SALINAN - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

NOMOR TAHUN 2O2I TENTANG PBNYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a b C bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat …

  Nomor

SALINAN - JDIH - Sekretariat Kabinet RI

BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa; 1. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar …

  Usaha, Milik, Badan, Badan usaha milik

jdih.setkab.go.id

Created Date: 9/7/2021 3:54:26 PM

SALINAN - JDIH - Sekretariat Kabinet RI

Pelaku Usaha Peredaran Benih yang selanjutnya disebut Pengedar Benih adalah perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang tidak melakukan Produksi Benih tetapi melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih kepada masyarakat dan/atau untuk pengeluaran benih. 42. Kawasan Penggembalaan Umum adalah lahan negara atau yang ...

  Reagan, Usaha, Badan, Badan usaha

SALINAN - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan b. cakap hukum. (3) Perseroan perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertilikat pendaftaran secara elektronik. (4) Perseroan perorangan yang telah memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Menteri dalam ...

  Henard

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

Created Date: 5/18/2020 2:54:15 PM

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

Created Date: 2/19/2021 1:43:17 PM

SALINAN - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO4 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4I Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44121; SK …

  1999, Tahun, Tahun 1999

SALINAN - JDIH - Sekretariat Kabinet RI

99 Tahun 2O2O tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka penanggulangan Pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-l9) perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19, cakupan keadaan kahar (f,orce majeurel, kejadian ikutan pasca pelaksanaan vaksinasi, dan pembayaran uang di muka atau uang …

  Pelaksanaan, Salinan, Dan pelaksanaan

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

Created Date: 2/18/2021 9:22:42 PM

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Pasal 11 (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.****) (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan

  Presiden

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ... - …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Mengingat : 1 Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.

  Presiden, Minum, Air minum

ENSIKLOPEDI PAHLAWAN NASIONAL - Kemdikbud

dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia menjadi Pahlawan Nasional. Sampai tahun 1996 bangsa Indonesia telah memiliki lebih dari 100 orang Pahlawan Nasional. Buku Ensiklopedi PAHLAWAN NASIONAL ini memuat biografi singkat 90 orang pahlawan, merupakan salah satu hasil kegiatan rutin Subdit Sejarah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.

  Presiden

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG …

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal

  Presiden

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - ESDM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - 2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan ...

  Presiden