PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: bankruptcy

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 …

PRESIDENREPUBLIK INDONESIAUNDANG- undang REPUBLIK INDONESIANOMOR1 TAHUN 1970 TENTANGKESELAMATAN KERJADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA , setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan ataskeselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraanhidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional; setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perluterjamin pula keselamatannya; setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakansecara aman dan effisien; berhubung dengan itu perlu diadakan segala daya-upayauntuk membina norma-norma perlindungan kerja ; pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalamUndang- undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentangkeselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat,industrialisasi, teknik dan teknologi; 5, 20 dan 27 UNDANG-UNDANG Dasar

Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerja-sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi.

Fullscreen Download

Tags:

  Kerja, Undang, Undang undang

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 …

Documents from same domain

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 …

jdih.esdm.go.id

segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. (2) Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku dalam tempat kerja di mana : a. dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat,

  Permukaan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - ESDM

jdih.esdm.go.id

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 782); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KAPASITAS PEMBANGKIT TENAGA …

  Kerja, Menteri, Tenaga

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

jdih.esdm.go.id

- 3 - memutuskan: menetapkan : peraturan menteri energi dan sumber daya mineral tentang perubahan atas peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor 17

  Menteri

2

jdih.esdm.go.id

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola pengusahaan pertambangan serta tata kelola pengusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian. 18. Kepala Teknik Tambang yang selanjutnya disingkat KTT adalah seseorang yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi lapangan pertambangan yang

  Tata, Kelola, Tata kelola

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - ESDM

jdih.esdm.go.id

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - 2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan ...

  Presiden

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara

jdih.esdm.go.id

b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan. 1) dalam hal terdapat kekurangan persyaratan, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi. 2) untuk permohonan yang dapatdikembalikan diajukan,

  Permohonan, Permohonan untuk, Untuk

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor …

jdih.esdm.go.id

Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289); 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan …

  2016, Tahun, Nomor, Tahun 2016 nomor, Tahun 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - ESDM

jdih.esdm.go.id

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 …

  Dewan, Perwakilan, Dewan perwakilan

USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DENGAN …

jdih.esdm.go.id

untuk melaksanakan asesmen sesuai dengan bidang yang diuji. 9. Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik. 10.

  Asesmen

SALINAN - ESDM

jdih.esdm.go.id

di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. 3. Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah. 4. Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 5. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau ...

  Permukaan

Related documents

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA - UNY

staffnew.uny.ac.id

Setiap tempat kerja, lingkungan kerja, dan jenis pekerjaan memiliki karakteristik dan persyaratan K3 yang berbeda. K3 harus ditanamkan dan dibangun melalui pembinaan dan pelatihan. 5. Safety is a condition of employment. Tempat kerja yang baik adalah tempat kerja yang aman.

  Kerja

URAIAN TUGAS/JABATAN (JOB DESCRIPTION) DAN PROFIL …

eperformance.surabaya.go.id

SKPD / Unit Kerja 1) Meneliti dan memverifikasi kelengkapan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Laporan Keuangan SKPD 2) Menyiapkan dan menyusun laporan keuangan 3) Melaksanakan dan mengikuti rapat koordinasi internal atau eksternal terkait keuangan. Internal :

  Kerja

Related search queries

Kerja, Kerja, dan