PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …
dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. 15. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal DJPb yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. 16. Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah adalah Bank
Tags:
Bank, Indonesia, Menteri, Kegunaan, Republik, Menteri keuangan republik indonesia
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Please notify us if you found a problem with this document:
Documents from same domain
RAH - Kementerian Keuangan Republik Indonesia
jdih.kemenkeu.go.idSurat Jaminan yang selanjutnya disebut Jami an adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga. keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan. asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai de.pgan ketentuan peraturan ...
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
jdih.kemenkeu.go.idmenterikeuangan republik indonesia salin an peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 141/pmk.03/2015 tent ang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1)
ZZZ MGLK NHPHQNHX JR LG
jdih.kemenkeu.go.idTahun 2016 Tahun 2015 a. Modal Saham 150.000 150.000 b. Agio Saham 110.000 110.000 c. Laba Ditahan 475.000 425.000 3. Penghasilan bruto sebesar Rp20.000.000.000,00. ZZZ MGLK NHPHQNHX JR LG. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -2-4. Biaya pmJaman (biaya bunga dan biaya terkait lainnya) sebesar Rp228.000.000.000,00 terdiri dari: ...
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
jdih.kemenkeu.go.idNOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak, untuk mendukung …
2015, Indonesia, Tahun, Republik, Peraturan, Presiden, Peraturan presiden republik indonesia, Tahun 2015
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …
jdih.kemenkeu.go.idmilik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap, serta kantor perwakilan ...
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK =NDONESIA …
jdih.kemenkeu.go.idMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa ketentuan mengenai kawasan berikat telah diatur clalam Peraturan Menteri Keuangan Non1or 147/PMK.04/2011 tentang awasan Berikat sebagaimana telah beberapa kaii diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan N01nor 120/PMK.04/2013 tentang Perujahan Ketiga atas
SALINAN - jdih.kemenkeu.go.id
jdih.kemenkeu.go.idberfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai serta pengaturan mengenai pajak karbon dan kebijakan berupa program pengungkapan sukarela Wajib Pajak ...
BAB 1 Klasifikasi Anggaran
jdih.kemenkeu.go.idKlasifikasi anggaran belanja berdasarkan organisasi menurut K/L disebut Bagian Anggaran (BA). BA dilihat dari apa yang dikelola dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis. Pertama, Bagian Anggaran K/L yang selanjutnya disebut BA-KL adalah kelompok anggaran yang dikuasakan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran.
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …
jdih.kemenkeu.go.idBiaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal. 16 KETERIDENTIFIKASIAN 17 11. Aset tak berwujud dapat diidentifikasi apabila: 18 a. Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau 19 dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas; atau 20 b.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …
jdih.kemenkeu.go.id11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 12. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi
Related documents
SOALAN LAZIM BANTUAN KELUARGA MALAYSIA (BKM) 2022
bkm.hasil.gov.mymelaporkan maklumat akaun bank, pembayaran adalah secara tunai di Kaunter Bank Simpanan Nasional (BSN) dengan membawa MyKad. 16. Apakah jenis akaun bank yang perlu saya daftarkan ketika permohonan BKM 2022? Anda perlu mendaftarkan akaun bank persendirian. 17. Saya berkahwin di luar negara dan mempunyai sijil perkahwinan yang sah dari negara
SOALAN LAZIM (FAQ) BANTUAN PRIHATIN RAKYAT 2021 …
bpr.hasil.gov.myJ: Ruangan maklumat akaun bank diwujudkan bagi Pemohon dan Pasangan. Walau bagaimanapun, jika permohonan BPR 2021 diluluskan, mekanisme pembayaran adalah seperti berikut: i. Bayaran kepada pemohon sekiranya: a) Pemohon melaporkan akaun bank dan status pembayaran BPR 2021 berjaya kredit.
TERMS AND CONDITIONS GOVERNING TELEGRAPHIC ... - …
www.dbs.com.sgThe Bank reserves the right to add, alter, vary and modify any or all of the above Terms and Con ditions at any time at its discretion without any notice. 16. These Terms and Conditions are subject to the laws of Singapore and the Applicant submits to the non-exclusive jurisdiction of
COVID-19 dan Anak-Anak di Indonesia Agenda Tindakan …
www.unicef.org4 Grup Bank Dunia, “Asia Timur dan Pasifik selama wabah COVID-19”, Washington, D.C., April 2020, hal. xvi. 5 CEPAL, berdasarkan data dari Bloomberg Economics, Goldman Sachs, dan Johns Hopkins University, 2020. 6 Baldwin dan Gourinchas, “Memitigasi Krisis Ekonomi Akibat COVID-19: Bertindak Cepat dan Mengupayakan yang Terbaik”, 2020.
Glossary of Abbreviations and Acronyms
www-pub.iaea.org- 1 - This Glossary has not been updated since 2015-03-24. Glossary of Abbreviations and Acronyms A A activity A adenine A ampere [unit of electric current] Å angstrom a atto [prefix for SI and metric units, 10-18] a year A1 maximum activity of special form radioactive material that can be transported in a Type A
An Introduction to the WEKA Data Mining System
cs.ccsu.eduAn Introduction to the WEKA Data Mining System Zdravko Markov Central Connecticut State University markovz@ccsu.edu Ingrid Russell University of Hartford
URAIAN TUGAS/JABATAN (JOB DESCRIPTION) DAN PROFIL …
eperformance.surabaya.go.id3) Menyiapkan, melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan rapat koordinasi terkait data yang dalam pengkajian dan 3) Laporan hasil analisis data 4) Mengkonsultasikan hasil olahan data dan analisis data kepada atasan dan pihak-pihak 5) Membuat paparan hasil pengolahan data dan analisis data dalam bentuk slide 6) Menyusun, menyempurnakan dan