MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

menterikeuangan republik indonesia salin an peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 141/pmk.03/2015 tent ang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1)

RAH - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jami an adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga. keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan. asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai de.pgan ketentuan peraturan ...

  Sutra

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK =NDONESIA …

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa ketentuan mengenai kawasan berikat telah diatur clalam Peraturan Menteri Keuangan Non1or 147/PMK.04/2011 tentang awasan Berikat sebagaimana telah beberapa kaii diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan N01nor 120/PMK.04/2013 tentang Perujahan Ketiga atas

  Menteri, Republik

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …

11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 12. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi

  Nada, Alokasi dana, Alokasi, Khusus

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak, untuk mendukung …

  2015, Indonesia, Tahun, Republik, Peraturan, Presiden, Peraturan presiden republik indonesia, Tahun 2015

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …

milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap, serta kantor perwakilan ...

  Milik

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …

Biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal. 16 KETERIDENTIFIKASIAN 17 11. Aset tak berwujud dapat diidentifikasi apabila: 18 a. Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau 19 dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas; atau 20 b.

  Caesar, Perolehan

ZZZ MGLK NHPHQNHX JR LG

Tahun 2016 Tahun 2015 a. Modal Saham 150.000 150.000 b. Agio Saham 110.000 110.000 c. Laba Ditahan 475.000 425.000 3. Penghasilan bruto sebesar Rp20.000.000.000,00. ZZZ MGLK NHPHQNHX JR LG. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -2-4. Biaya pmJaman (biaya bunga dan biaya terkait lainnya) sebesar Rp228.000.000.000,00 terdiri dari: ...

  2015, Tahun, Tahun 2015

SALINAN - jdih.kemenkeu.go.id

berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai serta pengaturan mengenai pajak karbon dan kebijakan berupa program pengungkapan sukarela Wajib Pajak ...

  Anggaran

BAB 1 Klasifikasi Anggaran

Klasifikasi anggaran belanja berdasarkan organisasi menurut K/L disebut Bagian Anggaran (BA). BA dilihat dari apa yang dikelola dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis. Pertama, Bagian Anggaran K/L yang selanjutnya disebut BA-KL adalah kelompok anggaran yang dikuasakan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran.

  Klasifikasi, Anggaran, Bab 1 klasifikasi anggaran

TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN …

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. 2. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi,

  Kegunaan, Peraturan, Jasa, Otoritas, Peraturan otoritas jasa keuangan

OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang selanjutnya disebut LJKNB adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. 2. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang ...

  Kegunaan, Peraturan, Jasa, Otoritas, Peraturan otoritas jasa keuangan, Otoritas jasa keuangan, Jasa keuangan