PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - ESDM
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - 2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan ...
Tags:
Information
Domain:
Source:
Link to this page:
Please notify us if you found a problem with this document:
Documents from same domain
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor …
jdih.esdm.go.idNomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289); 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan …
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - ESDM
jdih.esdm.go.idDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 …
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
jdih.esdm.go.id- 3 - memutuskan: menetapkan : peraturan menteri energi dan sumber daya mineral tentang perubahan atas peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 17
2
jdih.esdm.go.idmelakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola pengusahaan pertambangan serta tata kelola pengusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian. 18. Kepala Teknik Tambang yang selanjutnya disingkat KTT adalah seseorang yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi lapangan pertambangan yang
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 …
jdih.esdm.go.idKeselamatan dan Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerja-sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi.
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - ESDM
jdih.esdm.go.id6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KAPASITAS PEMBANGKIT TENAGA …
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
jdih.esdm.go.idb. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan. 1) dalam hal terdapat kekurangan persyaratan, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi. 2) untuk permohonan yang dapatdikembalikan diajukan,
USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DENGAN …
jdih.esdm.go.iduntuk melaksanakan asesmen sesuai dengan bidang yang diuji. 9. Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik. 10.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 …
jdih.esdm.go.idsegala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. (2) Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku dalam tempat kerja di mana : a. dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat,
SALINAN - ESDM
jdih.esdm.go.iddi bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. 3. Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah. 4. Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 5. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau ...
Related documents
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
luk.tsipil.ugm.ac.idPresiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Pasal 11 (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.****) (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan
SALINAN - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
jdih.setkab.go.idPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menirnbang bahwa untuk penyesuaian pengaturan …
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ... - …
ciptakarya.pu.go.idPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Mengingat : 1 Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.
ENSIKLOPEDI PAHLAWAN NASIONAL - Kemdikbud
repositori.kemdikbud.go.iddengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia menjadi Pahlawan Nasional. Sampai tahun 1996 bangsa Indonesia telah memiliki lebih dari 100 orang Pahlawan Nasional. Buku Ensiklopedi PAHLAWAN NASIONAL ini memuat biografi singkat 90 orang pahlawan, merupakan salah satu hasil kegiatan rutin Subdit Sejarah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG …
www.luk.staff.ugm.ac.idPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal