Example: marketing

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK …

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA. TAHUN 1945. PEMBUKAAN. (Preambule). Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri- kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan NEGARA Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal 8 Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan ...

Fullscreen Download

Tags:

Presiden

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK …

Documents from same domain

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

www.bpk.go.id

penerimaan dan pengeluaran negara. (2) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Pengeluaran

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - …

www.bpk.go.id

dhendianto-birohukum bpk-ri/5/26/2008 1 undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dengan rahmat tuhan yang maha esa

Kegunaan

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan …

www.bpk.go.id

dhendianto-birohukum bpk-ri/10/16/2006 1 undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dengan rahmat tuhan yang maha esa

2004, Tahun, Tentang, Uu no, 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan, Perbendaharaan

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

www.bpk.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 9. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. 10. Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara.

2003, Reagan, Tahun, Kegunaan, Tentang, Anggaran, Tahun 2003 tentang keuangan negara

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA …

www.bpk.go.id

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

Undang, Undang undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 …

www.bpk.go.id

j. paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 14 (1) Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD .

Pejabat, Meninggalkan

STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

www.bpk.go.id

5. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. 6. Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan

Kegunaan, Pemerintah

PERBAIKAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM …

www.bpk.go.id

PERBAIKAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM ERA REFORMASI Prof. Dr. Anwar Nasution1 1. Pengantar ... independen serta hasil pemeriksaannya tersedia secara terbuka untuk publik. Untuk selanjutnya, makalah ini dibagi dalam lima bagian. Bagian kedua ... mengukur efektifitas dan efisiensi kegiatan sektor negara dan melestarikan terwujudnya NKRI.

Reagan, Stroke, Dalam, Kegunaan, Pengelolaan, Publik, Perbaikan pengelolaan keuangan negara dalam, Perbaikan, Perbaikan pengelolaan keuangan negara dalam era

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 …

www.bpk.go.id

Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK; 4. Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yang selanjutnya disebut pejabat,

Kegunaan

PERPRES NO 54 TAHUN 2010 - lkpp.go.id

www.lkpp.go.id

distribusi ii peraturan presiden republik indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan rahmat tuhan yang maha esa

Peraturan, Presiden, Peraturan presiden

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA …

www.depkes.go.id

presiden republik indonesia peraturan presiden republik indonesia nomor 28 tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan

Peraturan, Presiden, Peraturan presiden

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA …

www.foodstation.co.id

www.hukumonline.com peraturan presiden republik indonesia nomor 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting

Peraturan, Presiden, Peraturan presiden