level kompetensi dan kewenangan yang lebih ... efisien dalam pengelolaan klien. 21) Menunjukkan sikap saling percaya dan menghargai antara anggota tim dalam pengelolaan asuhan keperawatan. b. Perawat Klinis II
RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) …
www.nexi.go.jpPenyimpanan dan Unit Regasifikasi LNG Terapung (LNG Floating Storage and Regasification Unit – LNG FSRU secara terintegrasi. Keterpaduan pengelolaan rencana pembangunan PLTGU, SUTET 500 kV, dan LNG FSRU bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mempercepat keseluruhan pelaksanaan pembangunan pada …
PERBAIKAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM …
www.bpk.go.idPERBAIKAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM ERA REFORMASI Prof. Dr. Anwar Nasution1 1. Pengantar ... independen serta hasil pemeriksaannya tersedia secara terbuka untuk publik. Untuk selanjutnya, makalah ini dibagi dalam lima bagian. Bagian kedua ... mengukur efektifitas dan efisiensi kegiatan sektor negara dan melestarikan terwujudnya NKRI.
VOLUME 4 Pengembangan Pengelolaan …
ciptakarya.pu.go.id11 Road Map Pengelolaan Persampahan 2015-2019 Mencapai 100% Akses Sanitasi Layak Untuk mencapai target yang ditetapkan dalam rangka mencapai kualitas dan tingkat pelayanan sektor persampahan
ANCANGAN - Menlhk
jdih.menlhk.co.idMENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu diatur mengenai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG …
ciptakarya.pu.go.idPengembangan SPAM diselenggarakan berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Pasal 4 Pengaturan pengembangan SPAM bertujuan untuk: a. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …
www.bkn.go.id2017, No.63 -2- BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 …
hukum.unsrat.ac.id1 peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa, menteri dalam negeri,
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP ... - …
enviromeditech.comperaturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia nomor : p.56/menlhk-setjen/2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan …
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA …
luk.staff.ugm.ac.idperaturan pemerintah republik indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dengan rahmat tuhan yang maha esa
PENDAHULUAN - primarytraumacare.org
www.primarytraumacare.org5 PENGELOLAAN JALAN NAFAS Prioritas pertama adalah membebaskan jalan nafas dan mempertahankannya agar tetap bebas. 1. Bicara kepada pasien Pasien yang dapat menjawab dengan jelas adalah tanda bahwa jalan nafasnya bebas.
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN …
ssw.surabaya.go.idSURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) Kami yang bertanda tangan di …
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …
www.menlh.go.id6 Pasal 4 Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan …
www.bpk.go.idDHendianto-BiroHukum BPK-RI/10/16/2006 5 g. pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah; h. penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah;
ANGGARAN BELANJA NEGARA DALAM APBN - Audit Board …
jdih.bpk.go.idBelanja sebagaimana terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dan dalam perkembangannya ditambahkan kata Negara menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN ini merupakan perwujudan dari pengelolaan keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER …
jdih.esdm.go.idperseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data. 2) Teknis: surat pernyataan dari tenaga ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun. 3) Lingkungan: surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI
staff.blog.ui.ac.idDasar pemikiran pengembangan kurikulum pendidikan tinggi 2014 Dengan diterbitkannya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai Peraturan Presiden no 8 tahun 2012, maka mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan di dalamnya. ... Standar Pengelolaan 8. Standar Pembiayaan Standar Nasional Penelitian (8 ...
Penyusunan Program BK di Sekolah
staff.uny.ac.idPENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH KOMPETENSI DASAR Peserta mampu memahami dan mengimplementasikan praktik penyusunan dan pengembangan program bimbingan dan konseling yang komprehensif INDIKATOR 1. Peserta memahami kerangka kerja utuh bimbingan dan konseling …
PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN …
ciptakarya.pu.go.idSebutan pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD Struktur dasar organisasi UPTD-BLUD sesuai Permendagri No 61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan BLUD dapat di lihat pada gambar 2.3.
MENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH …
digilib.unimed.ac.idPengembangan Sekolah(RPS) menurut Penegasan PP No 19 tahun 2005 ini ditampilkan lebih lengkap, karena sebagai dasar penting untuk penyusunan RPS dalam hal pengelolaan sekolah. Perencanaan (Planning) adalah fungsi manajemen yang menentukan secara jelas pelimpahan pola-pola pengarah untuk para pengambil keputusan
PENGEMBANGAN RPP SEDERHANA - Kemdikbud
repositori.kemdikbud.go.idPENGEMBANGAN RPP SEDERHANA A. Pendahuluan Kebijakan pemerintah mengenai pemberlakuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah sejalan dan dilandasi paradigma baru pengelolaan pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah. Sekolah sesuai dengan kondisinya, potensi siswa, dan potensi
SALINAN TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, …
pelayanan.jakarta.go.idtentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara' Republik Indonesia
Manajemen Kualitas - Perpustakaan UT
pustaka.ut.ac.idDalam era globalisasi, secara strategik kualitas didefinisikan sebagai ... globalisasi saat ini akan membawa implikasi pada pengelolaan ekonomi ... dan keuangan). Dalam kenyataannya, penyelidikan kualitas adalah suatu penyebab umum (common cause) yang alamiah untuk mempersatukan fungsi-fungsi usaha. Flyn, Schroered, dan Sakalubara (1994)
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA …
www.jamalwiwoho.comTempatTinggal: Jl. Fajar Indah VII Blok D-204 Perumahan “Josroyo Indah” Jaten –Karanganyar 57771 0271-6820665 HP. 08122609788 E-mail: munawar.kholil@gmail.com
Laporan Akhir Kegiatan - ristekdikti
litbangda.ristekdikti.go.idprovinsi dan pemerintahan kabupaten/kota di wilayahnya, sedangkan salah satu kewenangannya adalah melaksanakan pengelolaan pembangunan daerah. Mengingat pentingnya peran BPPD dalam pembangunan daerah, khususnya dalam penguatan SIDa, diperlukan berbagai upaya untuk peningkatan kinerjanya,
PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON …
rb.kominfo.go.idPEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) DI LINGKUNGAN KOMINFO . AGENDA ... Pengadaan pegawai melalui PPNPN hanya dapat dilakukan pada satuan kerja yang membutuhkan PPNPN paling banyak 50 % dari total kebutuhan pegawai yang belum terpenuhi ... pemberhentian perjanjian kerja PPNPN.
NOMOR 190 /PMK.05/2012 TENTANG - UB
birokeuangan.ub.ac.idbertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 4. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/ lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara. 5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian …
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN …
www.ndaru.net5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... dan Hak Pengelolaan; 13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan ... mobilisasi/penugasan pegawai dari Kantor Wilayah BPN
PELAKSANAAN PROPER - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
www.menlh.go.id3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
PENGELOLAAN BAHAN ORGANIK - unri.ac.id
mip.faperta.unri.ac.idPengelolaan Bahan Organik 2 rumput, gulma dan limbah pasca panen. Bahan organik di dalam tanah terdiri dari bahan organik kasar dan bahan organik halus atau humus.
Similar queries
Pengelolaan Lingkungan, Dalam, Pengelolaan, Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan, Rencana, LINGKUNGAN HIDUP, PENGEMBANGAN, Pedoman Pengelolaan, Pegawai, II LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian Pengelolaan Data, MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP RKL, Floating Storage and Regasification, PERBAIKAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM, PERBAIKAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM ERA, Publik, Sektor, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Air minum, Manajemen, Keuangan, PEDOMAN ADMINISTRASI PENERAPAN PENGELOLAAN, Dasar, Pedoman, Dalam era, PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA, Perumahan, Laporan Akhir Kegiatan, PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON, PEGAWAI NEGERI, Pemberhentian, Pemerintah non, Pemerintah, Dalam Pengelolaan Lingkungan